Rabu, 15 Mei 2019

Pemkab Taput ; Blokir Pihak HKBP atas RSUD Tarutung Tidak Tepat dan Bertentangan dengan Peraturan


Tapanuli Media Center

Adanya Blokir dari HKBP terkait  kepemilikan Tanah dan Barang bergerak lainnya  pada RSUD Tarutung ,disebutkan bahwa hal tersebut tidaklah tepat dan tidak sesuai dengan peraturan Menteri Agraria /Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang cara Blokir dan Sita.

Pernyataan tersebut  disampaikan Bupati Kab.Taput,Drs.Nikson Nababan  yang di wakili oleh Wakil Bupati Kab.Tapanuli Utara, Sarlandy Hutabarat,SH dalam sidang paripurna DPRD Kab.Taput pada penyampaian Nota Jawapan Bupati Taput atas Pendapat Badan Anggaran dan Pemandangan Umum Fraksi DPRD Kab.Taput terhadap Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawapan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab.Tapanuli Utara Tahun 2018 ,pada Rabu (15/5) di Ruang Sidang Gedung DPRD Kab.Taput.

Lebih lanjut disampaikan oleh Wakil Bupati Taput, bahwa penerbitan Hak Pengelolaan Atas Tanah Negara harus mengacu kepada peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah Negara dan hak pengelolaan.

Disebutkan bahwa Tanah Rumah Sakit Umum Tarutung adalah merupakan tanah milik Negara berdasarkan surat berita acara serah terima Nomor 849 Tahun 2001 pada tanggal 27 Dsember 2001 ,yang mana pada lampiran III disebutkan telah diserahkan 1 (Satu) Bidang Tanah dan Bangunan Gedung RSUD Tarutung beserta barang bergerak lainnya oeh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Pemkab.Taput,imbuhnya.

Atas adanya Claim dari pihak HKPB  terhadap Tanah dan Barang Bergerak lainnya tersebut pemkab.taput akan segera menyurati kepala BPN Taput dan Provinsi serta Kementeran Agraria Tata Ruang/BPN mengenai kepemilikan Tanah Rumah Sakit Umum Tarutung adalah tanah Negara yang mana harus dicatat dalam buku tanah Negara serta mnerbitkan hak pengelolaan RSUD tersebut.

Selanjutnya Pemkab Taput akan membentuk Tim percepatan legalisasi asset daerah tersebut yang terdiri dari pihak pemkab.taput,kejaksaan negeri tarutung, polres taput dan Badan Pertananhan Nasional Kab.Taput dan BPN Propvinsi Sumatera Utara.  Pihak BPN juga akan di somomasi atas kesalahannya dalam menerapkan pemblokiran oleh pihak HKBP,ujar Sarlandy Hutabarat,SH dalam Nota Jawapan Bupati yang di bacakannya.

Dalamg paripurna DPRD Kab.Taput pada penyampaian Nota Jawapan Bupati Taput atas Pendapat Badan Anggaran dan Pemandangan Umum Fraksi DPRD Kab.Taput terhadap penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawapan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab.Tapanuli Utara Tahun 2018 di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Taput, Ir.Poltak Pakpahan Wakil Ketua DPRD Taput Ir.Reguel Simajuntak,Fatimah Hutabarat ,Ketua Fraksi dan Anggota DPRD serta Para Pimpinan OPD/BUMD dan para undangan lainnya.

Usai Penyampaian Nota Jawapan oleh Wakil Bupati Taput,  Pimpinan Sidang  menskors sidang sampai dengan Hari Kamis(16/5) untuk mendengarkan  tanggapan atas nota jawapan tersebut serta menerimanya dan disetujui bersama oleh pihak eksekutif dan legislatif(# Harapan Sagala.AmK)
Pasang Iklan Anda di Sini..
DAIRI
TAPUT
HUMBAHAS SAMOSIR