Rabu, 21 November 2018

Tim Anti-Fraud Rumah Sakit Diusulkan dari Kalangan Independen


Media Center Tapanuli.

Komisi E DPRD Sumatera Utara mengusulkan agar tim Anti-Fraud (kecurangan) yang bertugas mencegah terjadinya kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di rumah sakit (RS) berasal dari kalangan independen, bukan bagian dari internal rumah sakit. Hal itu untuk menjaga agar tidak ada pelanggaran atau kecurangan dalam klaim yang berpotensi merugikan BPJS Kesehatan.

Hal itu menjadi salah satu rekomendasi rapat dengar pendapat antara Komisi E DPRD Sumut dengan BPJS Kesehatan Sumut-Aceh, RSUD Adam Malik dan RSUD dr Pirngadi Medan, di gedung dewan, Rabu (21/11/2018). Rapat tersebut membahas klaim beberapa rumah sakit yang belum terbayarkan serta defisit yang dialami BPJS Kesehatan.
Anggota Komisi E, Safaruddin Siregar menilai, membengkaknya klaim dari RS yang memberatkan BPJS Kesehatan bisa saja terjadi akibat adanya kecurangan (fraud) yang dilakukan pemberi layanan kesehatan dengan menyerahkan klaim palsu yang di-mark up. Oleh karena itu, ia mempertanyakan proses pengawasan klaim JKN di RS.
Diketahui, sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015, dibentuk tim pencegahan kecurangan JKN (Anti-Fraud) yang terdiri atas unsur satuan pemeriksaan internal, komite medik, perekam medis, dan unsur lain yang terkait yang berasal dari internal RS.
“Bagaimana bisa kita percaya tim pencegahan yang berasal dari internal rumah sakit. Saya tidak menuduh, tapi kemungkinan ada. Mereka (RS) yang menjalankan, mereka yang mengawasi. Logikanya bagaimana itu? Mereka eksekutifnya, mereka juga sebagai legislatifnya. Saya usul di rapat ini, harus ada tim anti-fraud eksternal yang independen,” kata Safar.
Hal senada juga diungkapkan Sekretaris Komisi E, Reki Nelson. Ia menilai memang diperlukan tim khusus yang mengaudit laporan klaim dari RS. Menurutnya kecurangan bisa saja terjadi dengan klaim palsu, penggelembungan tagihan, rujukan semu, manipulasi kelas perawatan dan lainnya.
“Untuk itu memang diperlukan tim independen agar penajaman terhadap pengawasan bisa dilaksanakan,” katanya.
Sementara Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumut-Aceh, Mariamah menjelaskan, tim anti fraud tersebut telah diatur dalam Permenkes 36/2015, termasuk unsur yang terlibat di dalamnya. Semua klaim dapat dilihat rekam medis yang diberikan kepada pasien.(rri-INDRA WIDYASTUTI)

Pasang Iklan Anda di Sini..