Kejatisu Ungkap Kasus Manipulasi BPJS di Rumah Sakit

Tapanuli Media

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) menemukan sebuah rumah sakit swasta di Medan yang memanipulasi dana pencairan BPJS Kesehatan. Namun Kejatisu menolak membeberkan identitas rumah sakit tersebut karena masih dalam penyidikan.

"Ini sangat menyedihkan, ada beberapa rumah sakit hasil intelijen kita melakukan manipulasi dana pencarian BPJS Kesehatan, namun baru satu rumah sakit yang sudah kita serahkan ke bagian tindak pidana khusus untuk ditindak," ungkap Asintel Kejatisu Leo Simanjuntak di sela peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke 59 Kejati Sumut, di ruang rapat gedung Kejatisu, Jumat (19/7/2019) siang.

Dikatakan Leo, tahun 2019 ini Intelijen Kejati Sumut berhasil mengungkap kasus penyimpangan pencairan dana BPJS Kesehatan di sebuah rumah sakit swasta di Medan. Tidak hanya dilakukan oleh rumah sakit di Medan saja, bahkan beberapa klinik juga diduga telah melakukan penyimpangan.

"Intelijen menduga tidak hanya satu rumah sakit saja, bahkan ada beberapa lainnya termasuk klinik sehingga intelijen terus melakukan operasinya," tegasnya.

Dari temuan Intelijen Kejati Sumut, dari tahun 2014 sampai 2018 potensi kerugian negara mencapai Rp 5 miliar untuk satu rumah sakit. "Belum lagi satu Indonesia. Seluruh rumah sakit dan klinik yang kerja sama dengan BPJS Kesehatan mulai hari ini kami minta untuk tertib," tegasnya.

Pengusutan tersebut dilakukan, berawal dari informasi bahwa negara kekurangan dana Rp 17,5 triliun untuk pembayaran kalim BPJS Kesehatan. Dari informasi tersebut, dilakukan penelusuran terhadap MoU rumah sakit dengan BPJS Kesehatan.

"Bayangkan, ini uang negara, bahkan sampai klinik ada yang bermain seperti ini makanya kita cukup serius menangani ini sampai tuntas," tegasnya lagi.

Hanya saja, Leo Simanjuntak yang akan pindah usai mendapatkan promosi menjadi Koordinator pada Jamintel Kejagung ini enggan membeberkan nama rumah sakit tersebut. Meski diminta inisial rumah sakit tersebut ia hanya tersenyum saja.

"Kita tunggu saja nanti kan sampai ke persidangan," kata Leo. (#HarapanSagala)

NEX-->

Harapan Korwil LPPI Tapanuli Raya Terkait Uji Kompetensi Profesi Ners Indonesia

Tapanuli Media

Tanggal 20 juli 2019 tepatnya besok hari sabtu akan dilaksanakan Ujian kompetensi profesi ners secara nasional oleh panitia nasional Uji kompetensi dan ada 74 lokasi pelaksanaan Uji kompetensi yang berbasis Computer Based Test (CBT) juga ada 3 lokasi tes yang menggunakan Paper Based Test (PBT) jadi jumlah keseluruhan lokasi pelaksanaan ada 77 lokasi tes. 

Persoalannya adalah rujukan aturan tentang tatacara dari Uji kompetensi (Ukom) tersebut diakui oleh kemenristek dikti bahwa melanggar Undang-Undang olehnya aturan tersebut di direvisi, aturan yang dimaksud itu tidak lain adalah permenristekdikti nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan.

Namun, uji kompetensi perawat tetap dilaksanakan oleh panitia pelaksana dan yang menjadi dasar mereka adalah berita acara kesepakatan yang disetujui oleh AIPNI APVIKI dan PPNI. Ini kan terkesan dipaksakan sebab, hasil revisi dari aturan tentang tata cara pelaksanaan UKOM itu belum ada namun panitia tetap melaksanakan Ujian kompetensinya dengan landasan berita acara yang disetujui oleh beberapa Organisasi profesi perawat.

Berdasarkan kajian kami di LPPI (Lembaga Pemerhati Perawat Indonesia) pelaksanaan ukom sebelum-sebelumnya itu sudah cacat hukum jadi harus diperbaiki bukan malah ditambah lagi kecacatannya dengan berdasar pada berita acara yang dimaksud diatas.

Tapi Jika alasannya adalah standar kompetensi perawat maka saya sarankan kepada pihak pelaksana agar membaca kembali isi Undang-Undang Keperawatan. Sebab dalam Undang Undang keperawatan dijelaskan bahwa yang mengatur tentang standar kompetensi perawat adalah Konsil keperawatan tapi, sampai sekarang konsil keperawatannya belum terbentuk. Jadi standar kompetensi yang mana yang dimaksud?

Jika kita lihat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 307/M/Kp/IV/2015 biaya uji kompetensi untuk Profesi Ners adalah Rp.275.000/Orang dan kalau dijumlah dengan 77 lokasi tes (74 CBT dan 3 PBT) dengan masing2 lokasi memiliki peserta tes sebanya 150 orang maka Jumlah peserta keseluruhan itu 11.550 peserta, 11.550 Peserta X 275.000 = 3.176.250 ini untuk satu kali pelaksanaan sedangkan dalam setahun ada tiga kali pelaksanaan Ukom. 

Artinya uang yang dikelolah oleh panitia itu miliaran setiap tahunnya dan tidak ada transparansinya.

Jadi, menurut kami pelaksanaan Uji kompetensi saat ini ada dugaan pelanggaran hukum dalam tata cara pelaksanaannya juga pengelolaan anggaran olehnya itu.

Saya selaku Koordinator wilayah  Tapanuli Raya  Lembaga Pemerhati Perawat Indonesia (LPPI) mengajak kepada Seluruh aktivis pemerhati perawat diseluruh indonesia khususnya di Sumatera Utara  untuk sama-sama mengawasi lembaga/organisasi yang melaksanakan uji kompetensi ini demi mencega terjadinya penyalah gunaan wewenang, semoga dengan begitu kita tetap bisa menjaga nama baik profesi ini,ujar sagala (Harapan Sagala.Amd.Kep)

NEX-->