Senin, 07 Januari 2019

Wow ini Pemda Paling Banyak Dilaporkan ke Ombudsman RI Selama 2018


TapanuliMedia Center
Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menerima 220 laporan masyarakat sepanjang tahun 2018. Dari jumlah itu, pemerintah daerah (Pemda) adalah kelompok instansi yang paling banyak dilaporkan, yakni 43,6% atau 96 laporan. Disusul kelompok instansi kepolisian 27,7% atau 61 laporan.
Di urutan berikutnya kelompok instansi paling banyak dilaporkan adalah BUMN/BUMD dengan 15,9% atau 35 laporan, BPN 5% atau 11 laporan dan lembaga peradilan 2,7% atau 6 laporan,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumut, Abyadi Siregar, Senin (7/1/2019).

Abyadi menjelaskan, dari 220 laporan tersebut, 51,8% atau 114 laporan disampaikan langsung ke Kantor Ombudsman RI Perwakikan Sumut di Jalan Majapahit No 2 Medan. Sedang laporan yang disampaikan melalui surat sebesar 44,1% atau 97 laporan, melalui media 2,7% atau 6 laporan.


Dikatakan Abyadi, para pelapor mayoritas berasal dari Kota Medan dengan 66,3% atau 146 pelapor, dari Deliserdang 5% atau 11 pelapor, disusul dari Langkat dan Nias Selatan masing-masing 5 pelapor atau 2,2%.
Namun bila dilihat dari keseluruhan, para pelapor ke Ombudsman RI Perwakilan Sumut sudah ada dari 33 kabupaten/kota se-Sumut. Ini menandakan bahwa seluruh masyarakat dari kabupaten/kota se- Sumut sudah mengakses Ombudsman sebagai lembaga negara pengawas penyelenggaraan pelayanan publik,” jelas Abyadi. 

Lebih lanjut Abyadi menjelaskan, bila dilihat dari substansi laporan, maka substansi yang paling banyak dilaporkan adalah kasus kepolisian dengan 27,7% atau 61 laporan, disusul kasus agraria/pertanahan dengan 13,1% atau 29 laporan, kepegawaian dengan 12,7% atau 28 laporan. Kasus pendidikan yang tahun sebelumnya paling banyak dilaporkan, tahun ini justru diurutan ke empat paling banyak dilaporkan dengan 9,5% atau 21 laporan. Di bawahnya adalah soal substansi administratif dengan 7,2% atau 16 laporan.

Terkait dengan bentuk maladministrasi laporan, maka yang paling banyak dilaporkan adalah maladministrasi dalam bentuk penyimpangan prosedur dengan 42,2% atau 93 laporan, disusul penundaan berlarut 39,1% atau 86 laporan. 


Bentuk maladministrasi lainnya adalah penyalahgunaan wewenang sebesar 9,1% atau 20 laporan, tidak memberi layanan sebesar 6,3% atau 14 laporan dan bentuk maladministrasi tidak patut sebanyak 1,8% atau 4 laporan. (NG:Harapan Sagala)
Pasang Iklan Anda di Sini..
Untuk Kerjasama Iklan dan Kampanye dan Sosialisai Melaliu Media Massa Pada Masa Kampanye..Hubungi Kami.CV.TAPANULI MEDIA.Tlp.081265186770. Email:tapanulimedia@yahoo.co.id
DAIRI
TAPUT
HUMBAHAS SAMOSIR