Selasa, 02 April 2019

Lahan di Klaim milik HKBP, Pemkab Taput Komid Wujudkan RSUD Tarutung Sebagai Rumah Sakit Rujukan Yang Paripurna



Tapanuli Media Center

Direktur RSUD Tarutung,dr.Janri Nanababan mengutarakan , untuk mewujudkan Badan Layanan Umum Daerah yakni RSUD Tarutung  menjadi  RSU pusat rujukan  di sekitar wilayah Tapanuli  serta RSU Rujukan dari seluruh puskesmas yang ada di 15 kecamatan di kab.taput,  sebagaimana dengan program pembangunan  Bupati Taput Drs.Nikson Nababan  berbagai upaya  terobosan serta  indikator untuk  peningkatan RSUD Tarutung  terus dilakukan dan berkesinambungan ,seperti peningkatkan kualitas dan  mutu pelayanan , SDM RSU  serta pembenahan sarana dan prasarana  pendukung lainnya,  untuk tahun ini  pemda  menyiapkan dana puluhan miliar untuk pembiayaan  pembangunan yang bersumber dari APBD maupun kucuran dari  DAK.

Sebagaimana dengan hal tersebut , atas  kualitas  mutu  dan  pelayanan prima 24 jam  serta kelengkapan dokter spesialis dan pembenahan sarana prasarana lainnya ,kini  RSUD Tarutung  telah ter akreditasi paripurna (Bintang Lima), Selain itu pada tahun  2019 ini guna meningkatkan atau menambah  Fasilitas  dan pelayanan, direncanakan peralatan CT-Scan di RSUD Tarutung akan tersedia  serta  penambahan   prasarana  ruangan  Hemodialisa (cuci darah), UTD (Unit Transfusi Darah ) Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), ruang VIP, ruang kamar operasi,ujarnya.

Sejalan dengan peningkatan   pembangunan  sarana  prasarana  di RSUD Tarutung  , Hal pelayanan ,jaminan, kepuasan dan perlindungan kepada masyarakat atau pasien  atas pelayanan kesehatan terhadap pasien  tetap kita tekankan  dan kita  awasi  setiap saat , menurut Janri hal ini   merupakan prioritas utama kita di RSUD Tarutung  sebagai Rumah Sakit Rujukan yang Paripurna”yang bermutu prima kepada seluruh lapisan masyarakat pada umumnya.

"Perihal adanya  klaim dari pihak HKBP atas  lahan RSUD Tarutung yang akhir-akhir ini ramai di perbincangkan , sebagaimana dengan penelusuran  informasi yang dihimpun bahwa  RSUD Tarutung ter registarasi di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada Tanggal 07/01/2013 ,  Perpanjangan ijin RSUD Tarutung    dari Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara Nomor :440.442/28207/XII/2015   tertanggal  28/12/2015  ,dan Status Kepemilikan dan Penyelenggara RSUD Tarutung  di lahan seluas 55.000  m2 dan luas bangunan 8.653  m2  disebutkan adalah Milik Pemkab Tapanuli Utara, juga halnya sampai saat ini lahan tersebut tercatat  sebagai asset pemkab di BPKPAD  Kab.Tapanuli Utara.

"Terkait hal tersebut  menurut Janri  pemkab.taput  sebelumnya sudah beberapa kali  duduk bersama dengan pihak HKBP  serta 
pihak BPN  (Badan Pertanahan Nasional)  atas  Klaim kepemilikan  lahan  RSUD Tarutung oleh HKBP ,namun ironinya sampai saat ini pihak HKBP tetap mempertahankan bahwa lahan RSUD Tarutung tersebut merupakan milik HKBP, ungkap Janri.

"Atas adanya  Klaim tersebut , Janri   mengungkapkan sudah  beberapa kali DAK (Dana Alokasi Khusus)  gagal dikucurkan untuk pembangunan RSUD Tarutung akibat status kepemilikan yang mana  sesuai aturan DAK fisik dapat  diturunkan bila Pihak RSUD Tarutung dalam hal ini pemkab.taput telah mengantongi sertifikat , Rumah Sakit mengembang misi sosial dan kesehatan  serta menyangkut hajat hidup manusia  maka RSUD harus tetap kita lanjutkan dan Pemkab.Taput   tetap Komid  Wujudkan RSUD Tarutung Sebagai Rumah Sakit Rujukan Yang Paripurna  serta  berupaya mengurus sertifikat lahan RSU Tarutung.

"Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung  secara geografis berada di pusat kota Tarutung pada jalan antar lintas Sumatera Utara ,  dari segi tata letak RSUD Tarutung sangat layak dan strategis untuk ditingkatkan sebagai RSU Pusat Rujukan di kawasan Tapanuli , kita   tidak ingin lagi  RSUD Tarutung  tetap seperti itu , harus ada terobosan serta dukungan dan kebersamaan  dari segenap pihak untuk mewujudakannya " tentu hal tersebut bertujuan tidak semata-mata untuk  pemkab.taput saja, namun hal tersebut  lebih  menyangkut terhadap kepentingan umum,ujarnya (*Harapan Sagala.AmK)


Pasang Iklan Anda di Sini..