Semarak Peringatan Hari Anak Nasional Kab.Taput Tahun 2018

Semarak Peringatan Hari Anak Nasional Kab.Taput Tahun 2018

Semarak Peringatan Hari Anak Nasional Kab.Taput Tahun 2018

TapanuliMedia.co.id

Semarak Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) di Kabupaten Tapanuli Utara dirangkai dengan  berbagai perlombaan, yakni lomba pidato dan mewarnai dengan acara puncak pertunjukan fashion show di gedung Nasional, Selasa (25/9/2018).

Peringatan Hari Anak Nasional tersebut dilaksanakan selama dua hari, sejak Senin dan Selasa dan dalam acara puncak bakal ada pengumuman pemenang lomba yang akan mendapatkan hadiah utama sebuah sepeda.

Salah satu kegiatan  yang menarik pada peringatan Hari Anak Nasional tersebut, pagelaran fashion show yang diperagakan pasangan anak-anak. Dalam kegiatan tersebut, turut dihadiri Ketua TP PKK Satika Simamora hadir di puncak perayaan Hari Anak Nasional.

Ketua TP PKK Tapanuli Utara Ny. Satika Nikson Nababan boru Simamora bersama Ketau Persit 0210/TU Ny. Rico Siagian dan didampingi Plt Kadis Pendidikan Despin Butar-butar hadiri Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2018 dengan tema 'Meningkatkan Kreatifitas dan Rasa Percaya Diri pada Anak' bertempat di Gedung Kesenian Sopo Partungkoan.

Pembinaan PAUD harus mampu memberikan perubahan ke arah yang lebih positif agar mampu meningkatkan kreatifitas dan kepercayaan diri pada anak. Anak-anak harus diajari nilai kejujuran dan ketulusan sehingga kedepannya menjadi generasi yang baik dan berbakti," ucap Ny. Satika Nikson Nababan yang juga Bunda PAUD.

Saya sampaikan juga bahwa pada Bulan Oktober nanti, Tapanuli Utara akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Festival Tenun Nusantara. Ini menjadi moment penting bagi promosi pariwisata, kerajinan dan budaya kita. Sebagai warga Taput kita harus selalu membudayakan 3S (Senyum, Sapa, Salam) demi mendukung pariwisata," tambah Bunda PAUD.

Satika Simamora  selaku Bunda PAUD Kab.Tapanuli Utara  yang didaulat memberikan hadiah lomba fashion show bagi pasangan anak-anak spontan mengajari teknis berjalan dicatwalk, hal tersebut menjadi moment tersendiri bagi para orang tua untuk mengabadikan momen berharga tersebut.(Harapan.S)

TapanuliMedia.co.id

Semarak Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) di Kabupaten Tapanuli Utara dirangkai dengan  berbagai perlombaan, yakni lomba pidato dan mewarnai dengan acara puncak pertunjukan fashion show di gedung Nasional, Selasa (25/9/2018).

Peringatan Hari Anak Nasional tersebut dilaksanakan selama dua hari, sejak Senin dan Selasa dan dalam acara puncak bakal ada pengumuman pemenang lomba yang akan mendapatkan hadiah utama sebuah sepeda.

Salah satu kegiatan  yang menarik pada peringatan Hari Anak Nasional tersebut, pagelaran fashion show yang diperagakan pasangan anak-anak. Dalam kegiatan tersebut, turut dihadiri Ketua TP PKK Satika Simamora hadir di puncak perayaan Hari Anak Nasional.

Ketua TP PKK Tapanuli Utara Ny. Satika Nikson Nababan boru Simamora bersama Ketau Persit 0210/TU Ny. Rico Siagian dan didampingi Plt Kadis Pendidikan Despin Butar-butar hadiri Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2018 dengan tema 'Meningkatkan Kreatifitas dan Rasa Percaya Diri pada Anak' bertempat di Gedung Kesenian Sopo Partungkoan.

Pembinaan PAUD harus mampu memberikan perubahan ke arah yang lebih positif agar mampu meningkatkan kreatifitas dan kepercayaan diri pada anak. Anak-anak harus diajari nilai kejujuran dan ketulusan sehingga kedepannya menjadi generasi yang baik dan berbakti," ucap Ny. Satika Nikson Nababan yang juga Bunda PAUD.

