Sabtu, 11 Mei 2019

Ketua Yayasan Parade Guru; Kepala Daerah Harus Bertindak Tegas Terhadap Okunum-oknum Yang Menggerogoti Dana BOS



Tapanuli  Media Center


Menyikapi atas OTT pihak Poldasu baru –baru ini yang melibatkan 13 Pemangku Kepentingan Pendidikan di Kabupaten Langkat,Sumatera Utara, hal tersebut sangat memprihatinkan ujar Ketua Yayasan Parade Guru,Martua SItumorang baru-baru ini kepada para awak media di Tarutung.

Secara formal Dinas Pendidikanlah  yang paling bertanggungjawab mendidik anak bangsa ini ( generasi ) dalam bidang ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter,namun ironinya ternyata mereka mempertontonkan kepada masyarakat dan terutama kepada anak didiknya.

Atas kejadian yang di Langkat tersebut  memperlihatkan  bahwa Budaya koruptor atas dana  BOS  ditetapkan pemerintah  tersebut merupakan kejahatan luarbiasa 'Jika masih ada lagi aparat yang menggerogoti dana BOS ini saya anggap keterlaluan.

"Semua pihak harus mengetahui, bahwa ada magna yang terkandung dengan kata kata yang ada di dalam nama BOS, Kepanjangannya Bantuan Operasional Sekolah, disini saya garis bawahi kalimat "Bantuan".

Lebih lanjut menurut Martua, bahwa BOS Bukan Biaya Operasional Sekolah, kata Bantuan dengan Biaya mempunyai arti yang sangat berbeda, Kenapa pemerintah menetapkan Bantuan dan bukan Biaya ?

Pada dasarnya tujuan dana BOS tersebut disalurkan oleh pemerintah  dengan harapan agar orangtua siswa dan masyarakat memberikan partisipasi ke sekolah untuk memaksimalkan penyelenggaraan pendidikan yang maksimal, sesuai dengan amanat UU NO 20 tentang Sitem Pendidkan Nasional Tahun 2003.

"Kalau masih ada aparat pendidikan mulai dari hulu hingga hilir yang tega menggerogoti dana BOS, hendaknya Kepala Daerah bertindak tegas dan mengeluarkannya dari Dinas Pendidikan,tukasnya.

Lantas bagaimana  hal terkait pengelolaan Dana BOS di  di Tapanuli Utara ?, menurut Situmorang , sepanjang pengamatan kami dari Yayasan Parade Guru Tapanuli Utara hal seperti di Kabupaten Langkat belum pernah kami temukan.

“Yah, kalaupun ada, hanya sebatas falsafah Batak" Molo mangula, sai adong do gambo birsak tu bohi", artinya setiap apa yang dikerjakan, wajar ada sedikit ( Birsak) bagi orang yang mengerjakan.

Namun meski demikian pemahaman publik secara umum , seyogiaynya perlu pengawasan yang ekstra ketat dari semua pihak  agar tidak sampai ada oknum yang menyalahgunakan dana BOS demi generasi yang akan dipersiapkan untuk dapat bersaing di zaman yang sangat menantang ini,ujar Situmorang (#Harapan Sagala)

Pasang Iklan Anda di Sini..