Selasa, 16 Oktober 2018

Bupati Bekasi Ditangkap KPK Terkait Suap izin Proyek Meikarta.



Media Center Tapanuli.


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin, setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan sejumlah izin proyek Meikarta.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif dalam konferensi pers di KPK, Jakarta, Senin malam (15/10), menyampaikan, kasus ini terungkap setelah pihaknya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan mengamankan 10 orang pada Minggu (14/10).
Adapun Bupati Neneng Hasanah Yasin, kata Febri Diansyah, juru bicara KPK, menambahakan, kemudian dijemput oleh tim penyidik untuk dibawa ke KPK. Neneng sendiri kepada wartawan di Pemkab Bekasi mengaku tidak mengetahui soal OTT ini.
Tim penyidik berhasil membawa Neneng ke kantor KPK pada Senin malam, sekitar pukul 23.25 WIB. Mengenakan baju kuning, berhijab, dan celana kain hitam, dia langsung masuk ke dalam gedung digiring petugas.
Dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan sejumlah izin proyek Meikarta ini, KPK menetapkan 9 orang tersangka hasil dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Bekasi, Jawa Barat (Jabar), pada Minggu (14/10).
Dari pihak penyuap berasal dari Lippo Group, KPK menetapkan 4 orang tersangka yakni Direktur
Operasional Lippo Group, Billy Sindoro; 2 konsultan Lippo Group‎, Taryudi dan Fitra Djaja Purnama; serta pegawai Lippo Group, Henry Jasmen.
Adapun tersangka dari pihak penerima suapnya yakni Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin (NNY); Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Jamaludin; Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar (SMN); Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati (DT); dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi (NR).
KPK menetapkan mereka sebagai tersangka setelah menemukan bukti permulaan yang cukup hasil dari pemeriksaan dan gelar perkara pascamelakukan OTT yakni bupati Bekasi dkk diduga menerima hadiah atau janji dari pengusaha terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.
Pemberian tersebut diduga terkait sejumlah perizinan yang sedang diurus oleh pemilik proyek yang total luasnya 774 hektare dibagi dalam 3 fase atau tahap. Pemberian dalam perkara ini, diduga sebagai bagian dari komitmen fee fase proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp13 miliar dari Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar dan DPM-PPT.
KPK menduga pemberian uang suap terkait perizinan fase pertama sampai saat ini sekitar Rp7 miliar melalui beberapa kepala dinas. Pemberian tersebut dalam rentang pada bulan April, Mei, dan Juni 2018.
KPK menyangka Billy Sindoro, Taryudi, Fitra Djaja Purnama, dan Henry Jasmen melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Sedangkan terhadap penerima suap yakni Neneng Hasanah Yasin, Jamaludin, Sahat MBJ Nahar, Dewi Tisnawati, dan Neneng Rahmi disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
KPK menyangkakan pasal alternatif terhadap Neneng Hasanah Yasin yakni melanggar Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (Red-TM- G/015-Jkt)

Minggu, 14 Oktober 2018

Selama Pertemuan IMF-2018 di Bali 2.600 Paket Wisata Terjual.


Media Center Tapanuli.

Selama penyelenggaraan Pertemuan International Monetary Fund-World Bank Group (AM IMF-WBG) 2018 di Nusa Dua, Bali, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mencatat sebanyak 2.600 paket wisata dibeli para delegasi, khususnya dari mancanegara.
Terkait hal ini, Menteri Pariwisata Arief Yahya meyakini pemerintah memproyeksikan akan membukukan penerimaan sekitar Rp1,1 triliun dari sektor pariwisata. "Total impact tourism sekitar Rp1,1 triliun selama acara Pertemuan Tahunan IMF-World Bank berlangsung. Catatan Bappenas (secara keseluruhan) menyebutkan direct impact-nya Rp5,9 triliun. Sedangkan (pariwisata) Rp1,1 triliun di seluruh Indonesia, untuk di Bali sekitar 95 persen," kata Arief dalam keterangannya, Sabtu (13/10/2018).
Menteri Arief menjelaskan, 2.600 paket wisata tersebut sudah langsung tercatat pada hari ke-5 setelah panitia nasional menawarkan sejak hari pertama perhelatan IMF-WB dimulai. "Per harinya pemerintah Indonesia menawarkan sekitar 600 paket wisata baik di Bali maupun di seluruh penjuru Indonesia," jelas Arief.
Angka total penerimaan sekitar Rp1,1 triliun dari sektor pariwisata ini diperoleh dari perhitungan proyeksi. Arief menjelaskan, pada perhelatan ini diproyeksikan satu orang delegasi akan menghabiskan sekitar US$2.500. Sejauh ini, Pertemuan Tahunan IMF-WGB 2018 dihadiri oleh 36.058 peserta yang terdiri dari para pemimpin dan perwakilan kementerian keuangan 189 negara, Gubernur Bank Sentral, staf IMF dan World Bank, CEO perusahaan multinasional, ekonom dunia, NGO dan lain-lain.
"Sampai tanggal 12 Oktober, paket wisata yang sudah dipesan mencapai 2.600 pack. Harga paket wisata ini mulai dari 75 dollar AS sampai 2.000 dollar AS. Yang US$2.000 contohnya adalah paket  2 night 3 days in Labuan Bajo using life on boat," ungkap Arief Yahya.
Diharapkan selesai perhelatan di Nusa Dua ini, sebagian besar peserta akan memperpanjang kunjungan di Indonesia dengan melancong ke sejumlah destinasi wisata Tanah Air bukan hanya sekitar Bali namun juga Lombok, NTT, Banyuwangi, Yogyakarta dan Papua Barat. Kemenpar bersama pemerintah daerah sudah menyediakan paket-paket wisata di daerah tujuan wisata tersebut. (Red-TM/017.Bali)

Seputar Kawasan Danau Toba

Humbang Hasundutan Toba Samosir
Samosir Dairi
Karo Simalungun
SENI BUDAYA
EKONOMI
Pasang Iklan/Baliho/Banner-Iklan/Promosi Anda Di Sini Hubungi kami di 081265186770...
Politik & Demokrasi
EDUKASI
RAGAM