Saya sampaikan juga bahwa pada Bulan Oktober nanti, Tapanuli Utara akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Festival Tenun Nusantara. Ini menjadi moment penting bagi promosi pariwisata, kerajinan dan budaya kita. Sebagai warga Taput kita harus selalu membudayakan 3S (Senyum, Sapa, Salam) demi mendukung pariwisata," tambah Bunda PAUD.

Satika Simamora  selaku Bunda PAUD Kab.Tapanuli Utara  yang didaulat memberikan hadiah lomba fashion show bagi pasangan anak-anak spontan mengajari teknis berjalan dicatwalk, hal tersebut menjadi moment tersendiri bagi para orang tua untuk mengabadikan momen berharga tersebut.(Harapan.S)

Semarak Peringatan Hari Anak Nasional Kab.Taput Tahun 2018

Minim Pengawasan Dana Desa Rawan Di Korupsi

Minim Pengawasan Dana Desa Rawan Di Korupsi

Minim Pengawasan Dana Desa Rawan Di Korupsi

TapanuliMedia.co.id

Korupsi dana desa umumnya sangat sederhana. Para pelaku masih menggunakan cara-cara lama, seperti mark-up proyek, penggelapan, kegiatan atau program fiktif, dan pemotongan anggaran, serta manipulasi LPJ dengan cara nota pembelian palsu, stempel toko palsu,PemotonganPajak Palsu  dan tanda tangan peserta musyawarah yang dipalsukan. 

Modus-modus tersebut tidak memerlukan teknik yang canggih. Sebagai mana disebutkan oleh seorang warga Desa di Kab.Tapanuli Utara(25/09)usai konfirmasi di Kantor Inspektorat Kab.Taput

Inspektorat selaku pengawas dana desa nyaris tidak berfungsi, dengan dalih jumlah desa yang begitu banyak, tidak sebanding dengan jumlah tenaga auditor, maka kepala Tim Inspektorat beralasan tidak bisa turun ke lapangan karena belum ada perintah dari atasan setempat” ujar seorang warga yang tidak mau disebutkan.

Pegiat Sosial media moeshs menulis dalam sebuah artikel bahwa ada tiga faktor penyebap yang mudah dalam praktik korupsi dana Desa Pertama, Monopoli Anggaran, Dominasi penyelenggara desa dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran desa masih sangat besar. Hanya mereka saja yang mengetahui rincian anggaran dan kegiatan.

Akibatnya, walau mereka memanipulasi, mark-up, mengubah spesifikasi barang, atau menyunat anggaran, tidak akan ada yang tahu dan protes. Kedua, Kemauan dan Kemampuan masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan dan pengawasan masih lemah atau bahkan ada intervnsi dari Pihak Desa ketika warga memepertanyakan Penggunaan Dana Desa.

Banyak yang tidak tahu ada dana desa dan tujuan penggunaannya. Ada pula yang menganggap penyusunan dan pengawasan bukan urusan mereka. Kalaupun ada yang memiliki kemauan, hal itu tidak ditunjang oleh kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan ataupun pengawasan, seperti cara-cara menyusun anggaran dan mengawasi pelaksaan proyek dan yang Ketiga, Tekanan Struktur Pelaku korupsi dana desa bukan hanya perangkat desa.

Dalam beberapa kasus, perangkat kecamatan pun diduga turut terlibat. Mereka biasanya menggunakan kewenangan memverifikasi anggaran, rencana pembangunan jangka menengah desa, dan laporan pertanggungjawaban untuk mendapat setoran atau tanda terima kasih dari penyelenggara desa” salah seorang warga Dari Kecamatan Parmonangan yg tidak bersedia namanya disebutkan.

