Latest Products
Pesan Novel Baswedan pada Presiden Jokowi Usai Peringati HUT Kemerdekaan RI Ke-73.

Pesan Novel Baswedan pada Presiden Jokowi Usai Peringati HUT Kemerdekaan RI Ke-73.



 TapanuliMedia.co.id


Anggota Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyampaikan pesan pada Presiden Joko Widodo usai mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 di Gedung KPK, Jakarta. 
Pesan yang diutarakan Novel itu adalah meminta Presiden Joko Widodo memperhatikan dalam upaya pengungkapan kasus penyerangan terhadap dirinya yang terjadi pada 11 April 2017. Novel menyatakan permintaan ini sudah sering diutarakan kepada publik dan Presiden sudah mengetahui hal itu. 
"Saya tidak tahu apakah dengan surat itu menjadi efektif atau tidak tetapi yang jelas Bapak Presiden saya harapkan beliau betul-betul mau memberikan perhatian dan mendukung pemberantasan korupsi," kata Novel usai mengikuti upacara peringatan 17 Agustus di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 17 Agustus 2018.
Novel menambahkan perhatian Presiden dalam pengungkapan kasusnya sangat penting. 
"Caranya apa? Dengan cara tadi apabila ada yang menyerang orang-orang di KPK atau orang-orang yang berjuang dalam pemberantasan korupsi itu betul-betul didukung untuk diungkap. Dukungan Presiden penting. Kalau tidak didukung dengan sungguh-sungguh hasilnya juga tidak akan optimal," ujar Novel.
Selain itu, Novel juga menjelaskan peringatan 17 Agustus ini tidak sekadar euforia. "Bukan hal itu yang menjadi atensi pentingnya tetapi bagaimana kita bisa memahami, bisa melihat potensi kita, bisa berbuat sebaik mungkin, sebanyak mungkin untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Novel.
Terkait pelaku penyerangan dirinya yang belum terungkap sampai saat ini, Novel pun menyatakan prihatin. Menurut Novel, serangan terhadap penyidik KPK bukan kepada dirinya saja.
"Itu dalam banyak kesempatan saya menyampaikan bahwa saya sangat prihatan kenapa kok seperti ini tidak diungkap dan tentunya saya berharap tidak sekadar itu saja, serangan kepada orang-orang KPK bukan cuma saya dan bahkan tidak diungkap juga," tuturnya.
Ia pun meminta agar pimpinan KPK mau membuka fakta-fakta terkait dengan penyerangan dirinya tersebut.
"Agar itu bisa menjadi perlindungan terbaik bagi pegawai KPK atau juga bagi orang-orang yang berjuang dengan pemberantasan korupsi agar penyerangan-penyerangan itu tidak lagi terjadi di kemudian hari," ungkap Novel.
Novel kembali bekerja sebagai penyidik KPK pada Jumat, 27 Juli Agustus 2018, setelah menjalani serangkaian perawatan dalam dan luar negeri karena matanya rusak akibat siraman air keras dari dua pengendara sepeda motor pada 11 April 2017.
Novel kembali ke Indonesia pada 22 Februari 2018 dari Singapura, tempat dia menjalani pengobatan selama lebih dari 10 bulan.
Kedua matanya rusak setelah dua orang pengendara motor menyiramkan air keras ke wajahnya ketika dia berjalan pulang seusai salat subuh di Masjid Al-Ihsan, dekat rumahnya.(Koresponden:Marselinus Gual)


 TapanuliMedia.co.id


Anggota Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyampaikan pesan pada Presiden Joko Widodo usai mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 di Gedung KPK, Jakarta. 
Pesan yang diutarakan Novel itu adalah meminta Presiden Joko Widodo memperhatikan dalam upaya pengungkapan kasus penyerangan terhadap dirinya yang terjadi pada 11 April 2017. Novel menyatakan permintaan ini sudah sering diutarakan kepada publik dan Presiden sudah mengetahui hal itu. 
"Saya tidak tahu apakah dengan surat itu menjadi efektif atau tidak tetapi yang jelas Bapak Presiden saya harapkan beliau betul-betul mau memberikan perhatian dan mendukung pemberantasan korupsi," kata Novel usai mengikuti upacara peringatan 17 Agustus di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 17 Agustus 2018.
Novel menambahkan perhatian Presiden dalam pengungkapan kasusnya sangat penting. 
"Caranya apa? Dengan cara tadi apabila ada yang menyerang orang-orang di KPK atau orang-orang yang berjuang dalam pemberantasan korupsi itu betul-betul didukung untuk diungkap. Dukungan Presiden penting. Kalau tidak didukung dengan sungguh-sungguh hasilnya juga tidak akan optimal," ujar Novel.
Selain itu, Novel juga menjelaskan peringatan 17 Agustus ini tidak sekadar euforia. "Bukan hal itu yang menjadi atensi pentingnya tetapi bagaimana kita bisa memahami, bisa melihat potensi kita, bisa berbuat sebaik mungkin, sebanyak mungkin untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Novel.
Terkait pelaku penyerangan dirinya yang belum terungkap sampai saat ini, Novel pun menyatakan prihatin. Menurut Novel, serangan terhadap penyidik KPK bukan kepada dirinya saja.
"Itu dalam banyak kesempatan saya menyampaikan bahwa saya sangat prihatan kenapa kok seperti ini tidak diungkap dan tentunya saya berharap tidak sekadar itu saja, serangan kepada orang-orang KPK bukan cuma saya dan bahkan tidak diungkap juga," tuturnya.
Ia pun meminta agar pimpinan KPK mau membuka fakta-fakta terkait dengan penyerangan dirinya tersebut.
"Agar itu bisa menjadi perlindungan terbaik bagi pegawai KPK atau juga bagi orang-orang yang berjuang dengan pemberantasan korupsi agar penyerangan-penyerangan itu tidak lagi terjadi di kemudian hari," ungkap Novel.
Novel kembali bekerja sebagai penyidik KPK pada Jumat, 27 Juli Agustus 2018, setelah menjalani serangkaian perawatan dalam dan luar negeri karena matanya rusak akibat siraman air keras dari dua pengendara sepeda motor pada 11 April 2017.
Novel kembali ke Indonesia pada 22 Februari 2018 dari Singapura, tempat dia menjalani pengobatan selama lebih dari 10 bulan.
Kedua matanya rusak setelah dua orang pengendara motor menyiramkan air keras ke wajahnya ketika dia berjalan pulang seusai salat subuh di Masjid Al-Ihsan, dekat rumahnya.(Koresponden:Marselinus Gual)
Pesan Novel Baswedan pada Presiden Jokowi Usai Peringati HUT Kemerdekaan RI Ke-73.
https://1.bp.blogspot.com/-cKBdpido6bE/W3Z96VNHgnI/AAAAAAAAF1s/ITU8cwm_rPQi3HoPx71kpVw1Xe-7vZ_WwCLcBGAs/s72-c/novel.jpg
Nex--
YLKI himbau Masyarakat Waspada Obat Tradisional yang Promosi Besar-besaran

YLKI himbau Masyarakat Waspada Obat Tradisional yang Promosi Besar-besaran

 

 TapanuliMedia.co.id
Masyarakat di Sumatera Utara diminta mewaspadai peredaran obat-obatan tradisional yang kini banyak beredar di pasaran. Pasalnya, menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sumut, obat tradisional kerap melakukan promosi secara berlebihan.
“Masyarakat diharapkan jangan mudah terpengaruh dengan promosi obat tersebut, dan belum tentu terjamin mutu serta kualitasnya,” kata Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumatera Utara Abubakar Siddik di Medan, Jumat, 17 Agustus 2018.
Abubakar mengatakan, obat tradisional yang marak beredar kerap melakukan promosi secara berlebihan. Karena itu, pihak-pihak terkait seperti Balai Besar Pengawasan Obat Makanan, dinas kesehatan, dan institusi terkait lainnya diminta bekerja sama dalam melakukan pengawasan. 
"Karena, banyak ditemui produsen obat tradisional yang mempromosikan produk mereka, dan dapat menyembuhkan segala jenis penyakit yang diderita masyarakat," ujar Abubakar.
“Namun ternyata obat tersebut tidak ada apa-apanya dan tidak membuahkan hasil seperti yang mereka janjikan, dan hal ini tentu saja membingungkan konsumen.”
Praktik yang merugikan masyarakat tersebut, kata Abubakar, tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Peredarannya harus segera dihentikan. Terlebih, dalam temuan YLKI, obat tradisional yang beredar di pasaran diduga tidak memiliki izin edar. Juga tanpa diketahui oleh BBPOM Medan.
Abubakar berharap kepada BBPOM Medan dapat bekerja sama dengan kepolisian melakukan penertiban peredaran obat yang dianggap bermasalah itu. Terkait hal ini pemerintah harus bertanggung jawab mengenai peredaran obat herbal. Sebab, dapat menimbulkan risiko bagi masyarakat yang mengonsumsi produk tersebut.
"Perlindungan terhadap keselamatan masyarakat harus tetap dijaga agar tidak menimbulkan masalah, dan itu sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor Tahun 1988 tentang Perlindungan Konsumen," kata Ketua YLKI Sumut itu.(Tito Dirhantoro)
 

