Sabtu, 18 Mei 2019

Seruan Wong Deso ; Tolak People Power, Hindari Cara Inkonstitusional dan Kembalilah Kejalan Yang Benar


Tapanuli  Media
Apa sich pentingnya Hasil Pemilihan Umum 2019 lalu ditolak oleh kubu Calon Presiden 02 ?, sampai-sampai menggaungkan slogan peple power dari  pihak kubu lain,  kira kira apa  orientasinya untuk Rakyat dan Bangsa Indonesia ?

"Kita semua harus berpikir jernih dan jangan sampai terjerumus kepada kepentingan sekelompok orang yang ingin memporak-porandakan pundasi dan keutuhan  Bangsa dan Negera Indonesia  yang  tercinta ini.


Mungkin saja  bagi kubu yang menolak,  hal dan sikap tersebut akan dianggap jantan,  berani dan tegas?   Namun sebaliknya,  bagi kubu 01 sekaligus petahana,  tak dapat dipungkiri adanya sikap penolakan hasil pemilihan umum akan menggangu pemerintahan dan berpotensi memunculkan tindakan makar.

Demikian hal nya bagi pendukung Joko Widodo, adanya  ungkapan menolak hasil Pemilihan Umum jelas akan mengganggu kesemarakan penetapan hasil yang saat ini tampak sudah di depan mata dan hal kemenangan itu tidak dapat dipungkiri dan disangkal, sebap itulah  hasil dari proses demokrasi bangsa Indonesia seutuhnya,ujar Pimpinan Tapanuli Media Grup.


Ini memang kondisi nyata yang tengah dijalani oleh kita semua  rakyat dan bangsa Indonesia. Sejumlah pihak di luar kedua kubu atau pihak pihak dengan kepentingan berbeda berharap situasinya bangsa kita ini  menjadi normal kembali seperti biasa, "Persoalannya,  bagaimana kemudian  memastikan kedua belah pihak berdamai  untuk masuk dalam rezim konstitusional dan bukan di luar pengadilan. 

Bangsa ini sedari awal, kendati tidak menyebut secara terang-terangan,  sesungguhnya sudah menerapkan sebagian gagasan demokrasi berdasar prinsip Trias Politika, Ada Parlemen,  ada Pemerintah dan ada fungsi Judisial. "Kita bersepakat bahwa Demokrasi Pancasila adalah landasan sistem pemerintahan.


Artinya,  sistem pemerintahan dan kenegaraan bangsa ini menerapan landasan hukum sebagai pijakannya. Indonesia adalah Rechstaat dan bukan Machstaat. Prinsip ini dulu sebenarnya yang perlu diulang terus sebagai salah satu gagasan menjalankan sistem kenegaraan.

Tidak ada penyelesaian sengketa di luar hukum dan oleh  Karena itu,  tanpa memandang pihak pasangan calon presiden dan wakil presiden 01 atau pasangan calon presiden 02 serta konstituennya maka pijakan hukum harus menjadi landasan pokok. 

Mengklaim kemenangan adalah realita, sedangkan menolak hasil pemilu adalah sikap. Namun bila semua itu disampaikan di luar sistem kenegaraan yang ada,  maka hal tersebut adalah ilegal.

Penyelesaian sengketa,  bagaimanapun itu peliknya dan ketidak yakinan kepada lembaga peradilan dan  bagaimanapun ketidak yakinannya,  maka seyoginya tetaplah semuanya dimasukkan dalam koridor hukum, Selesaikanlah semuanya melalui sistem peradilan yang ada jika itu memang harus .

Lebih lanjut di ungkapkan Harapan Sagala , bahwa Indonesia adalah negara berdasar hukum dan bukan berdasar kekuasaan,termasuk kekuasaan di jalanan.

Mari kita Serukan  di segenap penjuru dan pelosok negeri  untuk  tidak terpaut dan terlibat  dengan ajakan untuk ikut terlibat people power, hindari segala bentuk dan cara inkonstitusional serta kembalilah kejalan yang benar   pasca pemilu kemarin .

Kita harus bahu membahu dan saling merangkul menjaga kedamaian di Bumi Indonesia dan membangun Bangsa ini sesuai peran dan tupoksi masing-masing entah apapun itu profesi atau kegiatan kita masing-masing, ujarnya 
 (Red: Harapan Sagala)
Pasang Iklan Anda di Sini..

0 komentar:

Posting Komentar

Terimakasih.