Bukan hanya itu, pengawasan juga kurang berfungsi karena terjadinya praktik kolusi dengan model Tau Sama Tau (TST) sehingga pengawasan lapangan tidak berjalan sebagai mana mestinya.(Harapan.Sagala/ Darwin Manalu)

TapanuliMedia.co.id

Korupsi dana desa umumnya sangat sederhana. Para pelaku masih menggunakan cara-cara lama, seperti mark-up proyek, penggelapan, kegiatan atau program fiktif, dan pemotongan anggaran, serta manipulasi LPJ dengan cara nota pembelian palsu, stempel toko palsu,PemotonganPajak Palsu  dan tanda tangan peserta musyawarah yang dipalsukan. 

Modus-modus tersebut tidak memerlukan teknik yang canggih. Sebagai mana disebutkan oleh seorang warga Desa di Kab.Tapanuli Utara(25/09)usai konfirmasi di Kantor Inspektorat Kab.Taput

Inspektorat selaku pengawas dana desa nyaris tidak berfungsi, dengan dalih jumlah desa yang begitu banyak, tidak sebanding dengan jumlah tenaga auditor, maka kepala Tim Inspektorat beralasan tidak bisa turun ke lapangan karena belum ada perintah dari atasan setempat” ujar seorang warga yang tidak mau disebutkan.

Pegiat Sosial media moeshs menulis dalam sebuah artikel bahwa ada tiga faktor penyebap yang mudah dalam praktik korupsi dana Desa Pertama, Monopoli Anggaran, Dominasi penyelenggara desa dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran desa masih sangat besar. Hanya mereka saja yang mengetahui rincian anggaran dan kegiatan.

Akibatnya, walau mereka memanipulasi, mark-up, mengubah spesifikasi barang, atau menyunat anggaran, tidak akan ada yang tahu dan protes. Kedua, Kemauan dan Kemampuan masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan dan pengawasan masih lemah atau bahkan ada intervnsi dari Pihak Desa ketika warga memepertanyakan Penggunaan Dana Desa.

Banyak yang tidak tahu ada dana desa dan tujuan penggunaannya. Ada pula yang menganggap penyusunan dan pengawasan bukan urusan mereka. Kalaupun ada yang memiliki kemauan, hal itu tidak ditunjang oleh kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan ataupun pengawasan, seperti cara-cara menyusun anggaran dan mengawasi pelaksaan proyek dan yang Ketiga, Tekanan Struktur Pelaku korupsi dana desa bukan hanya perangkat desa.

Dalam beberapa kasus, perangkat kecamatan pun diduga turut terlibat. Mereka biasanya menggunakan kewenangan memverifikasi anggaran, rencana pembangunan jangka menengah desa, dan laporan pertanggungjawaban untuk mendapat setoran atau tanda terima kasih dari penyelenggara desa” salah seorang warga Dari Kecamatan Parmonangan yg tidak bersedia namanya disebutkan.

Bukan hanya itu, pengawasan juga kurang berfungsi karena terjadinya praktik kolusi dengan model Tau Sama Tau (TST) sehingga pengawasan lapangan tidak berjalan sebagai mana mestinya.(Harapan.Sagala/ Darwin Manalu)

Minim Pengawasan Dana Desa Rawan Di Korupsi

Siswa dan Guru Victory Lutheran College Australia Kunjungi Yayasan BNKP Gunungsitoli

Siswa dan Guru Victory Lutheran College Australia Kunjungi Yayasan BNKP Gunungsitoli

Siswa dan Guru Victory Lutheran College Australia Kunjungi Yayasan BNKP Gunungsitoli

TapanuliMedia.co.id

Sejumlah siswa dan guru dari Victory Lutheran College Australia, mengadakan kunjungan ke sekolah Yayasan BNKP Gunungsitoli. 

Ketua Yayasan Perguruan BNKP Gunungsitoli, Firman Harefa kepada RRI mengatakan kunjungan tersebut sebagai tindak lanjut MoU yang telah disepakati dalam bentuk kerjasama Sister School Relationship dimana terjadi pertukaran pelajar Indonesia dan Australia termasuk guru.

Untuk saat ini ada sebelas orang yakni dua orang Guru dan sembilan orang siswa dari Victory Lutheran College Australia berkunjung ke Yayasan BNKP selama satu minggu," ujarnya, Selasa (25/9/2018).