 TapanuliMedia.co.id
Masyarakat di Sumatera Utara diminta mewaspadai peredaran obat-obatan tradisional yang kini banyak beredar di pasaran. Pasalnya, menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sumut, obat tradisional kerap melakukan promosi secara berlebihan.
“Masyarakat diharapkan jangan mudah terpengaruh dengan promosi obat tersebut, dan belum tentu terjamin mutu serta kualitasnya,” kata Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumatera Utara Abubakar Siddik di Medan, Jumat, 17 Agustus 2018.
Abubakar mengatakan, obat tradisional yang marak beredar kerap melakukan promosi secara berlebihan. Karena itu, pihak-pihak terkait seperti Balai Besar Pengawasan Obat Makanan, dinas kesehatan, dan institusi terkait lainnya diminta bekerja sama dalam melakukan pengawasan. 
"Karena, banyak ditemui produsen obat tradisional yang mempromosikan produk mereka, dan dapat menyembuhkan segala jenis penyakit yang diderita masyarakat," ujar Abubakar.
“Namun ternyata obat tersebut tidak ada apa-apanya dan tidak membuahkan hasil seperti yang mereka janjikan, dan hal ini tentu saja membingungkan konsumen.”
Praktik yang merugikan masyarakat tersebut, kata Abubakar, tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Peredarannya harus segera dihentikan. Terlebih, dalam temuan YLKI, obat tradisional yang beredar di pasaran diduga tidak memiliki izin edar. Juga tanpa diketahui oleh BBPOM Medan.
Abubakar berharap kepada BBPOM Medan dapat bekerja sama dengan kepolisian melakukan penertiban peredaran obat yang dianggap bermasalah itu. Terkait hal ini pemerintah harus bertanggung jawab mengenai peredaran obat herbal. Sebab, dapat menimbulkan risiko bagi masyarakat yang mengonsumsi produk tersebut.
"Perlindungan terhadap keselamatan masyarakat harus tetap dijaga agar tidak menimbulkan masalah, dan itu sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor Tahun 1988 tentang Perlindungan Konsumen," kata Ketua YLKI Sumut itu.(Tito Dirhantoro)
YLKI himbau Masyarakat Waspada Obat Tradisional yang Promosi Besar-besaran
https://3.bp.blogspot.com/-K_JcdAU-7JE/W3Z8BiOGB0I/AAAAAAAAF1g/U0Yfb6pFbJ87G8O_F1hBlgPqxxNb0yx0gCLcBGAs/s72-c/bahaya-dan-efek-samping-obat-herbal-yang-harus-anda-waspadai.jpg
Nex--
Aksi Heroik Anggota TNI di Klaten Panjat Tiang Bendera Demi Lanjutkan Upacara HUT RI ke-73

Aksi Heroik Anggota TNI di Klaten Panjat Tiang Bendera Demi Lanjutkan Upacara HUT RI ke-73

 

  TapanuliMedia.co.id

Aksi panjat tiang bendera karena tali pengait bendera tersangkut juga terjadi saat upacara HUT RI ke-73 di Klaten, Jawa Tengah. Pemanjat tiang itu adalah Serma Timbul Prawoto.
Aksi heroik itu dilakukan Serma Timbul saat digelar upacara HUT RI ke-73 di Lapangan Barepan, Kecamatan Cawas, Klaten, Jawa Tengah, Jumat, 17 Agustus 2018.
Dalam video berdurasi 15 detik yang disaksikan publik tampak detik-detik menegangkan Serma Timbul yang mengenakan seragam dinas upacara TNI AD secara spontan memanjat tiang setinggi lebih dari 5 meter. 
Ia memanjat dengan cepat untuk melepas tali yang tersangkut di ujung tiang sehingga bendera merah putih yang berada di bawah bisa dikerek ke atas.
Dihimpun dari berbagai sumber, aksi heroik personil Babinsa Koramil 20 Cawas Kodim 0723/Klaten itu bermula saat petugas Paskibraka yang akan melakukan pengibaran bendera mengalami kendala.
Saat membentangkan bendera Merah Putih, ternyata cincin kait bagian atas yang seharusnya dikaitkan ke bendera malah terlepas dan tertarik ke atas hingga menyangkut ke ujung tiang.
Sementara lagu kebangsaan Indonesia Raya telah dinyanyikan oleh peserta upacara, namun bendera tak jua dikerek ke atas.
Melihat kejadian itu, Serma Timbul yang kebetulan menjabat Perwira Upacara dan berada tak jauh dari tiang bendera secara spontan mendekat ke tiang bendera dan langsung memanjat tiang.
Ia melakukan itu tanpa bantuan alat pengaman meski beresiko terjatuh. Setelah berhasil melepas cincin kait yang tersangkut, Serma Timbul beringsut turun ke bawah lagi. 
Berkat kesigapan Serma Timbul, pengibaran bendera oleh pasukan pengibar bendera bisa terlaksana sempurna tepat pada saat lagu kebangsaan Indonesia Raya selesai dikumandangkan peserta upacara.
Video yang merekam aksi heroik Serma Timbul itu kini beredar viral di media sosial.
Sebelumnya, aksi memanjat tiang bendera juga dilakukan oleh pelajar SMP, Yohanes Andigala saat berlangsung upacara bendera di  Mota'ain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Belu, NTT.
Saat petugas pengibar bendera kebingungan gara-gara tali tiang bendera putus pada upacara peringatan HUT ke-73 RI, bocah bersergam SMP itu dengan cekatan memanjat tiang setinggi kurang lebih 7 meter itu hingga ujung.
Di bawah tiang bendera petugas pengibar dibantu aparat TNI-Polri langsung membantu menerima tali itu lalu mengikatnya lagi. Sekitar satu menit kemudian bendera berhasil dikibarkan sambil memberikan penghormatan.(Reza Yunanto)
 

  TapanuliMedia.co.id

Aksi panjat tiang bendera karena tali pengait bendera tersangkut juga terjadi saat upacara HUT RI ke-73 di Klaten, Jawa Tengah. Pemanjat tiang itu adalah Serma Timbul Prawoto.
Aksi heroik itu dilakukan Serma Timbul saat digelar upacara HUT RI ke-73 di Lapangan Barepan, Kecamatan Cawas, Klaten, Jawa Tengah, Jumat, 17 Agustus 2018.
Dalam video berdurasi 15 detik yang disaksikan publik tampak detik-detik menegangkan Serma Timbul yang mengenakan seragam dinas upacara TNI AD secara spontan memanjat tiang setinggi lebih dari 5 meter. 
Ia memanjat dengan cepat untuk melepas tali yang tersangkut di ujung tiang sehingga bendera merah putih yang berada di bawah bisa dikerek ke atas.
Dihimpun dari berbagai sumber, aksi heroik personil Babinsa Koramil 20 Cawas Kodim 0723/Klaten itu bermula saat petugas Paskibraka yang akan melakukan pengibaran bendera mengalami kendala.
Saat membentangkan bendera Merah Putih, ternyata cincin kait bagian atas yang seharusnya dikaitkan ke bendera malah terlepas dan tertarik ke atas hingga menyangkut ke ujung tiang.
Sementara lagu kebangsaan Indonesia Raya telah dinyanyikan oleh peserta upacara, namun bendera tak jua dikerek ke atas.
Melihat kejadian itu, Serma Timbul yang kebetulan menjabat Perwira Upacara dan berada tak jauh dari tiang bendera secara spontan mendekat ke tiang bendera dan langsung memanjat tiang.
Ia melakukan itu tanpa bantuan alat pengaman meski beresiko terjatuh. Setelah berhasil melepas cincin kait yang tersangkut, Serma Timbul beringsut turun ke bawah lagi. 
Berkat kesigapan Serma Timbul, pengibaran bendera oleh pasukan pengibar bendera bisa terlaksana sempurna tepat pada saat lagu kebangsaan Indonesia Raya selesai dikumandangkan peserta upacara.
Video yang merekam aksi heroik Serma Timbul itu kini beredar viral di media sosial.
Sebelumnya, aksi memanjat tiang bendera juga dilakukan oleh pelajar SMP, Yohanes Andigala saat berlangsung upacara bendera di  Mota'ain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Belu, NTT.
Saat petugas pengibar bendera kebingungan gara-gara tali tiang bendera putus pada upacara peringatan HUT ke-73 RI, bocah bersergam SMP itu dengan cekatan memanjat tiang setinggi kurang lebih 7 meter itu hingga ujung.
Di bawah tiang bendera petugas pengibar dibantu aparat TNI-Polri langsung membantu menerima tali itu lalu mengikatnya lagi. Sekitar satu menit kemudian bendera berhasil dikibarkan sambil memberikan penghormatan.(Reza Yunanto)
Aksi Heroik Anggota TNI di Klaten Panjat Tiang Bendera Demi Lanjutkan Upacara HUT RI ke-73
https://2.bp.blogspot.com/-4VndGhh0TOo/W3erIDaDL_I/AAAAAAAAF2k/DihyqI3lnS82joQeCQh_Zt7ZHWs733ZmACLcBGAs/s72-c/klaten..jpg
Nex--
Pelajar SMP Selamatkan Muka Indonesia saat Upacara HUT RI ke-73 di Perbatasan

Pelajar SMP Selamatkan Muka Indonesia saat Upacara HUT RI ke-73 di Perbatasan



TapanuliMedia.co.id
Siswa kelas 7 SMP Negeri Silawan, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, bernama Yohanes Andigala, mendadak terkenal setelah kisahnya menjadi pahlawan penyelamat tali tiang bendera putus saat upacara peringatan HUT ke-73 RI viral di media-media sosial.
Sebagaimana yang dilansir NTTOnlineNow memberitakan, peristiwa itu terjadi dalam upacara HUT ke-73 kemerdekaan RI di Pantai Mota’ain, Desa Silawan, Jumat (17/8/2018).
Insiden unik putusnya tali tiang bendera bermula sekitar pukul 09.40 WITA, saat paskibra hendak mengibarkan bendera Merah Putih di pantai Mota’ain yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste.
Selesai mengikat tali bendera ke tali tiang dan saat akan ditarik bentang, tali pada bagian tiang putus. Namun, insiden itu tidak menyurutkan petugas dan peserta untuk tetap melanjutkan upacara sembari menyanyikan lagu Indonesia Raya hingga selesai.
Seusai bernyanyi, seorang anak Yohanes Andigala secara sigap memanjat tiang bendera hingga ujung, dan meraih tali yang putus kembali ke bawah.
Di bawah tiang bendera, petugas pengibar dibantu aparat TNI-Polri langsung membantu menerima tali. Mereka lantas mengikatnya dan kembali mengibarkan bendera sambil memberikan penghormatan.
Wakil Bupati Belu JT Ose Luan selaku inspektur upacara menuturkan, peristiwa tadi janganlah ditafsir secara serampangan.
“Peristiwa tadi menunjukkan, bangsa ini tetap jaya dan tak terganggu oleh kelompok yang ingin mengganggu keutuhan NKRI, Pancasila, dan UUD 45,” tuturnya.
Ia mengatakan, tidak mudah memperoleh kemerdekaan, “Dan seorang anak kecil begitu sikap hebatnya, memanjat tiang ini, dan kemudian dapat mengatasi masalah sehingga kita yang tadi bingung tersenyum kembali,” ucap Ose.“Terimakasih pahlawan kecil, kejadian ini menggugah saya, tapi kau adalah pahlawan dan ini pembelajaran untuk kita semua,” sambung mantan sekda itu.(Nttonlinenow)
Pesan & Kesan :
Terimakasih pahlawan kecil, kejadian ini menggugah saya, tapi kau adalah pahlawan dan ini pembelajaran untuk kita semua,



