Bawaslu Minta KPU Lanjutkan Situng


Tapanuli Media Center


Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU tidak perlu dihentikan meskipun KPU dinyatakan melanggar prosedur dalam melakukan penginputan data.
Untuk itu, dalam putusannya Bawaslu juga meminta KPU agar segera melakukan perbaikan sesuai dengan tata cara yang berlaku.
"Tidak (Perlu dihentikan), yang kami soal hanya input yang salah. Situngnya enggak masalah asal tidak ada salah input," kata Anggota Bawaslu, Afifudin dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Jumat (17/05/2019).
"Yang kami minta agar hasil input akurat," tambah Afif.
Dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran administratif pemilu nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019, di kantor Bawaslu, Kamis (16/05) menyatakan KPU banyak melakukan kesalahan dalam input data ke dalam Situng. Ada kekeliruan yang dilakukan oleh petugas KPPS dalam mengisi formulir C1.
Gugatan ini dilaporkan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) pendukung pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yaitu: Maulana Bungaran dan Sufmi Dasco Ahmad. Sementara terlapor dari pihak KPU diwakilkan Hendra Arifin dan Ahmad Wildan.
Komisioner Bawaslu lainnya, Rachmat Bagja mengatakan KPU harus segera memperbaiki Situng tersebut.
"Jadi data yang harus masuk itu data yang benar-benar valid, bukan data yang bermasalah. Jadi teman-teman KPU harus berhati-hati," ungkap Rachmat.
Menurutnya, jika dilihat dari sisi C1, hal ini tidak bermasalah, melainkan kesalahan ditemukan terdapat pada penginputan data Situng.
“Upload dokumen rekapitulasi itu tidak bermasalah. Tapi yang bermasalah adalah tabulasinya, entry atau input data," ucap Rachmat.
Artinya, kata Bagja permasalahan ada pada tim yang meng-entry data. "Itu harus diperbaiki, hati-hati," tambah Rachmat.
Sementara terkait putusan dugaan pelanggaran administratif pemilu nomor 08/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pelaporan Lembaga Survei yang memerintahkan KPU agar meminta lembaga survei untuk menarik semua hasil penghitungan cepatnya dari media apapun, Bawaslu memberikan waktu tiga hari.
Rachmat menyebutkan seharusnya KPU membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas mengenai laporan survei, laporan pelaksanaan penghitungan cepat yang dilakukan oleh lembaga hitung cepat.
Dalam hal ini, Rachmat menyebutkan Bawaslu juga meminta KPU menjabarkan lembaga Quickcount yang tidak melampirkan laporan. "Mana yang sudah,Metodologi-nya seperti apa. Jadi masyarakat bisa melihat sebagai bentuk pertanggungjawabn penghitungan cepat," tutup Rachmat. (#Nurul Mukti)