Melalui pertukaran pelajar dan guru ini, kata Firman Harefa, para pelajar dari kedua sekolah akan mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang baru terlebih dalam mengasah kemampuan bahasa Inggris siswa dari BNKP.

Selain itu, lanjut Firman, tidak hanya sekedar bertukar tempat bersekolah tetapi kesempatan untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya selama berada di Yayasan BNKP, guru dan siswa dari Victory Lutheran College Australi akan mempelajari kurikulum, budaya Nias, dan pengetahuan.

Selain belajar, guru dan para siswanya juga kita ajak melihat langsung sejumlah objek-objek wisata dan beberapa objek lokasi budaya Nias," jelasnya. (Harapan.S)

TapanuliMedia.co.id

Sejumlah siswa dan guru dari Victory Lutheran College Australia, mengadakan kunjungan ke sekolah Yayasan BNKP Gunungsitoli. 

Ketua Yayasan Perguruan BNKP Gunungsitoli, Firman Harefa kepada RRI mengatakan kunjungan tersebut sebagai tindak lanjut MoU yang telah disepakati dalam bentuk kerjasama Sister School Relationship dimana terjadi pertukaran pelajar Indonesia dan Australia termasuk guru.

Untuk saat ini ada sebelas orang yakni dua orang Guru dan sembilan orang siswa dari Victory Lutheran College Australia berkunjung ke Yayasan BNKP selama satu minggu," ujarnya, Selasa (25/9/2018).

Melalui pertukaran pelajar dan guru ini, kata Firman Harefa, para pelajar dari kedua sekolah akan mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang baru terlebih dalam mengasah kemampuan bahasa Inggris siswa dari BNKP.

Selain itu, lanjut Firman, tidak hanya sekedar bertukar tempat bersekolah tetapi kesempatan untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya selama berada di Yayasan BNKP, guru dan siswa dari Victory Lutheran College Australi akan mempelajari kurikulum, budaya Nias, dan pengetahuan.

Selain belajar, guru dan para siswanya juga kita ajak melihat langsung sejumlah objek-objek wisata dan beberapa objek lokasi budaya Nias," jelasnya. (Harapan.S)

Siswa dan Guru Victory Lutheran College Australia Kunjungi Yayasan BNKP Gunungsitoli

Gubsu Edy Rahmayadi Bantah Tampar Suporter PSMS.

Gubsu Edy Rahmayadi Bantah Tampar Suporter PSMS.

Gubsu Edy Rahmayadi Bantah Tampar Suporter PSMS.

TapanuliMedia.co.id

Ketua umum PSSI Pusat Edy Rahmayadi akhirnya memberikan klarifikasi terkait aksinya yang sempat viral saat dikabarkan melakukan tindakan penamparan terhadap seorang suporter tim PSMS.

Hal itu terjadi, kala Edy yang saat ini menjabar sebagai Gubernur Sumut melihat langsung pertandingan lanjutan Liga 1 yang mempertemukan tuan rumah PSMS menjamu Persela, di Stadion Teladan Medan, Jumat (21/9) sore.

Dari pantauan sejumlah awak media, Edy yang kala itu berada di tribun VVIP (barat) langsung datang ke tribun Utara yang merupakan sumber lokasi flare dinyalakan. Edy kemudian menghampiri sejumlah suporter dan sempat memberikan kontak fisik terhadap salah satu suporter PSMS.

Hadir di sela–sela kegiatan pawai obor Asian Para Games 2018 di Medan, Minggu (23/9), Edy menegaskan tidak ada niat melakukan tindakan penamparan seperti informasi yang beredar dan sempat viral di media sosial. Edy mengatakan, kontak fisik tersebut hanya menyentuh pipi sebagai bentuk refleks dan peringatan saja.

“Saya datang ke sana (tribun) maksudnya mengingatkan kepada anak – anak kita, jangan! (nyalakan flare). Sudah suatu kebiaaan saya kalo saya ketemu anak – anak, saya pegang pipi. Kalo gak pegang pipi, pegang kepala. Kok, larinya (maksudnya) di tampar gitu? Tangan saya ini besar, kalau nampar orang mungkin, hadeh. Sayang sekali,” ucap Edy dengan nada tegas.

