Tim penyidik Kejaksaan Negeri Usut Dugaan Penyimpangan Asset milik Pemerintah


Tapanuli Media

Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu telah mengantongi bakal nama calon tersangka atas penyidikan kasus dugaan penyimpangan aset seluas 62,9 hektar milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu di kawasan Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu tahun 2015 lalu.

Kepala Kejari Bengkulu Emilwan Ridwan saat diwawancarai sejumlah awak media di Kantor Kejari, Jumat (9/8/2019) menerangkan dari ratusan dokumen yang disita pada penggeledahan di Kantor Lurah Bentiring, Kantor Camat Muara Bangkahulu dan Kantor Pemkot di ruang bagian pemerintahan, tim penyidik Kejari Bengkulu menemukan beberapa bukti kuat terjadinya dugaan penjualan aset 62,9 hektar lahan Pemkot di perumnas Korpri Kelurahan Bentiring.

"Dengan demikian, penyidikan dugaan penjualan aset tersebut sudah mulai mengerucut, dan penyidik Kejari telah mengantongi bakal nama calon tersangka, yang diperkirakan lebih dari tiga orang. Namun sebelum bakal nama calon tersangka diumumkan ke publik, tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari akan terlebih dahulu meminta bantuan tim audit BPKP untuk menghitung jumlah kerugian negaranya.

“Saya kira kita masih kumpul alat bukti, memang kalau untuk calon tersangka dari alat-alat bukti yang kita kumpulkan, memang masih ada beberapa yang harus kita tabahkan. Tetapi paling tidak penyidik sudah menemukan, kita tunggu saja masih ada waktu 30 hari,” jelas Emilwan Ridwan.

Sementara, sambil menunggu audit kerugian keuangan negara yang muncul dalam penyidikan 62,9 hektar penjualan lahan Pemkot, tim penyidik Kejari dalam waktu dekat juga akan meminta keterangan mantan Walikota Bengkulu Choirul Amri, dan mantan Asisten I Pemkot Syafran Junaedi selaku tim 9 pembebasan lahan Pemkot di Perumnas Korpri pada tahun 1995 silam
(#Heru Arianto)