TapanuliMedia.co.id
Siswa kelas 7 SMP Negeri Silawan, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, bernama Yohanes Andigala, mendadak terkenal setelah kisahnya menjadi pahlawan penyelamat tali tiang bendera putus saat upacara peringatan HUT ke-73 RI viral di media-media sosial.
Sebagaimana yang dilansir NTTOnlineNow memberitakan, peristiwa itu terjadi dalam upacara HUT ke-73 kemerdekaan RI di Pantai Mota’ain, Desa Silawan, Jumat (17/8/2018).
Insiden unik putusnya tali tiang bendera bermula sekitar pukul 09.40 WITA, saat paskibra hendak mengibarkan bendera Merah Putih di pantai Mota’ain yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste.
Selesai mengikat tali bendera ke tali tiang dan saat akan ditarik bentang, tali pada bagian tiang putus. Namun, insiden itu tidak menyurutkan petugas dan peserta untuk tetap melanjutkan upacara sembari menyanyikan lagu Indonesia Raya hingga selesai.
Seusai bernyanyi, seorang anak Yohanes Andigala secara sigap memanjat tiang bendera hingga ujung, dan meraih tali yang putus kembali ke bawah.
Di bawah tiang bendera, petugas pengibar dibantu aparat TNI-Polri langsung membantu menerima tali. Mereka lantas mengikatnya dan kembali mengibarkan bendera sambil memberikan penghormatan.
Wakil Bupati Belu JT Ose Luan selaku inspektur upacara menuturkan, peristiwa tadi janganlah ditafsir secara serampangan.
“Peristiwa tadi menunjukkan, bangsa ini tetap jaya dan tak terganggu oleh kelompok yang ingin mengganggu keutuhan NKRI, Pancasila, dan UUD 45,” tuturnya.
Ia mengatakan, tidak mudah memperoleh kemerdekaan, “Dan seorang anak kecil begitu sikap hebatnya, memanjat tiang ini, dan kemudian dapat mengatasi masalah sehingga kita yang tadi bingung tersenyum kembali,” ucap Ose.“Terimakasih pahlawan kecil, kejadian ini menggugah saya, tapi kau adalah pahlawan dan ini pembelajaran untuk kita semua,” sambung mantan sekda itu.(Nttonlinenow)
Pesan & Kesan :
Terimakasih pahlawan kecil, kejadian ini menggugah saya, tapi kau adalah pahlawan dan ini pembelajaran untuk kita semua,

Pelajar SMP Selamatkan Muka Indonesia saat Upacara HUT RI ke-73 di Perbatasan
https://4.bp.blogspot.com/-eDAUzh9xjd0/W3aBvnx3djI/AAAAAAAAF14/YdIK3eOyHoYwHoTJUQM8dQhx5x24M_ypQCLcBGAs/s72-c/ntt.jpg
Nex--
Jelang HUT RI ke-73 Mess Mahasiswa Asal Papua di Surabaya Tolak Pasang Bendera Merah Putih

Jelang HUT RI ke-73 Mess Mahasiswa Asal Papua di Surabaya Tolak Pasang Bendera Merah Putih




   TapanuliMedia.co.id
Polisi mengangkut seluruh penghuni mess mahasiswa asal Papua di Jalan Kalasan Surabaya, Jawa Timur ke Mapolrestabes Surabaya yang diduga melakukan tindakan makar karena menolak pemasangan bendera merah putih.
Ada beberapa perkara yang kami selidiki. Salah satunya dugaan aktivitas gerakan makar di dalam mess tersebut yang terindikasi dari penolakan pengibaran bendera merah putih di depan mess mereka tadi siang," ujar Kepala Polrestabes Surabaya Kombes Rudi Setiawan, saat memberi keterangan pers kepada wartawan, di Surabaya, Kamis, 16 Agustus 2018 dini hari.
Selain mengangkut mahasiswa menggunakan truk, polisi juga menggeledah mess tersebut.Penggeledahan ini dilakukan untuk mencari barang bukti senjata tajam jenis parang yang digunakan seorang penghuni mess untuk melukai warga setempat saat insiden penolakan pengibaran bendera merah putih pada Rabu, 15 Agustus 2018 siang. 
Barang bukti senjata tajam sejenis parang semalam tampak ditemukan oleh personel Polrestabes Surabaya saat penggeledahan di dalam mess"Kami selidiki semua perkara itu satu per satu," katanya lagi.
Dia menjelaskan anjuran pengibaran bendera merah putih terhadap penghuni mess mahasiswa asal Papua di Jalan Kalasan Surabaya itu, dilakukan oleh sejumlah pemuda di Surabaya pada kemarin siang, menindaklanjuti imbauan pemerintah dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, mulai 14-18 Agustus 2018.
Berdasarkan laporan masyarakat sekitar, mess mahasiswa asal Papua di Jalan Kalasan Surababya itu selama ini terkesan tertutup dan diinformasikan kerap menggelar pertemuan yang dikhawatirkan terkait dengan dugaan makar yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Saat dibawa menggunakan truk polisi ke Markas Polrestabes Surabaya, para mahasiswa Papua itu terdengar bersahut-sahutan meneriakkan "Papua Merdeka".
"Satu per satu mereka akan kami mintai keterangan, baik terkait kasus penganiayaan akibat insiden penolakan pengibaran bendera maupun dugaan gerakan makar," ujar Kombes Rudi. (Yuni Sulastri-Koresponden Surabaya)



   TapanuliMedia.co.id
Polisi mengangkut seluruh penghuni mess mahasiswa asal Papua di Jalan Kalasan Surabaya, Jawa Timur ke Mapolrestabes Surabaya yang diduga melakukan tindakan makar karena menolak pemasangan bendera merah putih.
Ada beberapa perkara yang kami selidiki. Salah satunya dugaan aktivitas gerakan makar di dalam mess tersebut yang terindikasi dari penolakan pengibaran bendera merah putih di depan mess mereka tadi siang," ujar Kepala Polrestabes Surabaya Kombes Rudi Setiawan, saat memberi keterangan pers kepada wartawan, di Surabaya, Kamis, 16 Agustus 2018 dini hari.
Selain mengangkut mahasiswa menggunakan truk, polisi juga menggeledah mess tersebut.Penggeledahan ini dilakukan untuk mencari barang bukti senjata tajam jenis parang yang digunakan seorang penghuni mess untuk melukai warga setempat saat insiden penolakan pengibaran bendera merah putih pada Rabu, 15 Agustus 2018 siang. 
Barang bukti senjata tajam sejenis parang semalam tampak ditemukan oleh personel Polrestabes Surabaya saat penggeledahan di dalam mess"Kami selidiki semua perkara itu satu per satu," katanya lagi.
Dia menjelaskan anjuran pengibaran bendera merah putih terhadap penghuni mess mahasiswa asal Papua di Jalan Kalasan Surabaya itu, dilakukan oleh sejumlah pemuda di Surabaya pada kemarin siang, menindaklanjuti imbauan pemerintah dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, mulai 14-18 Agustus 2018.
Berdasarkan laporan masyarakat sekitar, mess mahasiswa asal Papua di Jalan Kalasan Surababya itu selama ini terkesan tertutup dan diinformasikan kerap menggelar pertemuan yang dikhawatirkan terkait dengan dugaan makar yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Saat dibawa menggunakan truk polisi ke Markas Polrestabes Surabaya, para mahasiswa Papua itu terdengar bersahut-sahutan meneriakkan "Papua Merdeka".
"Satu per satu mereka akan kami mintai keterangan, baik terkait kasus penganiayaan akibat insiden penolakan pengibaran bendera maupun dugaan gerakan makar," ujar Kombes Rudi. (Yuni Sulastri-Koresponden Surabaya)
Jelang HUT RI ke-73 Mess Mahasiswa Asal Papua di Surabaya Tolak Pasang Bendera Merah Putih
https://3.bp.blogspot.com/-SEjXn86WkNI/W3U2dwyhx7I/AAAAAAAAF1U/tAhiEPAuAHMl5WxYUM4Ofk349pB2mA8RgCLcBGAs/s72-c/rgo4eewa.JPG
Nex--
Jokowi : Jaga Kepercayaan Internasional & Optimisme Indonesia Menjadi Negara Maju.

Jokowi : Jaga Kepercayaan Internasional & Optimisme Indonesia Menjadi Negara Maju.