Edy menambahkan, tindakan yang dilakukan sejumlah oknum suporter tersebut justru tidak hanya membahayakan bagi pemain di lapangan, namun juga merugikan tim secara finansial akibat denda yang akan diterima oleh setiap tim tuan rumah.

“Itu setiap main, sekali flare gitu itu denda Rp 20 juta. Jadi, kalau empat kali dia, berarti Rp 80 juta. Kan sayang uangnya ini. Tapi, persoalannya bukan uang, malu Sumut masak tidak bisa tertib persoalan seperti itu,” kata Edy.

Menurut Edy, kehadiran suporter di dalam stadion memang sangat penting, terutama untuk menambah motivasi dan energi baru bagi tim kesayangannya berlaga. Tetapi, Edy mengingatkan untuk tetap menjaga ketertiban selama di dalam Stadion, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

“Kepada seluruh pecinta sepakbola, suporter boleh berteriak – teriak. Tapi, tunjukkan bahwa Sumut itu tertib, disiplin. Lho ini kita sudah memberikan hiburan kepada rakyat Sumut, dan kita berharap berprestasi. Kita belum berprestasi, melanggar terus, jadi doa kita tidak pernah terkabulkan. Untuk rakyat Sumut mari kita tegakkan itu. Salam olahraga untuk kita semua, dan kita atur ketertiban sehingga kita bisa berprestasi,” harapnya.

Ditegaskan Edy, jika tindakan seperti menyalakan flare dan sejenisnya yang bisa membahayakan pemain maupun penonton di dalam stadion, tentu akan diberikan sanksi tegas dari komisi disiplin PSSI. Hal itu diterapkan guna menghindarkan diri dari kejadian yang tidak diinginkan.

“Jadi setiap saat saya menandatangani pelanggaran – pelanggaran se 34 Provinsi di Indonesia terkhusus di Sumut, saya melarang itu (flare) untuk klub lain, termasuk 18 klub yang bertanding di liga 1. Salah satunya yang tidak pernah bisa berhenti di Sumatera Utara. Pas kebetulan di kampung saya, dan saat ini gubernurnya saya pula,” ucapnya.

Sebelumnya, disinyalir mantan Pangkostrad RI itu melakukan tindakan tersebut karena geram melihat perilaku sejumlah suporter yang menyalakan flare (kembang api) di dalam Stadion saat pertandingan masih berlangsung. Penyalaan flare ini seabgai bentuk kekecewaan suporter karena PSMS saat itu tertinggal 1-2, meski akhirnya mampu membalikkan kedudukan dengan kemenangan 3-2.(J.S/E.H)

TapanuliMedia.co.id

Ketua umum PSSI Pusat Edy Rahmayadi akhirnya memberikan klarifikasi terkait aksinya yang sempat viral saat dikabarkan melakukan tindakan penamparan terhadap seorang suporter tim PSMS.

Hal itu terjadi, kala Edy yang saat ini menjabar sebagai Gubernur Sumut melihat langsung pertandingan lanjutan Liga 1 yang mempertemukan tuan rumah PSMS menjamu Persela, di Stadion Teladan Medan, Jumat (21/9) sore.

Dari pantauan sejumlah awak media, Edy yang kala itu berada di tribun VVIP (barat) langsung datang ke tribun Utara yang merupakan sumber lokasi flare dinyalakan. Edy kemudian menghampiri sejumlah suporter dan sempat memberikan kontak fisik terhadap salah satu suporter PSMS.

Hadir di sela–sela kegiatan pawai obor Asian Para Games 2018 di Medan, Minggu (23/9), Edy menegaskan tidak ada niat melakukan tindakan penamparan seperti informasi yang beredar dan sempat viral di media sosial. Edy mengatakan, kontak fisik tersebut hanya menyentuh pipi sebagai bentuk refleks dan peringatan saja.

