Senin, 26 November 2018

Dinilai Semen-mena,Guru Minta Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Siatas Barita Diganti.


Media Center Tapanuli.
Puluhan guru SMK Negeri 1 Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara menuntut agar Kepala Sekolah SMK tersebut dicopot karena membuat kebijakan yang semena-mena. Tuntutan itu disampaikan para guru dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi E DPRD Sumut, Senin (26/11/2018). 

Perwakilan guru, L Aritonang menyebutkan pihaknya keberatan atas kebijakan-kebijakan yang buat Kepala SMK N1 Siatas Barita, Lysbet Megawaty Simamora. Kebijakan-kebijakan itu antara lain pembakaran sepatu siswa yang dinilai tidak sesuai dengan tata tertib sekolah, tindakan kepala sekolah yang tidak pernah menyerap aspirasi guru, tidak mengayomi guru, tidak menjaga wibawa dan martabat guru serta mmpersulit urusan administrasi dan lainnya. 

"Guru selalu diminta menandatangai pakta integritas yang sampai sekarang kami tidak tahu maksud dan tujuannya dalam pembuatan pakta integritas tersebut. Etika bicara kalau diskusi membuat guru tersinggung dengan kata-kata kasar, pembagian tugas tumpang tindih, guru PNS tidak diberikan tugas sebagai wali kelas, pengadaan unit produksi untuk 5 jurusan yang modalnya dibebankan kepada masing-masing guru, pembunuhan karier guru dengan mempersulit memberikan tandatangan yang diperlukan untuk kebutuhan guru," katanya. 

Dikatakan juga, penggunaan dana bos tidak dilakukan secara transparan karena tidak pernah mengundang guru dalam rapat. Selain itu, siswa diminta lembur untuk menjahit seragam praktik, padahal tidak ada di kurikulum beban menjahit baju praktik. 

"Kami para guru tidak nyaman lagi mengurus administrasi. Kami minta Kadisdik Sumut mengganti kepala sekolah karena ada efek trauma bagi para guru dan siswa yang sepatunya dibakar. Namun begitu, jami tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar karena kesadaran kami sendiri," tambahnya. 

Menanggapi itu, Kepala SMKN1 Siatas Barita, Lysbet Megawaty Simamora yang juga hadir dalam rapat tersebut mengatakan, tuduhan ketidaknyamanan guru dalam kegiatan belajar mengajar tidak berdasar dan terkesan mengada-ada. Opini tersebut, menurutnya, sengaja dibuat oleh pihak-pihak tertentu. 

"Tentang tuduhan tidak ada komunikasi baik dengan guru-guru, menurut saya tuduhan ini tidak mempunyai dasar sama sekali, karena saya sangat terbuka untuk diajak berkomunikasi dan diskusi oleh siapapun di SMK Negeri Siatas Barita. Apabila ada rencana kegiatan dan informasi yang harus disampaikan kepada guru ataupun pegawai, saya selalu membuat pertemuan/rapat dengan guru dan pegawai," katanya. 

Terkait tuduhan kepala sekolah tidak berkenan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan kebutuhan guru, menurutnya semua proses administrasi yang membutuhkan tanda tangan kepala sekolah yang menyangkut sekolah secara kelembagaan maupun kepentingan pegawai dan guru, dipastikan dilayani dengan baik, dengan catatan proses adminitratif itu telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan termasuk dalam kewenangan kepala sekolah.

"Tuduhan penggunaan Dana BOS yang tidak transparan, tanggapan saya, rencana kegiatan anggaran sekolah BOS dilakukan dalam rapat yang dihadiri oleh
kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua-ketua jurusan, kepala tata usaha,
bendahara dan Komite Sekolah, " Anggaran BOS ditempelkan di papan pengumuman
sekolah. Akan tetapi sekarang ini rencana kegiatan anggaran sekolah BOS sudah di
sampaikan ke pengelola BOS di Provinsi secara online," ujarnya.

Syamsul Purba mengatakan, terkait laporan keberatan kinerja kepala sekolah yang dilaporkan para guru, pihaknya telah melakukan pembinaan dan pendekatan agar para guru tetap mengajar dan pihaknya juga telah melaksanakan pembinaan kepada kepala sekolah untuk menjalankan fungsinya dengan baik. 

Anggota DPRD Sumut, Zukfikar menilai konflik yang terjadi antara kepala sekolah dan guru membuktikan manajemen sekolah tidak baik. Anggota DPRD Sumut lainnya, Juliski Simorangkir menekankan para guru yang mengadu jangan sampai mengalami tekanan sepulang dari RDP tersebut. Sebab, tekanan kepada guru akan menganggu proses belajar mengajar. 

Sekretaris Komisi E DPRDSU, Reki Nelson menanggapi kepemimpinan di SMK tersebut harus diperbaiki, jangan sampai pendidikan di Sumut jeblok karena kasus tersebut. Pihaknya akan segera melakukan rapat internal untuk mengeluarkan rekomendasi.(Indra Widyastuti-rri/cc- Tapanuli Media-Harapan Sagala)
Pasang Iklan Anda di Sini..
Untuk Informasi dan Konsultasi Sistem Informasi Desa(SID)Di Desa Anda...Silahkan Hubungi Kami.CV.TAPANULI MEDIA.Tlp.081265186770. Email:redaksitapanulimedia@gmail.com ..Kami Siap membantu Desa Anda...
DAIRI
TAPUT
HUMBAHAS SAMOSIR
NUSANTARA
SOROTAN PUBLIK