 

   TapanuliMedia.co.id
Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen pemerintah pada penuntasan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Ia mengatakan pemerintah berupaya mempercepat penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu serta meningkatkan perlindungan agar kejadian yang sama tidak terulang.
"Kita harus memberikan perhatian yang kuat pada upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia," kata Presiden dalam Pidato Kenegaraan HUT RI ke-73 di Gedung DPR-MPR, Jakarta, Kamis, 16 Agustus 2018.
Presiden mengatakan, upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia menjadi semangat pemerintah dalam memperbaiki Rencana Aksi Nasional HAk Asasi Manusia.
Untuk mewujudkan komitmen itu, kata Presiden, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019.
"Dalam melakukan berbagai lompatan kemajuan, kita membutuhkan keberanian. Kita harus memiliki ketegasan untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi kepentingan rakyat Indonesia," jelasnya.
Dikutip dari Setkab.go.id, RANHAM 2015-2019 adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas rencana aksi nasional hak asasi manusia Indonesia. 
RANHAM digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia selama 5 tahun.
Melalui Perpres N0.33 Tahun 2018 ini pula, Presiden membentuk Sekretariat Bersama RANHAM yang terdiri atas unsur Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
Pembentukan Sekber RANHAM itu karena salah satu catatan pada RANHAM sebelumnya yaitu kurang optimalnya koordinasi antarlembaga pelaksana. 
Sekalipun sebagian besar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah membentuk RANHAM dan pokja RANHAM, namun sedikit sekali panitia RANHAM dan pokja RANHAM yang kinerjanya baik dan efektif.

Ini Pencapaian Ekonomi Selama Pemerintahan Jokowi-JK.

Presiden Joko Widodo memaparkan sejumlah pencapaian ekonomi dalam masa pemerintahannya.
Presiden mengatakan ekonomi Indonesia terus tumbuh di kisaran 5% per tahun, di tengah ketidakpastian ekonomi dunia yang sedang berlangsung. Inflasi, sambungnya, selalu pada kisaran3,5%.
"Ini sebuah pencapaian yang luar biasa untuk menjaga daya beli rakyat. Realisasi inflasi bulan Juni 2018 berhasil ditekan pada angka 0,59% atau terendah dibandingkan inflasi saat Hari Besar Keagamaan Nasional dalam tujuh tahun terakhir," paparnya.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang stabil dan pengendalian inflasi yang terjaga membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih berkualitas dan dapat dirasakan dampaknya. Angka pengangguran terbuka turun menjadi tinggal 5,13% pada Februari 2018
"Untuk pertama kalinya, persentase kemiskinan Indonesia turun ke angka satu digit, yaitu menjadi 9,82% pada Maret tahun 2018. Kita sudah berhasil menekan angka kemiskinan dari 28,59
juta atau 11,22% pada bulan Maret tahun 2015 menjadi 25,95 juta atau 9,82% pada Maret tahun 2018," paparnya.
Presiden mengatakan untuk memberikan jaminan perlindungan bagi keluarga miskin, Program Keluarga Harapan (PKH) diperluas cakupannya dari hanya 2,7 juta keluarga di tahun 2014 menjadi hampir 6 juta keluarga penerima manfaat pada tahun 2016 dan secara bertahap meningkat hingga 10 juta keluarga pada tahun 2018.
Jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN telah ditingkatkan secara bertahap, dari 86,4 juta jiwa pada tahun 2014 menjadi 92,4 juta jiwa pada bulan Mei tahun 2018.
"Total kepesertaan BPJS Kesehatan sendiri telah mencapai lebih dari 199 juta orang dan akan terus ditingkatkan agar jangan ada rakyat Indonesia yang tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan karena kendala biaya," paparnya.

Jokowi Paparkan Pencapaian Pembangunan Infrastruktur

Presiden Joko Widodo memaparkan sejumlah pencapaian dalam percepatan pembangunan infrastruktur sepanjang empat tahun pemerintahannya.
Di hadapan para anggota sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI, Presiden Jokowi menyebutkan pembangunan ekonomi tidak hanya dinikmati pada masa sekarang tetapi harus dirasakan dalam jangka panjang. Salah satu penyangga keberlanjutan pembangunan yang dimaksud adalah ketersediaan infrastruktur.
“Selama empat tahun ini, infrastruktur dibangun secara masif dan merata di seluruh pelosok tanah air. Pemerintah mempercepat pembangunan nasional, baik pembangunan infrastruktur fisik maupun infrastruktur sosial,” katanya saat memberikan pidato kenegaraan, Kamis (16/8).
Presiden Jokowi mengemukakan pelabuhan, bandara, rel kereta api, jalan, dan jalan tol dibangun terintegrasi dengan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi daerah sehingga bisa
memberi nilai tambah bagi pengembangan wilayah dan juga berdampak pada UMKM.
Salah satu program unggulan dalam masa pemerintahannya yakni pembangunan tol laut yang saat ini sudah terealisasi melalui pembangunan dan pengembangan pelabuhan yang tersebar di 477 lokasi sepanjang 2015-2017.
Pada periode yang sama, Jokowi menyebut pemerintahannya sudah membangun jalur kereta api sepanjang 369 kilometer, 11 bandara baru, dan 397 kilometer jalan tol.
Tak lupa, pemerintah terus membangun dan mengintegrasikan jalan Trans Sumatera, Trans Jawa, Trans Papua, yang membuka kesempatan-kesempatan baru bagi rakyat. “Jalan-jalan baru tersebut menjadi bagian dari keberhasilan pengelolaan arus mudik Lebaran tahun ini, yang berjalan lancar, nyaman, dan penuh keriangan,” ujarnya.
Selain itu, proyek kelistrikan dengan sumber energi terbarukan diungkapkannya terus didorong untuk mencukupi kebutuhan listrik masyarakat dan meningkatkan elektrifikasi. Proyek yang dimaksud salah satunya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Sidrap di Sulawesi Selatan.
Begitu juga untuk mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia, pemerintah membangun waduk, bendungan, dan irigasi agar petani-petani dapat melakukan panen lebih dari satu kali.

Jokowi Tegaskan Komitmen Soal KUR

Presiden Joko Widodo menyampaikan komitmen pemerintah untuk terus mendorong penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sebagai bagian dari upaya mendukung ekonomi Indonesia.
Dia mengatakan, dalam 4 tahun terakhir pemerintah terus memangkas suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) hingga mencapai single digit. Dalam periode tersebut, suku bunga KUR menurun dari 22% menjadi 7% pada saat ini.
Tidak hanya melalui pemangkasan suku bunga, Pemerintah juga membantu masyarakat dengan memangkas Pajak Penghasilan (PPh) final bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari yang tadinya 1% menjadi 0,5%.
“Agar UMKM dapat lebih cepat naik kelas, sehingga yang kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar, menjadi pengusaha-pengusaha nasional yang kuat dan tangguh,” ujarnya.
Per akhir Juni, penyaluran KUR telah mencapai 55,2% dari target, atau mencapai Rp64,63 triliun. Adapun, jumlah penerima KUR yang tercatat hingga periode tersebut adalah sebanyak 2,45 juta jiwa.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menjadi bank penyalur KUR terbesar pada tahun ini dengan realisasi penyaluran hingga Juni sebesar Rp44,51 triliun. Adapun, jumlah debitur telah mencapai 2,2 juta jiwa. 

Presiden Jokowi: Kualitas Kehidupan Manusia Membaik

Menurutnya, Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 68,9 di tahun 2014 menjadi 70,81 di tahun 2017. "Dengan hasil itu, Negara kita sudah masuk ke kategori High Human Development," kata Presiden.nPresiden mengatakan fokus perhatian pemerintah dalam empat tahun bukan hanya pembangunan infrastruktur. Presiden mengatakan, sebagai negara dengan jumlah penduduk hampir 260 juta jiwa, pemerintah percaya bahwa masa depan Indonesia terletak pada kemampuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia yang maju dan unggul.
"Selama ini, kita sering bicara tentang kekayaan sumber daya alam, tapi kita seakan lupa bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar dalam bentuk sumber daya manusia. Inilah sesungguhnya modal terbesar dan terkuat yang harus kita miliki, katanya.
Oleh karena itu, ujar Presiden, membangun manusia Indonesia adalah investasi untuk menghadapi masa depan, untuk melapangkan jalan menuju Indonesia maju. Presiden mengatakan pemerintah mempersiapkan manusia Indonesia menjadi manusia yang unggul sejak dalam masa kandungan sampai tumbuh secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya.
"Kita bekerja memastikan bahwa setiap anak Indonesia dapat lahir dengan sehat, dapat tumbuh dengan gizi yang cukup, bebas dari stunting atau tumbuh kerdil," kata Presiden.nKetika mereka memasuki usia sekolah, sambung Presiden, tidak boleh lagi anak-anak Indonesia, termasuk anak-anak yatim piatu, terpaksa putus sekolah karena alasan biaya pendidikan yang tidak terjangkau. Komitmen ini, ujarnya, diwujudkan melalui pembagian Kartu Indonesia Pintar, yang pada tahun 2017 sudah mencapai lebih dari 20 juta peserta didik, serta perluasan penyaluran program beasiswa Bidik Misi bagi mahasiswa.
Selain pemerataan akses dan kualitas Pendidikan, kita juga tidak lupa untuk membangun manusia Indonesia yang sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
Untuk memberikan perlindungan sosial bagi warga yang tidak mampu, ujarnya, pemerintah meningkatkan secara bertahap Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari 86,4 juta jiwa di tahun 2014 menjadi 92,4 juta jiwa pada Mei 2018.
"Kita bersyukur apa yang kita kerjakan membuahkan hasil, kualitas kehidupan manusia Indonesia dalam empat tahun terakhir terus membaik," katanya.
Menurutnya, pendidikan adalah tangga penting bagi manusia Indonesia untuk meraih kesejahteraan yang lebih baik. Proses pendidikan harus mampu membuat manusia Indonesia lebih produktif dan berdaya saing. Maka itu, dalam empat tahun ini, pemerintah fokus untuk memperkuat pendidikan serta pelatihan vokasi untuk melahirkan sumber daya manusia terampil, yang siap memasuki dunia kerja.
"Selain itu, kita terus dorong pendidikan tinggi untuk melakukan terobosan-terobosan sehingga lulusan perguruan tinggi bisa lebih adaptif di era Revolusi Industri 4.0, termasuk kemampuan dalam literasi digital, serta mampu menumbuhkan lebih banyak lagi wirausahawan-wirausahawan muda yang kreatif dan inovatif," katanya.