“Saya datang ke sana (tribun) maksudnya mengingatkan kepada anak – anak kita, jangan! (nyalakan flare). Sudah suatu kebiaaan saya kalo saya ketemu anak – anak, saya pegang pipi. Kalo gak pegang pipi, pegang kepala. Kok, larinya (maksudnya) di tampar gitu? Tangan saya ini besar, kalau nampar orang mungkin, hadeh. Sayang sekali,” ucap Edy dengan nada tegas.

Edy menambahkan, tindakan yang dilakukan sejumlah oknum suporter tersebut justru tidak hanya membahayakan bagi pemain di lapangan, namun juga merugikan tim secara finansial akibat denda yang akan diterima oleh setiap tim tuan rumah.

“Itu setiap main, sekali flare gitu itu denda Rp 20 juta. Jadi, kalau empat kali dia, berarti Rp 80 juta. Kan sayang uangnya ini. Tapi, persoalannya bukan uang, malu Sumut masak tidak bisa tertib persoalan seperti itu,” kata Edy.

Menurut Edy, kehadiran suporter di dalam stadion memang sangat penting, terutama untuk menambah motivasi dan energi baru bagi tim kesayangannya berlaga. Tetapi, Edy mengingatkan untuk tetap menjaga ketertiban selama di dalam Stadion, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

“Kepada seluruh pecinta sepakbola, suporter boleh berteriak – teriak. Tapi, tunjukkan bahwa Sumut itu tertib, disiplin. Lho ini kita sudah memberikan hiburan kepada rakyat Sumut, dan kita berharap berprestasi. Kita belum berprestasi, melanggar terus, jadi doa kita tidak pernah terkabulkan. Untuk rakyat Sumut mari kita tegakkan itu. Salam olahraga untuk kita semua, dan kita atur ketertiban sehingga kita bisa berprestasi,” harapnya.

Ditegaskan Edy, jika tindakan seperti menyalakan flare dan sejenisnya yang bisa membahayakan pemain maupun penonton di dalam stadion, tentu akan diberikan sanksi tegas dari komisi disiplin PSSI. Hal itu diterapkan guna menghindarkan diri dari kejadian yang tidak diinginkan.

“Jadi setiap saat saya menandatangani pelanggaran – pelanggaran se 34 Provinsi di Indonesia terkhusus di Sumut, saya melarang itu (flare) untuk klub lain, termasuk 18 klub yang bertanding di liga 1. Salah satunya yang tidak pernah bisa berhenti di Sumatera Utara. Pas kebetulan di kampung saya, dan saat ini gubernurnya saya pula,” ucapnya.

Sebelumnya, disinyalir mantan Pangkostrad RI itu melakukan tindakan tersebut karena geram melihat perilaku sejumlah suporter yang menyalakan flare (kembang api) di dalam Stadion saat pertandingan masih berlangsung. Penyalaan flare ini seabgai bentuk kekecewaan suporter karena PSMS saat itu tertinggal 1-2, meski akhirnya mampu membalikkan kedudukan dengan kemenangan 3-2.(J.S/E.H)

Gubsu Edy Rahmayadi Bantah Tampar Suporter PSMS.

Polri dan TNI di Sumatera Utara Siap Amankan Pesta Demokrasi 2019

Polri dan TNI di Sumatera Utara Siap Amankan Pesta Demokrasi 2019

Polri dan TNI di Sumatera Utara Siap Amankan Pesta Demokrasi 2019

TapanuliMedia.co.id

Tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota legislatif sudah memasuki tahapan kampanye. Di tahapan ini pengamanan sangat diperlukan.

Aparat Kepolisian dan TNI siap untuk menyukseskan gelaran Pilpres dan Pileg. Di wilayah hukum Polda Sumatera Utara hari ini dilaksanakan apel gabungan  antara Kepolisian dan TNI di halaman Polda Sumatera Utara.

Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto mengatakan, apel gabungan diselenggarakan untuk mengecek kesiapan personel, sarana dan prasarana sebelum diterjunkan dalam melaksanakan pengamanan. Dia meminta setiap personel yang terlibat untuk dapat memahami dengan benar tugas dan fungsinya.

