Senin, 13 Mei 2019

Kontraktor Keluhkan Tender Pengadaan Barang dan Jasa di Sumut


Tapanuli Media Center

Sejumlah kontraktor di Sumatera Utara mengeluhkan proses tender pengadaan barang dan jasa di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut. Sebab, proses tender dan pekerjaan konstruksi dinilai tidak mengacu pada peraturan perundang-undangan. 
Hal itu disampaikan sejumlah kontraktor dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi D DPRD Sumut, dengan asosiasi badan usaha konstruksi, asosiasi profesi, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), Dinas Binamarga dan Bina Konstruksi, serta Biro Pembangunan Pemprov Sumut, di gedung dewan, Senin (13/5/2019).

Edward Pangaribuan dari ATAKI Sumatera Utara mengatakan, dibutuhkan aparat penegak hukum untuk mengawasi tender dan pekerjaan konstruksi di Sumut agar berjalan sesuai aturan.
"Selama ini tender paling kacau di Indonesia ada di Sumut. Harus ada polisi dan kejaksaan agar berkomitmen betul. Kalau sama dinas saja kita bicara tidak ada gunanya. Akhirnya yang kerja kontraktor-kontraktor yang tidak bermutu. Semakin kuat peraturan dibuat, semakin kacau. Makin blak-blakan, tidak ada lagi aturan main," katanya.
Hal senada dikatakan Rikson Sibuea dari Asosiasi Kontraktor Nasional (Askonas) Sumut. Ia meminta ada komitmen dari Pemprov Sumut agar benar-benar menerapkan aturan dalam pekerjaan konstruksi. Sebab, banyak pekerjaan dilakukan bukan oleh kontraktor yang berkompeten.
“Mengenai pengadaan barang dan jasa, sudah sama-sama tahu lah kita. Ada basicnya UD Tailor, tapi mengerjakan konstruksi. Itu tidak jarang kita temui itu. Ini baru kemaren (jadi kontraktor) sudah langsung dapat paket entah dimana-mana. Bagi kami kontraktor ini, sebenarnya asal dia benar-benar bisa mempertanggungjawabkan pekerjaannya sesuai aturan,” ungkapnya.
Dia menambahkan, pihaknya juga ingin ada kebijakan dari Pemprov dan DPRD Sumut agar pekerjaan konstruksi di Sumut berjalan dengan baik. Sebab, sering tidak ada koordinasi antara Pemprov dengan Pemkab/Pemko sehingga mengganggu pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
“Pihak kabupaten kota kadang tidak mau tahu dengan pekerjaan kita sehingga tidak sedikit pekerjaan yang akhirnya kembali uangnya. Di Samosir contohnya, kita mengerjakan air bersih, tapi tukang kita diusir. Padahal proyek pemerintah dan untuk mereka juga proyeknya itu,” tandasnya.
Ketua Asosiasi Perusahaan Konstruksi Nasional (Aspertanas) Tones Gultom menambahkan, perlunya dibuat komitmen oleh Pemprov Sumut agar pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing kontraktor. Menurutnya, banyak kontraktor di Sumut tidak mendapat pekerjaan bukan karena tidak mampu tetapi karena tidak diberi kesempatan.
“Kontraktor ini harus diberdayakan. LPJK harus membuat terobosan karena kami dilindungi undang-undang. Kita heran, proyek banyak tapi siapa yang mengerjakan tidak tahu,” tegasnya.
Sementara anggota Komisi D DPRD Sumut, Yantoni Purba mengatakan, banyak kontraktor tidak kredibel dalam mengerjakan proyek konstruksi di Sumut. Hal itu mengakibatkan banyaknya proyek konstruksi yang diputus kontrak pada setiap tahun anggaran.

Sekretaris Dinas Binamarga dan Bina Konstruksi Pemprov Sumut Hasudungan Siregar mengakui ada beberapa kontrak yang diputus karena wan prestasi. Menurutnya, kontraktor yang diputus kontrak sudah mereka proses dan akan diblacklist agar tidak dapat lagi mengikuti tender.(#Harapan Sagala)
Pasang Iklan Anda di Sini..
DAIRI
TAPUT
HUMBAHAS SAMOSIR