Jokowi Tegaskan Fokus Pembangunan Infrastruktur untuk Bangun Peradaban

Menurutnya, percepatan pembangunan tidak hanya dimaksudkan untuk mengejar ketertinggalan dengan negara-negara lain tetapi juga menumbuhkan sentra ekonomi baru.
"[Infrastruktur] memberikan nilai tambah bagi daerah di seluruh penjuru Tanah Air.nItulah sebabnya infrastruktur tidak hanya dibangun di Pulau Jawa, tetapi juga di Pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara, hingga Papua," katanya ketika menyampaikan pidato pembukaan pada sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD, Kamis (16/8).
Untuk itu, dia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur bertujuan membangun mental dan karakter bangsa.nTidak hanya membangun secara fisik, pembangunan infrastruktur dinilainya merupakan upaya untuk membangun peradaban, membangun konektivitas budaya, membangun infrastruktur budaya baru.
"Pembangunan infrastruktur fisik harus dilihat sebagai cara untuk mempersatukan kita, mempercepat konektivitas budaya yang bisa mempertemukan berbagai budaya yang berbeda di seluruh Nusantara," ujarnya.
Namun, Presiden Jokowi menekankan fokus perhatian pemerintah dalam empat tahun terakhir bukan hanya pembangunan infrastruktur, tetapi juga mempersiapkan manusia Indonesia yang maju dan unggul.

Jokowi Ingatkan Persatuan Indonesia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan perayaan Ulang Tahun Kemerdekaan (HUT) ke-73 Republik Indonesia sebagai momen untuk mengingat kembali semangat persatuan Indonesia.
"Saat itu, semua anak-anak bangsa menyingkirkan perbedaan politik, perbedaan suku, perbedaan agama ataupun golongan hanya untuk mewujudkan Indonesia Merdeka. Perbedaan bukanlah penghalang bagi para pejuang kemerdekaan untuk bersatu," katanya dalam pidatonya di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD, Kamis (16/8/2018).
Kini, setelah 73 tahun merdeka, ungkapnya, Indonesia harus menghadapi tantangan baru untuk menjaga persatuan dan kesatuan yang sudah diwariskan oleh pejuang-pejuang terdahulu.
"Saya yakin dengan semangat persatuan, peduli, dan berbagi, ditambah dengan kerja bersama, kita akan mampu menghadapi seluruh tantangan masa depan, mencapai prestasi bangsa, Indonesia maju yang gemilang," ujar Jokowi.
Sudah saatnya, menurut Presiden, Bangsa Indonesia mewujudkan semangat perjuangan kemerdekaan tersebut dengan kerja nyata untuk menciptakan keadilan sosial.

Pemerintah Tidak Hanya Perhatikan Usaha Besar

Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintahan yang dipimpinnya tidak hanya memperhatikan usaha besar, namun juga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
"Untuk mencapai kesejahteraan, kita ingin makmur bersama, sejahtera bersama. Untuk itu, Pemerintah tidak hanya memperhatikan usaha yang besar-besar saja, tapi juga fokus pada UMKM dan 40% lapisan masyarakat terbawah," kata Presiden.
Menurutnya, untuk menyasar 40% lapisan masyarakat terbawah, pemerintah tengah menjalankan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, serta peningkatan akses permodalan bagi usaha ultra mikro, usaha mikro, dan usaha kecil.
"Untuk mendorong perkembangan usaha UMKM, pemerintah menurunkan tarif pajak final UMKM menjadi 0,5% serta penajaman KUR yang bisa dinikmati 12,3 juta UMKM," katanya.
Presiden mengatakan tumbuh cepatnya generasi produktif mengharuskan kita bekerja lebih keras lagi untuk menciptakan dan membuka lapangan kerja baru melalui peningkatan daya saing investasi dan ekspor. Dalam empat tahun terakhir, ujar Presiden, pemerintah melakukan perombakan besar-besaran terhadap iklim kemudahan berusaha di negara kita.
"Tujuan utamanya adalah membuat perekonomian kita bisa lebih produktif dan kompetitif, sambil terus meningkatkan kemandirian bangsa, sehingga bisa memberikan nilai tambah, terutama pembukaan lapangan kerja baru, dan menyerap pengangguran. Alhamdulillah, dengan kerja bersama, tingkat pengangguran terbuka semakin menurun dari 5,7% menjadi 5,13%," kata Presiden.

Jokowi: Kita Bersyukur Tingkat Ketimpangan Terendah Dalam 6 Tahun

Presiden Joko Widodo menyatakan keadilan ekonomi menjadi perhatian yang sangat serius pemerintah, terutama keadilan bagi 40% lapisan masyarakat di bawah.
"Kita bersyukur bisa mencapai tingkat ketimpangan terendah dalam 6 tahun terakhir, yaitu Rasio Gini sudah turun menjadi 0,389. Tapi, upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak pernah berhenti," kata Presiden.
Menurutnya, pemerintah merancang banyak program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat agar pemerataan pendapatan bisa segera diwujudkan. Pemerintah melakukan penyelesaian sertifikasi tanah bagi rakyat sehingga rakyat terhindar dari konflik kepemilikan lahan dan juga rakyat memiliki kepastian hukum atas kepemilikan aset, sehingga dapat mereka manfaatkan untuk kegiatan ekonomi produktif serta peningkatan kesejahteraan keluarga.
"Langkah percepatan ini membuat penerbitan sertifikat dari yang tadinya hanya selesai 500 ribu atau 800 ribu bidang sertifikat per tahun, saat ini sudah jutaan sertifikat tanah bisa diselesaikan setiap tahunnya. Tahun lalu, target 5 juta sertifikat tanah sudah tercapai dan pada
tahun 2018 dan tahun 2019 target yang ingin dicapai akan terus meningkat," paparnya.
Menurutnya, bersamaan dengan sertifikasi tanah, pemerintah terus menggencarkan reforma agraria dan redistribusi lahan. Sampai tahun 2017 telah dilepaskan area dari kawasan hutan negara, sekitar 977 ribu hektare. Begitu juga untuk Perhutanan Sosial, sudah diberikan 1,7 juta hektare akses kawasan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat.
"Proses pengelolaan lahan kawasan hutan itu disertai dengan pendampingan agar tujuan utama untuk peningkatan kesejahteraan dan taraf hidupmasyarakat bisa tercapai. Keberpihakan pada rakyat juga turut diwujudkan pemerintah dengan program pembangunan sejuta rumah. Untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar rakyat, Pemerintah juga memperluas akses perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah,"


Indonesia Harus Berhasil Jadi Negara Maju

Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia harus berhasil menjadi negara maju, menjadi Indonesia yang maju.
"Kita tidak boleh terjebak pada status sebagai negara berpenghasilan menengah. Kita tidak boleh terkena “middle income trap”, tapi kita harus berhasil menjadi negara maju, menjadi Indonesia yang maju," kata Presiden.
Meurutnya, Walaupun banyak yang harus kita syukuri, namun kita tidak boleh cepat berpuas diri. Indonesia harus mengejar ketertinggalannya dari negara-negara lain yang mampu berlari lebih cepat dalam menggapai kemajuan.
"Indonesia harus menjadi negara maju yang bisa berdiri sejajar dengan negara-negara maju lainnya di dunia. Indonesia harus menjadi negara yang berdaulat, bermartabat, dan dihormati negara-negara lain di dunia," paparnya.
Oleh karena itu, ujar Presiden, kita harus memperkuat fondasi dan mengumpulkan energi untuk melakukan lompatan kemajuan. Menurutnya, kita harus berani melakukan terobosan untuk
melompat jauh ke depan. Kita harus berani membuat kebijakan yang hasilnya tidak kita nikmati saat ini, tapi membuat langkah kita ke depan menjadi lebih cepat.

"Kita tidak boleh terjebak dalam pragmatisme jangka pendek, yang justru membuat jalan kita melambat di masa depan," katanya.

Kepercayaan Internasional Jadi Momentum Indonesia Pacu Investasi

Di luar pembangunan infrastruktur, Presiden Joko Widodo kembali menekankan pentingnya kemudahan berusaha adalah faktor kunci untuk peningkatan investasi.
Seperti diketahui, di setiap kesempatan, Presiden Jokowi selalu menegaskan bahwa dua hal yang dibutuhkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi adalah investasi dan ekspor.“Kemudahan berusaha dalam berbagai skala turut didorong pemerintah dengan reformasi struktural, termasuk dengan reformasi sistem perizinan,” katanya dalam pidato kenegaraan,
Baru-baru ini, pemerintah sudah meluncurkan Online Single Submission (OSS) sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota yang dilakukan secara elektronik.
Melalui reformasi sistem perizinan, dia meyakini hal tersebut akan mendorong standarisasi birokrasi perizinan di tingkat pusat dan daerah lebih mudah, lebih cepat, dan juga lebih terintegrasi.
Hasilnya bisa dilihat dari peningkatan daya saing ekonomi nasional antara lain peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia melompat 48 peringkat selama tiga tahun menjadi posisi 72 pada tahun 2018 dan kenaikan peringkat Global Competitiveness Index sebanyak 5 peringkat dari posisi 41 pada 2016 menjadi posisi 36 tahun lalu.
Dia menambahkan kepercayaan dunia internasional terhadap prospek positif ekonomi Indonesia juga terlihat dengan Indonesia sudah mendapatkan peringkat investment grade, layak investasi, dari lembaga-lembaga pemeringkat internasional ternama, misalnya Moody’s, Fitch, dan S&P
“Kepercayaan internasional tersebut adalah momentum bagi kita untuk meningkatkan investasi dan mendorong ekspor produk-produk kita, termasuk ke negara-negara non-tradisional. Peningkatan investasi dan ekspor adalah kunci apabila kita ingin memiliki ekonomi yang tangguh,” ujarnya.(Editor : Harapan Sagala)
 

