Jumat, 07 Juni 2019

Menyorot Praktik Duopoli Dalam Industri Penerbangan Indonesia


Tapanuli Media

Upaya pemerintah untuk menurunkan harga tiket pesawat belum memberikan dampak maksimal. Terpantau, harga tiket pesawat sudah terjadi sejak awal tahun dan menjadi permasalahan yang tidak terpecahkan hingga saat ini. Bahkan pada musim arus mudik dan balik lebaran tahun ini, harga tiket pesawat semakin menjadi-jadi. 
Adanya praktik duopoli dalam industri maskapai di Indonesia dipercaya membuat harga tiket pesawat melambung tinggi. Saat ini hanya terdapat dua pemain yang mengusai penerbangan di dalam negeri, yakni Garuda Indonesia dan Lion Air. 
Duopoli sendiri merupakan adanya dua pihak selaku penjual ataupun produsen yang menguasai pasar. Bisa juga dibilang dua pihak yang menguasai pasar bisa menentukan penawaran harga.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan jika memang terjadi duopoli maka pihak yang berwenang menanganinya adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Pemerintah, lanjut Budi, adalah regulator yang memiliki wewenang untuk mengontrol. Bagi Kementerian Perhubungan menurutnya hanya melakukan pengawasan apakah maskapai mengikuti aturan tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB). Sementara masalah duopoli, hanya KPPU yang berhak menetapkan
"Kami selaku regulator adalah pihak yang melakukan suatu kegiatan mengontrol apakah sesuai batas atas atau atas bawah. Tentang duopoli KPPU yang menetapkan," ujarnya di Pelabuhan Kali Adem, Muara Angke, Jalan Dermaga, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (7/6/2019).
Budi mengatakan, pihaknya telah melakukan pengawasan terhadap penetapan harga tiket pesawat. Menurutnya hanya sedikit tiket pesawat yang dijual melebihi TBA ataupun TBB.
"Jadi memang kita ini pada dasarnya harus melakukan pembinaan. Kalaupun ada yang di batas atas saya lihat tidak terlalu banyak. Saya lihat tidak terlalu banyak dan Kemenhub sudah lakukan itu," tutur Menhub.
Ide Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menarik maskapai asing masuk ke Indonesia dipercaya mampu menurunkan harga tiket pesawat. Sebab Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution juga mengakui selama ini peta persaingan industri maskapai di Indonesia hanya didominasi oleh duopoli. 
"Struktur pasar duopoli, Garuda dan Lion Air. Dia nggak akan bisa naikkan jauh-jauh karena saingan yang ada. Idenya adalah kalau struktur pasar cenderung memberikan power kekuatan di produsen maka jawabannya adalah undang saingannya supaya dia teken, turunkan harga itu dia," ujar Darmin.
Menurutnya usulan Jokowi membuka peluang untuk maskapai asing guna menurunkan harga tiket dengan memecah duopoli tersebut. Semakin banyak maskapai di dalam negeri maka harga tiket diharapkan bisa tertekan turun.
"Sekarang pemerintah milih apa. Pemerintah tidak hanya pikir produsen tapi konsumen. Kenaikan itu tidak akan terjadi setajam itu kalau pasar nggak duopoli," pungkas dia.
Darmin percaya hal itu patut dicoba untuk memberi persaingan di dalam negeri. Meskipun imbas dari kebijakan itu menimbulkan peta persaingan yang semakin ketat bagi para maskapai. “Risiko apa, tentu maskapai penerbangan bisa berteriak,” katanya.
Sementara itu, Peneliti Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J Rachbini menilai, masalah harga tiket pesawat domestik yang masih mahal tersebut bisa selesai jika praktik kartel duopoli yang ada saat ini bisa diatasi oleh KPPU dan pemerintah.
"Apa akar masalahnya? Praktik kartel duopoli yang dibiarkan oleh KPPU dan pemerintah. Ini yang mesti diselesaikan," tutur Didik.
Ia menjelaskan, pada 2011 sampai 2018 pasar penerbangan domestik berjalan dengan persaingan yang sehat dan bahkan menjadikan pasar domestik Indonesia jauh lebih efisien daripada maskapai lain di dunia. Sebelum 2001, pasar domestik penerbangan Indonesia adalah pasar yang buruk karena praktik kartel yang dijalankan oleh negara, BUMN dan penerbangan swasta. 
"Harga tiket sebelum 2001 sangat mahal, itu sebelum UU persaingan sehat dan anti monopoli. Kondisinya persis seperti sekarang," imbuhnya.
Jadi, kata Didik, pasar domestik pernah efisien tetapi sekarang kembali masuk ke dalam praktik kartel duopoli. Didik menilai, dulu yang menyelesaikan praktik kartel sebelum 2001 adalah KPPU.
"Dan sekarang yang mempersembahkan praktik adalah KPPU yang lemah dan naif serta pemerintah yang putus asa sampai mau menyerahkan mentah-mentah pasar domestik yang besar dengan memasukkan maskapai asing," ucapnya.
Didik menilai langkah pemerintah mengundang maskapai asing adalah jalan instan atau cara mudah untuk menyerah karena tidak mempunyai strategi kebijakan dan pengembangan kelembagaan persaingan yang sehat. Ia menilai maskapai asing masuk ke dalam negeri sangat merugikan pihak Indonesia terutama pasar dalam negeri.
Ia menambahkan, pasar penerbangan di tingkat internasional diatur dengan asas reprositas, yaitu hubungan orang atau perusahaan yang akan membeli ke pihak lain apabila pihak lain itu membeli juga dari orang atau perusahaannya.
"Jika pemerintah ngotot memasukkan maskapai luar negeri dampaknya ke dalam sistem ekonomi akan lebih rapuh, yang mana nantinya pendapatan primer di neraca berjalan akan lebih jebol lagi. Sekarang sudah jebol, sektor jasa semakin defisit, neraca berjalan semakin buruk dalam jangka menengah," tandas Didik.(Litbang-TM/Red-RRI)
Pasang Iklan Anda di Sini..

0 komentar:

Posting Komentar

Terimakasih.