Komnas HAM: Penyelesaian Kasus HAM Berat di Indonesia Belum Berubah


TapanuliMedia Center
Komnas HAM menyampaikan sikap terkait pengembalian seluruh berkas hasil penyelidikan kasus pelanggaran HAM Berat oleh Kejaksaan Agung RI.
Dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Kamis (10/1), Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyatakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat belum ada berubah. "Pada tanggal 27 November 2018 Komnas HAM menerima pengembalian sembilan berkas perkara pelanggaran HAM yang berat oleh Jaksa Agung disertai dengan petunjuk," kata Taufan.
Menurut dia, terkait hal ini Komnas HAM telah mengembalikan berkas dan memberikan jawaban atas petunjuk tersebut pada akhir Desember, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Ia menyebut, pengembalian berkas dan petunjuknya oleh Jaksa Agung HM Prasetyo merupakan peristiwa yang berulang untuk kesekian kalinya.
Menurut Taufan, berkas perkara yang dikembalikan adalah peristiwa 1965-1966,  Talangsari, Lampung 1998,  penembakan misterius 1982-1985,  Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II,  kerusuhan Mei 1998,  penghilangan orang secara paksa 1997-1998,  Wasior dan Wamena,  Simpang KAA 3 Mei 1999 di Provinsi Aceh dan  Rumah Geudong dan Pos Sattis lainnya di Provinsi Aceh.
Menurut dia, pengembalian berkas dan petunjuknya terdapat beberapa catatan yang penting untuk disampaikan. "Secara substansi belum terdapat kebaruan petunjuk yang disampaikan oleh Jaksa Agung," terang dia.
Secara hukum acara (prosedural), ia menyebut belum terdapat kemajuan yang signifikan menjadi proses hukum yang sesuai dengan UU 26 tahun 2000, khususnya terkait status.
Dari segi waktu, Taufan menyatakan, kurang lebih empat tahun berkas dari  tujuh kasus berada di Jaksa Agung (selain berkas Aceh), dengan posisi subtansi dan status hampir sama seperti petunjuk yang diterima pada 27 November 2018 lalu.
"Dalam ketiga catatan penting tersebut dan melihat proses selama satu tahun terakhir Komnas HAM melakukan kerja berdasarkan kewenangannya dan termasuk bertemu dengan Presiden dan Jaksa Agung, ketiga catatan itu memberikan makna serius terhadap upaya penyelesaian kasus- kasus pelanggaran HAM yang berat," kata dia.
Ia menegaskan, perintah dan komitmen Presiden untuk penyelesaian pelanggaran HAM yang berat yang di aktualisasikan minimal pada pertemuan dengan Komnas HAM pada 8 Juni 2018 dan juga disampaikan dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2018, belum dilaksanakan dengan baik oleh Jaksa Agung.
"Hal ini menunjukkan tidak adanya pengawasan terhadap perintah dan komitment untuk memastikan perintah dan komitment tersebut," pungkas dia.
Kedua, tambah Taufan, ketiga hal tersebut juga mencerminkan bagaimana Jaksa Agung bekerja
menjalankan perintah Presiden dan mewujudkan komitment Presiden.
Menurut dia, Jaksa Agung memberi kesan tidak melakukan perintah dan komitmen itu dengan baik dan maksimal. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat harus kita letakkan sebagai kepentingan bangsa dan negara, tidak hanya untuk keadilan korban namun untuk memastikan tidak berulang kembali peristiwa yang sejenis atau sama dikemudian hari.
"Tantangan paling besar dalam penyelesaian berbagai peristiwa tersebut adalah melaksanakan prinsip sebagai negara hukum sesuai dengan konstitusi, yaitu diselesaikan secara hukum,"ujarnya (cc:Jhon Rico)