   TapanuliMedia.co.id
Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen pemerintah pada penuntasan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Ia mengatakan pemerintah berupaya mempercepat penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu serta meningkatkan perlindungan agar kejadian yang sama tidak terulang.
"Kita harus memberikan perhatian yang kuat pada upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia," kata Presiden dalam Pidato Kenegaraan HUT RI ke-73 di Gedung DPR-MPR, Jakarta, Kamis, 16 Agustus 2018.
Presiden mengatakan, upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia menjadi semangat pemerintah dalam memperbaiki Rencana Aksi Nasional HAk Asasi Manusia.
Untuk mewujudkan komitmen itu, kata Presiden, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019.
"Dalam melakukan berbagai lompatan kemajuan, kita membutuhkan keberanian. Kita harus memiliki ketegasan untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi kepentingan rakyat Indonesia," jelasnya.
Dikutip dari Setkab.go.id, RANHAM 2015-2019 adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas rencana aksi nasional hak asasi manusia Indonesia. 
RANHAM digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia selama 5 tahun.
Melalui Perpres N0.33 Tahun 2018 ini pula, Presiden membentuk Sekretariat Bersama RANHAM yang terdiri atas unsur Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
Pembentukan Sekber RANHAM itu karena salah satu catatan pada RANHAM sebelumnya yaitu kurang optimalnya koordinasi antarlembaga pelaksana. 
Sekalipun sebagian besar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah membentuk RANHAM dan pokja RANHAM, namun sedikit sekali panitia RANHAM dan pokja RANHAM yang kinerjanya baik dan efektif.

Ini Pencapaian Ekonomi Selama Pemerintahan Jokowi-JK.

Presiden Joko Widodo memaparkan sejumlah pencapaian ekonomi dalam masa pemerintahannya.
Presiden mengatakan ekonomi Indonesia terus tumbuh di kisaran 5% per tahun, di tengah ketidakpastian ekonomi dunia yang sedang berlangsung. Inflasi, sambungnya, selalu pada kisaran3,5%.
"Ini sebuah pencapaian yang luar biasa untuk menjaga daya beli rakyat. Realisasi inflasi bulan Juni 2018 berhasil ditekan pada angka 0,59% atau terendah dibandingkan inflasi saat Hari Besar Keagamaan Nasional dalam tujuh tahun terakhir," paparnya.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang stabil dan pengendalian inflasi yang terjaga membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih berkualitas dan dapat dirasakan dampaknya. Angka pengangguran terbuka turun menjadi tinggal 5,13% pada Februari 2018
"Untuk pertama kalinya, persentase kemiskinan Indonesia turun ke angka satu digit, yaitu menjadi 9,82% pada Maret tahun 2018. Kita sudah berhasil menekan angka kemiskinan dari 28,59
juta atau 11,22% pada bulan Maret tahun 2015 menjadi 25,95 juta atau 9,82% pada Maret tahun 2018," paparnya.
Presiden mengatakan untuk memberikan jaminan perlindungan bagi keluarga miskin, Program Keluarga Harapan (PKH) diperluas cakupannya dari hanya 2,7 juta keluarga di tahun 2014 menjadi hampir 6 juta keluarga penerima manfaat pada tahun 2016 dan secara bertahap meningkat hingga 10 juta keluarga pada tahun 2018.
Jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN telah ditingkatkan secara bertahap, dari 86,4 juta jiwa pada tahun 2014 menjadi 92,4 juta jiwa pada bulan Mei tahun 2018.
"Total kepesertaan BPJS Kesehatan sendiri telah mencapai lebih dari 199 juta orang dan akan terus ditingkatkan agar jangan ada rakyat Indonesia yang tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan karena kendala biaya," paparnya.

Jokowi Paparkan Pencapaian Pembangunan Infrastruktur

Presiden Joko Widodo memaparkan sejumlah pencapaian dalam percepatan pembangunan infrastruktur sepanjang empat tahun pemerintahannya.
Di hadapan para anggota sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI, Presiden Jokowi menyebutkan pembangunan ekonomi tidak hanya dinikmati pada masa sekarang tetapi harus dirasakan dalam jangka panjang. Salah satu penyangga keberlanjutan pembangunan yang dimaksud adalah ketersediaan infrastruktur.
“Selama empat tahun ini, infrastruktur dibangun secara masif dan merata di seluruh pelosok tanah air. Pemerintah mempercepat pembangunan nasional, baik pembangunan infrastruktur fisik maupun infrastruktur sosial,” katanya saat memberikan pidato kenegaraan, Kamis (16/8).
Presiden Jokowi mengemukakan pelabuhan, bandara, rel kereta api, jalan, dan jalan tol dibangun terintegrasi dengan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi daerah sehingga bisa
memberi nilai tambah bagi pengembangan wilayah dan juga berdampak pada UMKM.
Salah satu program unggulan dalam masa pemerintahannya yakni pembangunan tol laut yang saat ini sudah terealisasi melalui pembangunan dan pengembangan pelabuhan yang tersebar di 477 lokasi sepanjang 2015-2017.
Pada periode yang sama, Jokowi menyebut pemerintahannya sudah membangun jalur kereta api sepanjang 369 kilometer, 11 bandara baru, dan 397 kilometer jalan tol.
Tak lupa, pemerintah terus membangun dan mengintegrasikan jalan Trans Sumatera, Trans Jawa, Trans Papua, yang membuka kesempatan-kesempatan baru bagi rakyat. “Jalan-jalan baru tersebut menjadi bagian dari keberhasilan pengelolaan arus mudik Lebaran tahun ini, yang berjalan lancar, nyaman, dan penuh keriangan,” ujarnya.
Selain itu, proyek kelistrikan dengan sumber energi terbarukan diungkapkannya terus didorong untuk mencukupi kebutuhan listrik masyarakat dan meningkatkan elektrifikasi. Proyek yang dimaksud salah satunya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Sidrap di Sulawesi Selatan.
Begitu juga untuk mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia, pemerintah membangun waduk, bendungan, dan irigasi agar petani-petani dapat melakukan panen lebih dari satu kali.

Jokowi Tegaskan Komitmen Soal KUR

Presiden Joko Widodo menyampaikan komitmen pemerintah untuk terus mendorong penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sebagai bagian dari upaya mendukung ekonomi Indonesia.
Dia mengatakan, dalam 4 tahun terakhir pemerintah terus memangkas suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) hingga mencapai single digit. Dalam periode tersebut, suku bunga KUR menurun dari 22% menjadi 7% pada saat ini.
Tidak hanya melalui pemangkasan suku bunga, Pemerintah juga membantu masyarakat dengan memangkas Pajak Penghasilan (PPh) final bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari yang tadinya 1% menjadi 0,5%.
“Agar UMKM dapat lebih cepat naik kelas, sehingga yang kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar, menjadi pengusaha-pengusaha nasional yang kuat dan tangguh,” ujarnya.
Per akhir Juni, penyaluran KUR telah mencapai 55,2% dari target, atau mencapai Rp64,63 triliun. Adapun, jumlah penerima KUR yang tercatat hingga periode tersebut adalah sebanyak 2,45 juta jiwa.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menjadi bank penyalur KUR terbesar pada tahun ini dengan realisasi penyaluran hingga Juni sebesar Rp44,51 triliun. Adapun, jumlah debitur telah mencapai 2,2 juta jiwa. 

Presiden Jokowi: Kualitas Kehidupan Manusia Membaik

Menurutnya, Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 68,9 di tahun 2014 menjadi 70,81 di tahun 2017. "Dengan hasil itu, Negara kita sudah masuk ke kategori High Human Development," kata Presiden.nPresiden mengatakan fokus perhatian pemerintah dalam empat tahun bukan hanya pembangunan infrastruktur. Presiden mengatakan, sebagai negara dengan jumlah penduduk hampir 260 juta jiwa, pemerintah percaya bahwa masa depan Indonesia terletak pada kemampuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia yang maju dan unggul.
"Selama ini, kita sering bicara tentang kekayaan sumber daya alam, tapi kita seakan lupa bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar dalam bentuk sumber daya manusia. Inilah sesungguhnya modal terbesar dan terkuat yang harus kita miliki, katanya.
Oleh karena itu, ujar Presiden, membangun manusia Indonesia adalah investasi untuk menghadapi masa depan, untuk melapangkan jalan menuju Indonesia maju. Presiden mengatakan pemerintah mempersiapkan manusia Indonesia menjadi manusia yang unggul sejak dalam masa kandungan sampai tumbuh secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya.
"Kita bekerja memastikan bahwa setiap anak Indonesia dapat lahir dengan sehat, dapat tumbuh dengan gizi yang cukup, bebas dari stunting atau tumbuh kerdil," kata Presiden.nKetika mereka memasuki usia sekolah, sambung Presiden, tidak boleh lagi anak-anak Indonesia, termasuk anak-anak yatim piatu, terpaksa putus sekolah karena alasan biaya pendidikan yang tidak terjangkau. Komitmen ini, ujarnya, diwujudkan melalui pembagian Kartu Indonesia Pintar, yang pada tahun 2017 sudah mencapai lebih dari 20 juta peserta didik, serta perluasan penyaluran program beasiswa Bidik Misi bagi mahasiswa.
Selain pemerataan akses dan kualitas Pendidikan, kita juga tidak lupa untuk membangun manusia Indonesia yang sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
Untuk memberikan perlindungan sosial bagi warga yang tidak mampu, ujarnya, pemerintah meningkatkan secara bertahap Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari 86,4 juta jiwa di tahun 2014 menjadi 92,4 juta jiwa pada Mei 2018.
"Kita bersyukur apa yang kita kerjakan membuahkan hasil, kualitas kehidupan manusia Indonesia dalam empat tahun terakhir terus membaik," katanya.
Menurutnya, pendidikan adalah tangga penting bagi manusia Indonesia untuk meraih kesejahteraan yang lebih baik. Proses pendidikan harus mampu membuat manusia Indonesia lebih produktif dan berdaya saing. Maka itu, dalam empat tahun ini, pemerintah fokus untuk memperkuat pendidikan serta pelatihan vokasi untuk melahirkan sumber daya manusia terampil, yang siap memasuki dunia kerja.
"Selain itu, kita terus dorong pendidikan tinggi untuk melakukan terobosan-terobosan sehingga lulusan perguruan tinggi bisa lebih adaptif di era Revolusi Industri 4.0, termasuk kemampuan dalam literasi digital, serta mampu menumbuhkan lebih banyak lagi wirausahawan-wirausahawan muda yang kreatif dan inovatif," katanya.

