20 Sengketa Pemilu 2019 di Sumut Dilapor ke MK



Tapanuli Media
Sebanyak 20 sengketa hasil Pemilu 2019 di Sumatera Utara dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan yang diajukan tersebut terdiri dari sengketa pemilihan calon anggota legislatif DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten kota.
Komisioner KPU Sumut Divisi Hukum dan Pengawasan, Ira Wirtati mengungkapkan, 18 gugatan yang diajukan ke MK tersebut dilaporkan partai politik peserta Pemilu, yakni PKS, Gerindra, PAN, PDIP, Nasdem, Golkar, Hanura, Berkarya, PKB, Garuda, Demokrat, dan PKPI. Gugatan itu untuk caleg DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Sementara dua gugatan lagi diajukan calon anggota DPD RI atas nama Darmayanti Lubis dan Saiful Amri.
“Jadi untuk DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupatebn/kota, totalnya ada 18. Sementara untuk DPD RI, ada dua gugatan. Jadi total ada 20 gugatan,” kata Ira Wirtati  di Medan, Rabu (29/5/2019).
Ira menjelaskan, pihaknya masih terus melakukan rekap terhadap gugatan tersebut.
“Misalnya kabupaten kota mana saja dan materi gugatannya apa. Kalau untuk caleg DPR RI misalnya, itu di daerah pemilihan Sumut berapa. Begitu juga untuk caleg DPRD Provinsi dan kabupaten kota. Kita harus cek lagi. Jadi kami sedang proses merekap itu semua,” ujarnya.
Terkait banyaknya gugatan dari peserta Pemilu terhadap hasil Pemilu di Sumut itu, Ira mengaku pihaknya siap menghadapinya. Sebab pihaknya telah melakukan semua tahapan sesuai prosedur yang ditetapkan dalam PKPU, terutama dalam proses rekapitulasi penghitungan dan perolehan suara Pemilu 2019 .
“Yang pasti kami melakukan rekap berjenjang. Tentu yang 18 ini yang merasa tidak puas dengan rekapitulasi berjenjang itu. Karena itu mereka ajukan upaya hukum ke MK. Kita harus siap dengan itu, karena kita harus mempertanggungjawabkan kerja kita selama ini,” pungkasnya.( TM/Chaidir Herman)