Senin, 23 Juli 2018

Kasus Korupsi Pengadaan Buku Kurikulum Siap di Sidangkan.

 
 
  TapanuliMedia.co.id
Berkas perkara kasus korupsi di Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori tahun anggaran 2014 akan segera disidangkan. Dua tersangka yakni AT dan PM terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan buku pelajaran kurikulum 2013 yang merugikan negara Rp 2 miliar itu sudah lengkap atau P21.
Dalam waktu dekat perkara korupsi pengadaan buku pelajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori tahun anggaran 2014 itu segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jayapura," kata Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Numfor Cahyana Bagus Sudiarta, Senin, 23 Juli 2018.
Kasus dugaan tipikor pengadaan buku di Supiori itu, menurut Cahyana, sudah dirampungkan pemberkasannya dan telah ditemukan adanya bukti kerugian keuangan negara mencapai Rp 2 miliar. Temuan itu berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP) Perwakilan Papua.Menurut Cahyana, proses penanganan dugaan tipikor yang dilakukan penyidik pidana khusus kejasaan, telah memeriksa sejumlah saksi dari Dinas Pendidikan serta pihak lain yang berhubungan dengan pengusutan perkara korupsi ini.
Setelah berkas pemeriksaan lengkap, jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Numfor di Biak secepatnya akan melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor Jayapura," ujar Cahyana. 
Sementara itu, Plt Kepala Kejaksaan Negeri Biak Deddy Kurniawan menegaskan setiap laporan tindak pidana korupsi yang sudah dilakukan penyidikan kejaksaan akan ditindak tegas sesuai dengan proses hukum yang berlaku.
Kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan buku pelajaran kurikulum 2013 Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori melibatkan mantan Kepala Dinas Pendidikan setempat berinisial PM selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Sedangkan tersangka T selaku penyedia.Penetapan dua tersangka oleh penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Biak Numfor, Papua dilakukan pada Mei 2018. Pengadaan buku kurikulum 2013 tahun anggaran 2014 itu diperuntukkan bagi 40 SD se-Kabupaten Supiori, Provinsi Papua.
Modus yang dilakukan oleh kedua tersangka di antaranya melakukan pengaturan lelang, mark up barang dan pembelian barang tidak sesuai dengan spek teknis yang ditentukan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dan Kementerian Pendidikan. Pada akhir kontrak, buku-buku tersebtu belum sampai di Kabupaten Supiori. 
Bahkan, buku-buku tersebut hanya didistribusikan di sebagian sekolah di bulan April 2015. Seharusnya buku Kurikulum 2013 yang dipesan tersebut datang dan didistribusikan ke sekolah sebelum dimulainya semester satu.(Tim.Kriminolog-Yenny Hardiyanti)
Pasang Iklan Anda di Sini..

0 komentar:

Posting Komentar

Terimakasih Atensinya.