Jokowi Tegaskan Fokus Pembangunan Infrastruktur untuk Bangun Peradaban

Menurutnya, percepatan pembangunan tidak hanya dimaksudkan untuk mengejar ketertinggalan dengan negara-negara lain tetapi juga menumbuhkan sentra ekonomi baru.
"[Infrastruktur] memberikan nilai tambah bagi daerah di seluruh penjuru Tanah Air.nItulah sebabnya infrastruktur tidak hanya dibangun di Pulau Jawa, tetapi juga di Pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara, hingga Papua," katanya ketika menyampaikan pidato pembukaan pada sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD, Kamis (16/8).
Untuk itu, dia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur bertujuan membangun mental dan karakter bangsa.nTidak hanya membangun secara fisik, pembangunan infrastruktur dinilainya merupakan upaya untuk membangun peradaban, membangun konektivitas budaya, membangun infrastruktur budaya baru.
"Pembangunan infrastruktur fisik harus dilihat sebagai cara untuk mempersatukan kita, mempercepat konektivitas budaya yang bisa mempertemukan berbagai budaya yang berbeda di seluruh Nusantara," ujarnya.
Namun, Presiden Jokowi menekankan fokus perhatian pemerintah dalam empat tahun terakhir bukan hanya pembangunan infrastruktur, tetapi juga mempersiapkan manusia Indonesia yang maju dan unggul.

Jokowi Ingatkan Persatuan Indonesia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan perayaan Ulang Tahun Kemerdekaan (HUT) ke-73 Republik Indonesia sebagai momen untuk mengingat kembali semangat persatuan Indonesia.
"Saat itu, semua anak-anak bangsa menyingkirkan perbedaan politik, perbedaan suku, perbedaan agama ataupun golongan hanya untuk mewujudkan Indonesia Merdeka. Perbedaan bukanlah penghalang bagi para pejuang kemerdekaan untuk bersatu," katanya dalam pidatonya di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD, Kamis (16/8/2018).
Kini, setelah 73 tahun merdeka, ungkapnya, Indonesia harus menghadapi tantangan baru untuk menjaga persatuan dan kesatuan yang sudah diwariskan oleh pejuang-pejuang terdahulu.
"Saya yakin dengan semangat persatuan, peduli, dan berbagi, ditambah dengan kerja bersama, kita akan mampu menghadapi seluruh tantangan masa depan, mencapai prestasi bangsa, Indonesia maju yang gemilang," ujar Jokowi.
Sudah saatnya, menurut Presiden, Bangsa Indonesia mewujudkan semangat perjuangan kemerdekaan tersebut dengan kerja nyata untuk menciptakan keadilan sosial.

Pemerintah Tidak Hanya Perhatikan Usaha Besar

Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintahan yang dipimpinnya tidak hanya memperhatikan usaha besar, namun juga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
"Untuk mencapai kesejahteraan, kita ingin makmur bersama, sejahtera bersama. Untuk itu, Pemerintah tidak hanya memperhatikan usaha yang besar-besar saja, tapi juga fokus pada UMKM dan 40% lapisan masyarakat terbawah," kata Presiden.
Menurutnya, untuk menyasar 40% lapisan masyarakat terbawah, pemerintah tengah menjalankan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, serta peningkatan akses permodalan bagi usaha ultra mikro, usaha mikro, dan usaha kecil.
"Untuk mendorong perkembangan usaha UMKM, pemerintah menurunkan tarif pajak final UMKM menjadi 0,5% serta penajaman KUR yang bisa dinikmati 12,3 juta UMKM," katanya.
Presiden mengatakan tumbuh cepatnya generasi produktif mengharuskan kita bekerja lebih keras lagi untuk menciptakan dan membuka lapangan kerja baru melalui peningkatan daya saing investasi dan ekspor. Dalam empat tahun terakhir, ujar Presiden, pemerintah melakukan perombakan besar-besaran terhadap iklim kemudahan berusaha di negara kita.
"Tujuan utamanya adalah membuat perekonomian kita bisa lebih produktif dan kompetitif, sambil terus meningkatkan kemandirian bangsa, sehingga bisa memberikan nilai tambah, terutama pembukaan lapangan kerja baru, dan menyerap pengangguran. Alhamdulillah, dengan kerja bersama, tingkat pengangguran terbuka semakin menurun dari 5,7% menjadi 5,13%," kata Presiden.

Jokowi: Kita Bersyukur Tingkat Ketimpangan Terendah Dalam 6 Tahun

Presiden Joko Widodo menyatakan keadilan ekonomi menjadi perhatian yang sangat serius pemerintah, terutama keadilan bagi 40% lapisan masyarakat di bawah.
"Kita bersyukur bisa mencapai tingkat ketimpangan terendah dalam 6 tahun terakhir, yaitu Rasio Gini sudah turun menjadi 0,389. Tapi, upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak pernah berhenti," kata Presiden.
Menurutnya, pemerintah merancang banyak program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat agar pemerataan pendapatan bisa segera diwujudkan. Pemerintah melakukan penyelesaian sertifikasi tanah bagi rakyat sehingga rakyat terhindar dari konflik kepemilikan lahan dan juga rakyat memiliki kepastian hukum atas kepemilikan aset, sehingga dapat mereka manfaatkan untuk kegiatan ekonomi produktif serta peningkatan kesejahteraan keluarga.
"Langkah percepatan ini membuat penerbitan sertifikat dari yang tadinya hanya selesai 500 ribu atau 800 ribu bidang sertifikat per tahun, saat ini sudah jutaan sertifikat tanah bisa diselesaikan setiap tahunnya. Tahun lalu, target 5 juta sertifikat tanah sudah tercapai dan pada
tahun 2018 dan tahun 2019 target yang ingin dicapai akan terus meningkat," paparnya.
Menurutnya, bersamaan dengan sertifikasi tanah, pemerintah terus menggencarkan reforma agraria dan redistribusi lahan. Sampai tahun 2017 telah dilepaskan area dari kawasan hutan negara, sekitar 977 ribu hektare. Begitu juga untuk Perhutanan Sosial, sudah diberikan 1,7 juta hektare akses kawasan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat.
"Proses pengelolaan lahan kawasan hutan itu disertai dengan pendampingan agar tujuan utama untuk peningkatan kesejahteraan dan taraf hidupmasyarakat bisa tercapai. Keberpihakan pada rakyat juga turut diwujudkan pemerintah dengan program pembangunan sejuta rumah. Untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar rakyat, Pemerintah juga memperluas akses perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah,"


Indonesia Harus Berhasil Jadi Negara Maju

Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia harus berhasil menjadi negara maju, menjadi Indonesia yang maju.
"Kita tidak boleh terjebak pada status sebagai negara berpenghasilan menengah. Kita tidak boleh terkena “middle income trap”, tapi kita harus berhasil menjadi negara maju, menjadi Indonesia yang maju," kata Presiden.
Meurutnya, Walaupun banyak yang harus kita syukuri, namun kita tidak boleh cepat berpuas diri. Indonesia harus mengejar ketertinggalannya dari negara-negara lain yang mampu berlari lebih cepat dalam menggapai kemajuan.
"Indonesia harus menjadi negara maju yang bisa berdiri sejajar dengan negara-negara maju lainnya di dunia. Indonesia harus menjadi negara yang berdaulat, bermartabat, dan dihormati negara-negara lain di dunia," paparnya.
Oleh karena itu, ujar Presiden, kita harus memperkuat fondasi dan mengumpulkan energi untuk melakukan lompatan kemajuan. Menurutnya, kita harus berani melakukan terobosan untuk
melompat jauh ke depan. Kita harus berani membuat kebijakan yang hasilnya tidak kita nikmati saat ini, tapi membuat langkah kita ke depan menjadi lebih cepat.

"Kita tidak boleh terjebak dalam pragmatisme jangka pendek, yang justru membuat jalan kita melambat di masa depan," katanya.

