Jangan Omong Desa Hantu Sebelum Terbukti


Tapanuli Media 
Mengenai Desa Fiktif atau Desa Siluman, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta dua istilah itu tidak menjadi konsensus penyebutan merujuk desa baru tanpa penduduk yang sekarang ini diduga bermunculan guna mendapatkan dana desa.

Mendagri menilai, sebelum ada bukti otentik mengenai benar tidaknya desa-desa bermasalah tersebut, tidak boleh menyematkan sebutan itu. Semua pihak harus menahan diri serta menunggu hasil investigasi Kemendagri yang saat ini tengah menelusuri lima desa terduga fiktif di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. 

Hal tersebut mengemuka lewat keterangan resmi Mendagri Tito Karnavian yang dibacakan Juru Bicara (Jubir) Mendagri Bahtiar di Kantor Kemendagri, Selasa (12/11/2019).

"Tidak ada istilah desa hantu. Kata Pak Menteri, jangan menggunakan istilah desa hantu, desa siluman, desa fiktif sebelum keluar hasil investigasi," tegas Jubir Mendagri Bahtiar kepada wartawan melalui keterangan resminya hari ini.

Bahtiar lanjut menuturkan, sejak Minggu, 10 November 2019, sebanyak 13 orang Tim Khusus Kemendagri sudah diutus ke Konawe, Sulawesi Tenggara untuk menyelidiki atau melakukan investigasi terhadap 5 (lima) terduga Desa Fiktif di sana.

Semua Tim Khusus dijadwalkan kembali ke Jakarta pada Selasa, 12 November 2019, tapi karena kebutuhan, investigasi diperpanjang untuk memastikan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Pulang dari sana, saat semua tugas selesai dan apa yang dibutuhkan sudah berhasil didapat, barulah tim akan pulang dan Mendagri Tito Karnavian akan membeberkan semuanya agar tidak terjadi simpang siur berkepanjangan di masyarakat terkait Desa Fiktif, Desa Hantu serta Desa Siluman.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Nata Irawan berpendapat, bahwa masih diperlukan pemekaran desa, namun tetap harus lewat persetujuan Mendagri. Ini mengingat beberapa desa bermasalah diduga akibat pemekaran. Dengan demikian, perlu diperhatikan dengan seksama, Kemendagri hanyalah proses administrasi akhir, bukan investigator.

Posisi investigasi awal yang menentukan apakah desa itu layak atau tidak untuk pemekaran, ada di tingkat Kabupaten setempat, lewat Peraturan Daerah (Perda).

"(Kemendagri) Itu terakhir, mekanisme (investigasi pemekaran desa) 'kan dari kabupaten, tentu (dengan) yang namanya perda. Kemudian selesai Perda diperiksa verifikasi provinsi baru ke Kemendagri. Ya kami ini dari 74 ribu desa, tidak mungkin turun semua ke sana. Tidak seperti itu (prosesnya)," ucap Nata.

Perkiraan sementara, hasil investigasi Tim Khusus Kemendagri akan diumumkan ke publik pada Jumat, 15 November 2019.

Sebelumnya, fenomena Desa Hantu atau Desa Fiktif menjadi sorotan beberapa waktu belakangan. Berawal ketika Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan adanya beberapa desa fiktif tak berpenduduk yang sengaja didaftarkan untuk mendapatkan dana desa yang digulirkan pemerintah.

Mendapat laporan seperti itu, Menkeu Sri Mulyani langsung membuka koordinasi dengan Mendagri Tito Karnavian yang diikuti dengan tindak lanjut investigasi dan penelusuran ke desa-desa itu. Kemendagri bersama Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemerintahan Desa membentuk Tim Khusus untuk investigasi.

Dugaan sementara Dirjen Pemerintahan Desa, Nata Irawan, sebetulnya tidak ada desa hantu atau fiktif. Dia bilang desa tersebut memang nyata alias ada atau eksis, namun sedang dalam proses administrasi. Meski begitu, pihaknya tetap melakukan penyelidikan terkait desa yang terindikasi fiktif. Setidaknya, sudah ada temuan lima desa yang terindikasi fiktif, di Konawe, Sulawesi Tenggara.

Namun demikian, Nata masih belum bisa memastikan apakah desa-desa tersebut sengaja didaftarkan hanya untuk menyedot anggaran dana desa atau tidak. Semua harus dipastikan terlebih dahulu, apa benar desa tersebut fiktif.

Menurut Nata, suatu daerah bisa ditetapkan sebagai sebuah desa, dengan ketentuan memenuhi syarat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2017. Di dalamnya diatur desa harus memiliki penduduk dengan data yang akurat, berapa luas wilayahnya, berikut batasan desanya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sendiri tercatat mengalokasikan anggaran dana desa sebesar Rp 70 triliun untuk 2019. Dan menurut data, Indonesia memiliki 74.597 desa pada 2019, di mana setiap desa mendapatkan anggaran sekitar Rp 900 juta.

Apalagi dengan munculnya masalah ini, Kemenkeu akan mengevaluasi program dana desa. Salah satu yang akan dilakukan adalah memperketat aturan pencairan.

Perlu diketahui, Dana Desa sendiri dicairkan melalui tiga tahapan. Dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) dalam tempo tertentu. Adapun anggaran dana desa disalurkan melalui tiga tahap, yakni tahap I sebesar 20 persen, tahap II sebesar 40 persen dan tahap III sebesar 40 persen.

Pada tahap I, Pemerintah Daerah diharuskan menyerahkan Perdes (Peraturan Desa) dan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Tahap II diwajibkan memberikan laporan realisasi dan konsolidasi Dana Desa tahun sebelumnya. Dan pada tahap III memberikan seluruh laporan yang ada di tahap I dan II secara lengkap.(#Indra Supendri)