Kejari Diminta Usut Proyek SIRS di RSUD


Tapanuli Media
Kejaksaan Negeri (Kejari) Dairi mengusut  proyek pengadaan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) di RSUD Sidikalang tahun anggaran 2016.  


Informasi diperoleh wartawan menyebutkan, beberapa saksi telah dimintai keterangan terkait penyelidikan kasus tersebut.

Namun, pihak kejaksaan  belum bersedia menjelaskan kepada wartawan karena dugaan korupsi itu masih tahap penyelidikan.


Pantauan wartawan, Rabu (13/9) Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP), Oktova Tumanggor  datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Dairi. 


Kepala ULP Oktova Tumanggor saat keluar dari ruang Kasi Pidsus, Chairul Wijaya, Rabu (13/9). Ditanya wartawan mengakui, dirinya dipanggil bersama staf.

Oktova menerangkan, dirinya diperiksa jaksa terkait SIRS. Oktova mengatakan, pengadaan barang jasa SIRS tidak lewat ULP melainkan penunjukan langsung (PL) oleh pihak rumah sakit.

Dia mengatakan, sebelum proyek dikerjakan, pihak rumah sakit terlebih dulu minta petunjuk kepada ULP terlait proyek tersebut. ULP menyarankan agar proyek tersebut dilakukan PL. Sebab, lanjut Oktova, pagu proyek tidak lebih dari Rp200 juta.


Memang kata dia, anggaran berkisar Rp325 juta tetapi terbagi empat item sehingga tidak bisa dilelang, karena jenis pembelanjaan tidak serupa.


"Pengadaan terdiri dari 4 item dengan komponen berbeda, yakni komputer, software, alat tulis kantor dan jasa pendampingan," ucapnya.


Oktova mengaku, selanjutnya tidak tahu  siapa rekanan pelaksana. Oktova juga tak tahu jika pada akhirnya SIRS tidak berfungsi.


Sebelumnya, Direktur RSU, dr Hendri Manik  di hadapan warga Komisi C  DPRD menyebutkan, tidak akan mengeluarkan biaya untuk  perbaikan kalau  kegiatan 2016 belum bisa dimanfaatkan.


Diperoleh kabar juga, Henry diperiksa, Selasa (12/9). Sebelumnya mantan Direktur RSU dr DHS telah hadir memberi keterangan. Pada kegiatan ini jaksa  mengusut dugaan korupsi. 
 
Setelah barang tersedia, SKPD melakukan kegiatan pelatihan, padahal patut diduga, bimbingan itu serangkai dengan  pengadaan. Jadi ada 2 kali pengadaan.


Anggota Komisi C DPRD Dairi, Markus Purba dikonfirmasi wartawan, Rabu (13/9) mengaku sudah mengkritisi pengadaan SIRS yang diduga gagal pada sidang Paripurna LKPj Bupati Dairi tahun 2016 beberapa waktu lalu.


Markus mendorong Kejaksaan Negeri Dairi serius mengusut dugaan korupsi tersebut,rudy juga meminta para penegak hukum disejumlah daerah mengusut hal serupa yang disinyalir diduga telah terjadi disejumlah RSUD-RSUD lainnya di sejumlah daerah terutam di kawasan Tapanuli Raya (rudy sitanggang)