Lakukan pengamanan dengan sebaik-baiknya dengan saling memback up situasi agar tidak terjadi hal-hal yang fatal selama pesta demokrasi,” ujarnya.

Dia menjelaskan, setiap petugas yang terlibat pengamanan wajib melaporkan situasi terkini baik saat ada gangguan atau tidak kepada perwira penanggung jawab, yang nantinya akan teruskan secara berjenjang.

Untuk menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif dalam menyambut Pilpres dan Pileg 2019, Agus Andrianto adanya sinergitas dan soliditas TNI-Polri sangat diperlukan sebagai kekuatan utama melindungi bangsa.

Apel ini merupakan simbol kepada seluruh peserta pemilu untuk tidak mencoba memecah belah TNI Polri. Ini merupakan kesiapan Kodam I/BB dan Polda Sumut yang siap mengamankan Pileg dan Pilpres 2019," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama Pangdam I/BB Mayjen Sabrar Fadhillah mengajak personel TNI/Polri selalu bersinergi dan meningkatkan kesolidan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban.

Mari kita bekerja sama dengan baik dan bertanggung jawab sebagai jaminan keamanan bagi seluruh rakyat, serta melindungi bangsa dan negara," ajak Pangdam Fadhillah yang juga mantan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI tersebut.

Untuk mengamankan pesta demokrasi di provinsi Sumatera Utara disiapkan 13 ribu personel  keamanan dari Kepolisian dan TNI. Gelar apel kesiapan pengamanan diikuti 1500 personil.(Edward Htb)

TapanuliMedia.co.id

Tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota legislatif sudah memasuki tahapan kampanye. Di tahapan ini pengamanan sangat diperlukan.

Aparat Kepolisian dan TNI siap untuk menyukseskan gelaran Pilpres dan Pileg. Di wilayah hukum Polda Sumatera Utara hari ini dilaksanakan apel gabungan  antara Kepolisian dan TNI di halaman Polda Sumatera Utara.

Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto mengatakan, apel gabungan diselenggarakan untuk mengecek kesiapan personel, sarana dan prasarana sebelum diterjunkan dalam melaksanakan pengamanan. Dia meminta setiap personel yang terlibat untuk dapat memahami dengan benar tugas dan fungsinya.

Lakukan pengamanan dengan sebaik-baiknya dengan saling memback up situasi agar tidak terjadi hal-hal yang fatal selama pesta demokrasi,” ujarnya.

Dia menjelaskan, setiap petugas yang terlibat pengamanan wajib melaporkan situasi terkini baik saat ada gangguan atau tidak kepada perwira penanggung jawab, yang nantinya akan teruskan secara berjenjang.

Untuk menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif dalam menyambut Pilpres dan Pileg 2019, Agus Andrianto adanya sinergitas dan soliditas TNI-Polri sangat diperlukan sebagai kekuatan utama melindungi bangsa.

Apel ini merupakan simbol kepada seluruh peserta pemilu untuk tidak mencoba memecah belah TNI Polri. Ini merupakan kesiapan Kodam I/BB dan Polda Sumut yang siap mengamankan Pileg dan Pilpres 2019," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama Pangdam I/BB Mayjen Sabrar Fadhillah mengajak personel TNI/Polri selalu bersinergi dan meningkatkan kesolidan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban.

Mari kita bekerja sama dengan baik dan bertanggung jawab sebagai jaminan keamanan bagi seluruh rakyat, serta melindungi bangsa dan negara," ajak Pangdam Fadhillah yang juga mantan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI tersebut.

Untuk mengamankan pesta demokrasi di provinsi Sumatera Utara disiapkan 13 ribu personel  keamanan dari Kepolisian dan TNI. Gelar apel kesiapan pengamanan diikuti 1500 personil.(Edward Htb)

Polri dan TNI di Sumatera Utara Siap Amankan Pesta Demokrasi 2019

Targetkan Menang Pemilu 2019, DPD PDI Perjuangan DIY Gelar Rakorda

Targetkan Menang Pemilu 2019, DPD PDI Perjuangan DIY Gelar Rakorda

Targetkan Menang Pemilu 2019, DPD PDI Perjuangan DIY Gelar Rakorda

TapanuliMedia.co.id

DPD PDI Perjuangan DIY menggelar rapat koordinasi daerah (Rakorda) Pemenangan Pilpres dan Pileg 2019, di Rich Hotel, DIY. 