Kepercayaan Internasional Jadi Momentum Indonesia Pacu Investasi

Di luar pembangunan infrastruktur, Presiden Joko Widodo kembali menekankan pentingnya kemudahan berusaha adalah faktor kunci untuk peningkatan investasi.
Seperti diketahui, di setiap kesempatan, Presiden Jokowi selalu menegaskan bahwa dua hal yang dibutuhkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi adalah investasi dan ekspor.“Kemudahan berusaha dalam berbagai skala turut didorong pemerintah dengan reformasi struktural, termasuk dengan reformasi sistem perizinan,” katanya dalam pidato kenegaraan,
Baru-baru ini, pemerintah sudah meluncurkan Online Single Submission (OSS) sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota yang dilakukan secara elektronik.
Melalui reformasi sistem perizinan, dia meyakini hal tersebut akan mendorong standarisasi birokrasi perizinan di tingkat pusat dan daerah lebih mudah, lebih cepat, dan juga lebih terintegrasi.
Hasilnya bisa dilihat dari peningkatan daya saing ekonomi nasional antara lain peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia melompat 48 peringkat selama tiga tahun menjadi posisi 72 pada tahun 2018 dan kenaikan peringkat Global Competitiveness Index sebanyak 5 peringkat dari posisi 41 pada 2016 menjadi posisi 36 tahun lalu.
Dia menambahkan kepercayaan dunia internasional terhadap prospek positif ekonomi Indonesia juga terlihat dengan Indonesia sudah mendapatkan peringkat investment grade, layak investasi, dari lembaga-lembaga pemeringkat internasional ternama, misalnya Moody’s, Fitch, dan S&P
“Kepercayaan internasional tersebut adalah momentum bagi kita untuk meningkatkan investasi dan mendorong ekspor produk-produk kita, termasuk ke negara-negara non-tradisional. Peningkatan investasi dan ekspor adalah kunci apabila kita ingin memiliki ekonomi yang tangguh,” ujarnya.(Editor : Harapan Sagala)
Jokowi : Jaga Kepercayaan Internasional & Optimisme Indonesia Menjadi Negara Maju.
https://4.bp.blogspot.com/-rBb4MtionWI/W3UqfwO2ggI/AAAAAAAAF1I/VIFIAeFt3g0JBjxyLsuTh5kRVGRWq49kwCLcBGAs/s72-c/mpr.jpg
Nex--
Pengukuhan Anggota Paskibra Kab. Taput Tahun 2018

Pengukuhan Anggota Paskibra Kab. Taput Tahun 2018



TapanuliMedia.co.id

Bertempat di Aula Kantor Bupati Taput,pada Rabu (15/8), Bupati Taput Drs. Nikson Nababan mengukuhkan anggota Paskibra Taput yang akan bertugas mengibarkan sang saka Merah Putih pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI ke-73 pada 17 Agustus nanti.

Anggota Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) Taput sebanyak 45 orang (23 orang laki-laki dan 22 orang perempuan) adalah siswa yang direkrut dari hampir seluruh SMA/SMK se-Tapanuli Utara dibina dan dipersiapkan di Tarutung oleh Pasiop Kodim 0210/TU, Kapten.INF.B.Munthe ,Peltu.Sungka Sinaga, dan Sertu Maringan Lumbanbatu.

Samuel Togi Hutagalung mewakili anggota Paskibra menerima kendit dari Bupati Drs. Nikson Nababan sebagai tanda pengukuhan. 

Para peserta Paskibra ini akan bertugas mengibarkan dan menurunkan bendera pada upacara kebesaran puncak peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-73 pada 17 Agustus 2018.

Hadir dalam acara pengukuhan ini Ketua DPRD ,Kapolres, Kajari, Dandim 0210, KPN Tarutung serta sejumlah Pimpinan SKPD serta para orangtua peserta Paskibraka.(Harapan Sagala)


TapanuliMedia.co.id

Bertempat di Aula Kantor Bupati Taput,pada Rabu (15/8), Bupati Taput Drs. Nikson Nababan mengukuhkan anggota Paskibra Taput yang akan bertugas mengibarkan sang saka Merah Putih pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI ke-73 pada 17 Agustus nanti.

Anggota Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) Taput sebanyak 45 orang (23 orang laki-laki dan 22 orang perempuan) adalah siswa yang direkrut dari hampir seluruh SMA/SMK se-Tapanuli Utara dibina dan dipersiapkan di Tarutung oleh Pasiop Kodim 0210/TU, Kapten.INF.B.Munthe ,Peltu.Sungka Sinaga, dan Sertu Maringan Lumbanbatu.

Samuel Togi Hutagalung mewakili anggota Paskibra menerima kendit dari Bupati Drs. Nikson Nababan sebagai tanda pengukuhan. 

Para peserta Paskibra ini akan bertugas mengibarkan dan menurunkan bendera pada upacara kebesaran puncak peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-73 pada 17 Agustus 2018.

Hadir dalam acara pengukuhan ini Ketua DPRD ,Kapolres, Kajari, Dandim 0210, KPN Tarutung serta sejumlah Pimpinan SKPD serta para orangtua peserta Paskibraka.(Harapan Sagala)
Pengukuhan Anggota Paskibra Kab. Taput Tahun 2018
https://1.bp.blogspot.com/-DSOmOr5FdjM/W3QowevYvkI/AAAAAAAAF0Y/WUKF-Mm7Lv01P34w9FyfkXYXdsYv6B2EwCLcBGAs/s72-c/DSC00045.JPG
Nex--
Wakil Ketua BPK RI diperiksa,KPK Usut Dana Perimbangan Keuangan Daerah.

Wakil Ketua BPK RI diperiksa,KPK Usut Dana Perimbangan Keuangan Daerah.

 

   TapanuliMedia.co.id

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Bahrullah Akbar dalam penyidikan kasus suap dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018. Bahrullah diperiksa sebagai saksi untuk pejabat nonaktif Kementerian Keuangan Yaya Purnomo.
Selain Bahrullah, ada 6 saksi yang dipanggil, yakni Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Kepala Dispenda Kabupaten Labuhanbatu Utara Agusman Sinaga, Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Habibuddin Siregar, Wakil Bendahara PKB Rasta Wiguna, Idawati (PNS), dan Iwan Sonjaya dari unsur swasta.
"Hari ini diagendakan pemeriksaan terhadap tujuh orang saksi untuk dua tersangka berbeda dalam kasus suap terkait dengan usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat di Jakarta, Rabu, 15 Agustus 2018.
Bahrullah Akbar, Ni Putu Eka Wiryastuti, Agusman Sinaga, dan Habibuddin Siregar akan diperiksa untuk tersangka Yaya Purnomo, sedangkan Rasta Wiguna, Idawati, dan Iwan Sonjaya akan diperiksa untuk tersangka anggota DPR Amin Santono.
Selain itu, KPK juga akan memanggil Amin Santono dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus suap tersebut.
Dalam penyidikan kasus itu, KPK sedang mengkonfirmasi kepada para saksi yang dipanggil terkait dengan dugaan penerimaan lain dari tersangka Yaya Purnomo.
KPK total telah menetapkan empat tersangka dalam kasus tersebut, yakni anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Amin Santono (AMN), Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo (YP), Eka Kamaludin (EKK) seorang konsultan yang juga menjadi perantara dalam kasus itu, dan Ahmad Ghiast (AG) dari pihak swasta sekaligus kontraktor.
Amin diduga menerima Rp 400 juta, sedangkan Eka menerima Rp 100 juta yang merupakan bagian dari "commitment fee" sebesar Rp1,7 miliar atau 7 persen dari nilai dua proyek di Kabupaten Sumedang senilai total Rp 25 miliar.
Uang suap untuk Yaya belum terealisasi meski Yaya sudah menerima proposal dua proyek tersebut, yaitu proyek di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan di Kabupaten Sumbedang senilai Rp 4 miliar dan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Sumedang senilai Rp 21,85 miliar.
Amin, Eka dan Yaya disangkakan Pasal 12 Huruf a atau Huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara serta denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.
Ahmad disangkakan Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Huruf b atau Pasal 13 UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara serta denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.(Antara Marselinus Gual)
 

   TapanuliMedia.co.id

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Bahrullah Akbar dalam penyidikan kasus suap dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018. Bahrullah diperiksa sebagai saksi untuk pejabat nonaktif Kementerian Keuangan Yaya Purnomo.
Selain Bahrullah, ada 6 saksi yang dipanggil, yakni Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Kepala Dispenda Kabupaten Labuhanbatu Utara Agusman Sinaga, Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Habibuddin Siregar, Wakil Bendahara PKB Rasta Wiguna, Idawati (PNS), dan Iwan Sonjaya dari unsur swasta.
"Hari ini diagendakan pemeriksaan terhadap tujuh orang saksi untuk dua tersangka berbeda dalam kasus suap terkait dengan usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat di Jakarta, Rabu, 15 Agustus 2018.
Bahrullah Akbar, Ni Putu Eka Wiryastuti, Agusman Sinaga, dan Habibuddin Siregar akan diperiksa untuk tersangka Yaya Purnomo, sedangkan Rasta Wiguna, Idawati, dan Iwan Sonjaya akan diperiksa untuk tersangka anggota DPR Amin Santono.
Selain itu, KPK juga akan memanggil Amin Santono dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus suap tersebut.
Dalam penyidikan kasus itu, KPK sedang mengkonfirmasi kepada para saksi yang dipanggil terkait dengan dugaan penerimaan lain dari tersangka Yaya Purnomo.
KPK total telah menetapkan empat tersangka dalam kasus tersebut, yakni anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Amin Santono (AMN), Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo (YP), Eka Kamaludin (EKK) seorang konsultan yang juga menjadi perantara dalam kasus itu, dan Ahmad Ghiast (AG) dari pihak swasta sekaligus kontraktor.
Amin diduga menerima Rp 400 juta, sedangkan Eka menerima Rp 100 juta yang merupakan bagian dari "commitment fee" sebesar Rp1,7 miliar atau 7 persen dari nilai dua proyek di Kabupaten Sumedang senilai total Rp 25 miliar.
Uang suap untuk Yaya belum terealisasi meski Yaya sudah menerima proposal dua proyek tersebut, yaitu proyek di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan di Kabupaten Sumbedang senilai Rp 4 miliar dan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Sumedang senilai Rp 21,85 miliar.
Amin, Eka dan Yaya disangkakan Pasal 12 Huruf a atau Huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara serta denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.
Ahmad disangkakan Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Huruf b atau Pasal 13 UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara serta denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.(Antara Marselinus Gual)
Wakil Ketua BPK RI diperiksa,KPK Usut Dana Perimbangan Keuangan Daerah.
https://1.bp.blogspot.com/-XT1n9Fh576U/W3QFmqnhr9I/AAAAAAAAF0M/PJhDqnqARWga0u5SuHjvRfHLofBqQnuMACLcBGAs/s72-c/kkp.jpg
Nex--

LATE POST

 
Site Office: CV.TAPANULI MEDIA | TAPANULIMEDIA.CO.ID-PORTAL BERITA INVESTIGASI
Copyright: © 2015. Media Center - All Rights Reserved