Rabu, 13 Maret 2019

Transfaransi Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) di Pertanyakan



Tapanuli Media Center

Pembahasan isu Dana Bagi Hasil (DBH) walaupun sudah sering dilakukan, tetap menarik karena menyangkut “hajat hidup” daerah. Transparansi DBH diperlukan untuk menghindari rasa curiga dari pihak-pihak yang terkait dalam pembagian DBH. Hal ini  sangat terkait dengan prinsip transparansi yang selama ini digaungkan oleh Pemerintah.

Kita  terus mendorong agar pemerintah Daerah dalam  penyaluran dan pemanfaatan DBH dapat dilakukan secara transparan agar dapat meningkatkan pembangunan daerah, khususnya pada daerah-daerah kaya sumber daya alam yang selama ini belum dapat secara maksimal memanfaatkan kekayaan alam bagi kesejahteraan masyarakat,ujar G.Siagian, Ketua Koordinator Wilayah Tapanuli LSM.ICW-SU (Indonesia Corruption Wacth-Sumatera Utara) usai Koordinasi  LSM-ICW-SU Periode 2019-2021  baru-baru ini di Tarutung.
“Bagi banyak daerah, penerimaan dari DBH migas dan minerba merupakan kontributor terbesar pendapatan asli daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya. Pembahasan isu DBH ini sangat terkait dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas  Penyaluran DBH pada dasarnya bertujuan untuk menyeimbangkan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah yang dalam pelaksanaanya sekaligus untuk mengurangi ketimpangan antara daerah penghasil dan daerah bukan penghasil sumber daya alam.

Walaupun memiliki prinsip “by origin” dimana daerah penghasil memperoleh porsi yang lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah bukan penghasil, namun banyak daerah penghasil yang masih tidak puas dengan pembagian DBH. Salah satu hal yang menyebabkan ketidakpuasan tersebut karena masih banyaknya masyarakat miskin di daerah kaya sumber daya alam dan kadang kekurangan pasokan energi seperti listrik dan BBM.

Walaupun telah ditentukan persentasenya, pembagian DBH dari sumber daya alam memiliki kelemahan karena tidak stabil. Banyak hal yang menentukan besarnya DBH ke daerah seperti tren dari harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Ketidakpastian ini  kerap membuat daerah salah menentukan perkiraan berapa DBH yang diterima, sehingga banyak pertanyaan muncul ketika DBH yang diterima tak sesuai dengan yang diharapkan," 
Ketidakpastian DBH menjadi salah satu hal yang dikeluhkan pemerintah daerah karena dianggap menghambat perencanaan anggaran di daerah. Dalam Diskusi Kelompok LSM-ICW-SU yang  Terfokus tentang DBH yang kami laksanakan baru-baru ini di Tarutung, sejumlah perwakilan pemerintah daerah menyampaikan keluhannya tentang dampak dari ketidakpastian DBH,ungkap Siagian.
"Sementara itu menurut Wkl.Sekretaris LSM-ICW-SU.Koorwil Tapanuli, Harapan Sagala,AmK   mengatakan ketidaktransfaransian daerah  di kwatirkan akan  menyebabkan kesalahan penyusunan anggaran di daerah-daerah penerima tunggakan DBH tersebut bahkan berpotensi untung disalahgunakan oleh daerah-daerah, Pada tahun 2019, Pemerintah Propinsi Sumatera Utara pada telah membayarkan Total DBH kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp.1.487.747.430.598 ,yang mana DBH tersebut adalah tunggakan utang pemprovsu beberapa tahun terakhir kepada daerah-daerah ,dan tak dapat di pungkiri Permasalahan akan bertambah karena rekanan juga menuntut Pemda  untuk membayar bunga pinjaman.
"DBH tersebut memiliki 5 sumber,  yakni  dari Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak rokok,  Pajak Air Permukaan Umum APU , dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor- BBNKB. Pendapatan yang potensinya paling besar, kata Agus, berasal dari pajak air permukaan PT Inalum. Yaitu sebesar Rp 2,3 triliun. Selanjutnya ada 10 kabupaten/kota di Sumut yang mendapatkan bagian hasil pajak air permukaan PT Inalum. Hasil pajak itu akan dibagikan jika PT Inalum telah membayarnya. “Pemprovsu sudah memenangkan gugatan ini, karena  sudah menang, maka potensi  Pajak APU  sudah dimasukkan ke dalam APBD kita.


Menurut Sagala,utang Pemprov tersebut telah di bayarkan pada Januari,Februari 2019  ke daerah-daerah  sebanyak 5 Kali Transfer, 
Meski Pemprovsu melakukan penghematan untuk membayar utang, namun Kebijakan Pembangunan tetap berjalan sebagaimana mestinya, karena  Pembangunan sudah memiliki pos tersendiri di Anggaran belanja langsung. Hal lain yang kita tuntut kepada pemerintah daerah-daerah  adalah transparansi daerah atas DBH tersebut,Tukas  Sagala. (* Tina Ambarita)


Pasang Iklan Anda di Sini..
Untuk Kerjasama Iklan dan Kampanye dan Sosialisai Melaliu Media Massa Pada Masa Kampanye..Hubungi Kami.CV.TAPANULI MEDIA.Tlp.081265186770. Email:tapanulimedia@yahoo.co.id
DAIRI
TAPUT
HUMBAHAS SAMOSIR