Sabtu, 05 Oktober 2019

Ada Kesalahan Pengetikan, UU KPK Belum di Tandatangani Presiden


Tapanuli Media Center
Ketua Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia periode 2014 hingga 2019 Supratman Andi Agtas membenarkan terkait adanya kesalahan pengetikan atau salah ketik pada sebagian Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
Menurut Supratman, Baleg DPR rencananya akan membahas madalah salah ketik tersebut pada Senin pekan depan. Baleg DPR menargetkan bahwa UU KPK yang nanti akan diperbaiki itu sudah dapat dikirimkan kembali kepada Kementerian Sekretariat Negara pada Selasa pekan depan.
"Karena kemarin itu terlalu banyak kesibukan menyangkut soal pelantikan dan pemilihan MPR itu tertunda, mungkin hari Senin akan saya undang (anggota panja dan para pengusul) dan Selasa sudah selesai direnvoi dan saya kirim ke Sesneg lagi," kata Supratman Andi Agtas, di Gado-gado Boplo, jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (5/10/2019). 
Supratman menjelaskan bahwa pihaknya rencananya akan mengundang anggota panja Revisi UU KPK periode 2014 hingga 2019. Selain itu juga mengundang perwakilan pemerintah dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Peraturan Perundang-undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Supratman menambahkan pihaknya juga akan mengundang perwakikan dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB) untuk mengklarifikasi poin-poin yang salah ketik, terutama soal usia  calon pimpinan (capim) KPK.
Supratman menjelaskan kepada wartawan bahwa dalam Undang-Undang (UU) tersebut telah terjadi kesalahan ketik, salah satunya terkait angka usia capim KPK disitu tertulis 50 tahun. Padahal yang tertulis di dalam kurung terbilang 40 tahun. Menurut Supratman yang benar seharusnya tetap tertulis 50 tahun.
Supratman mnegaku bahwa diriinua sebenarnya hanya meminta klarifikasi minta dibuatkan berita acara bahwa usia yang benar itu apakah 40 atau 50 tahun. Pemerintah juga akan menyatakan bahwa yang dimaksud itu 50 tahun supaya nanti di kemudian hari tidak ada masalah.
Berikut ini Pasal 29 yang dipersoalkan karena salah ketik:
Pasal 29
Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. warga negara Republik Indonesia
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
c. sehat jasmani dan rohani
d. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan dan perbankan
e. berusia paling rendah 50 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan. 
"Yang benar seingat saya 50 tahun tapi kan dokumennya tidak menyatakan begitu, karena ada 50 angkanya 40 hurufnya. Seingat saya 50," kata Suparman kepada wartawan di Jakarta.
Sementara itu Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno sebelumny menyatakan bahwa  UU KPK memang sudah dikirim oleh DPR ke Istana. Namun menurut Pratikno, UU KPK memang belum ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena masih ada kesalahan penulisan atau salah ketik (typo).
“Sudah dikirim, tapi masih ada typo (salah ketik) yang itu kita minta klarifikasi, jadi mereka sudah proses mengirim katanya, sudah di Baleg” kata Pratikno.
Ada beberapa bagian kata-kata salah ketik, diantaranya  bagian penulisan Pasal 29 yang menyatakan bahwa Pimpinan KPK ditulis harus memenuhi persyaratan paling rendah 50 tahun (tertulis dalam angka). Namun angka dan keterangan di dalam kurung tidak ditulis sama, keterangan dalam bentuk tulisan dalam kurung “empat puluh” tahun. (#JJS)

Pasang Iklan Anda di Sini..

0 komentar:

Posting Komentar

Terimakasih Atensinya.