Rabu, 10 Oktober 2018

Salah Tangkap dan Kena Denda , Kemenkeu Putuskan untuk Banding.



TapanuliMedia.co.id
Kementerian Keuangan akhirnya mengkonfirmasi langkah hukum yang akan diambil pasca jatuhnya putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp. 606 milyar atas Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang digugat karena salah tangkap wajib pajak.
Kepala Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Imam Arifin, mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Direktorat Jendral Pajak melalui tim supervisi dari Kementerian Keuangan untuk mengambil langkah banding terkait putusan PN Palembang.
Imam mengatakan, konsolidasi antara Kanwil DJP Sumsel dan Babel dan DJP terus dilakukan. Meski demikian, Imam menolak untuk menjelaskan lebih rinci seperti apa mekanisme pengajuan banding dan mengaku masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Kementerian Keuangan.
Saya belum mempelajari karena saya masih baru disini. Kami dalam tahap itu (banding-red), kemarin sudah ada tim dari kantor pusat untuk supervisi dan arahannya banding,” ujar Imam dalam relispersnya, Rabu (10/10/2018).
Imam mengaku masih belum menerima salinan putusan dari PN Palembang atas gugatan yang ditolak pada tingkat Kasasi. Dalam putusan PN Palembang, DJP dan Kanwil DJP Sumsel Babel diperintahkan untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp. 606 milyar kepada Teddy Effendi sebagai penggugat.
Kasus pajak ini bermula saat Ditjen Pajak mengusut tunggakan pajak Teddy pada tahun 2014. Selama sidang berjalan, majelis hakim mengabulkan gugatan Teddy  pada kasus pajak tersebut. Teddy mengantongi isi putusan dari kerugian yang dialaminya.(Red-TM/09)

Seputar Kawasan Danau Toba

Humbang Hasundutan Toba Samosir
Samosir Dairi
Karo Simalungun
SENI BUDAYA
EKONOMI
Pasang Iklan/Baliho/Banner-Iklan/Promosi Anda Di Sini Hubungi kami di 081265186770...
Politik & Demokrasi
EDUKASI
RAGAM