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh pengurus DPD PDI Perjuangan DIY, DPC, PAC dan seluruh caleg yang diusung oleh PDI Perjuangan yaitu 8 caleg DPR RI, 55 caleg DPRD DIY, caleg untuk DPRD kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, Kulonprogo dan Kota Yogyakarta. 

"Rakorda Pemenangan Pilpres dan Pileg 2019 adalah untuk langkah memantapkan gerak seluruh organ partai. Rakorda ini sifatnya khusus, untuk pemenangan Pilpres dan Pileg 2019. Kita bersyukur pasangan Joko Widodo -Maruf Amin sudah mendapatkan nomor urut 1 ini awal yang baik," kata Bambang Praswanto, Ketua DPD PDI Perjuangan DIY, Sabtu, (22/9/2018).

Kegiatan Rakorda pemenangan Pilpres dan Pileg 2019 disebutkan bertujuan menggerakan semua organ partai, kader dan simpatisan.

Secara resmi kegiatan dibuka oleh Ketua DPP PDI Perjuangan, Mohammad Prakosa dan pengarahan dilakukan oleh Idham Samawi, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang kaderisasi dan ideologi. 

Wakil ketua DPD PDI Perjuangan yang juga caleg DPRD DIY dapil Kota Yogyakarta Eko Suwanto menyatakan seluruh kekuatan partai dalam barisan pergerakan yang kompak dan terus bergerak menemui rakyat dan mendengarkan aspirasi rakyat dengan bermartabat dan berbudaya. 

"Kita yakin dengan bergerak terus berjuang menyatu dengan hati dan pikiran rakyat, PDI Perjuangan dan Jokowi Ma'ruf akan menangkan Pemilu 2019", ujar Politisi Muda PDI Perjuangan Eko Suwanto.

Mohammad Prakoso, Ketua DPP PDI Perjuangan menyebutkan saat ini tingkat kepercayaan rakyat kepada partai perlu dijaga. Beberapa survey yang ada dalam dinamika politik nasional perolehan angka cukup tinggi. 

"Ada rentang yang jauh dengan partai lain dari pemilu ke pemilu sejak 1999, 2004, 2009 hingga 2014. Meski merasa nyaman, kita semua harus waspada. Konsolidasi seluruh partai, ini masih ada waktu hingga jelang Pilpres dan Pileg. Kita percaya diri boleh tapi juga perlu waspada," kata Prakosa.

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan bidang Agitasi dan Propaganda, Eko Suwanto menambahkan dalam proses berdemokrasi di Pilpres dan Pileg 2019 diharapkan bisa berlangsung dengan suasana damai dan guyub. 

"Seluruh elemen kita dorong bisa mewujudkan pemilu yang damai dan aman. Rakyat bisa berpartisipasi aktif dengan memilih PDI Perjuangan untuk membawa kesejahteraan rakyat, semua bisa bersatu untuk kemenangan Joko Widodo-Maruf Amin. Kita akan berkampanye dengan gembira agar rakyat senang dan nyaman. Kita berkomitmen dukung KPU, Bawaslu, Polri dan TNI ciptakan pemilu yang berintegritas," kata Politisi PDIP yang juga Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto.

TapanuliMedia.co.id

DPD PDI Perjuangan DIY menggelar rapat koordinasi daerah (Rakorda) Pemenangan Pilpres dan Pileg 2019, di Rich Hotel, DIY. 

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh pengurus DPD PDI Perjuangan DIY, DPC, PAC dan seluruh caleg yang diusung oleh PDI Perjuangan yaitu 8 caleg DPR RI, 55 caleg DPRD DIY, caleg untuk DPRD kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, Kulonprogo dan Kota Yogyakarta. 

"Rakorda Pemenangan Pilpres dan Pileg 2019 adalah untuk langkah memantapkan gerak seluruh organ partai. Rakorda ini sifatnya khusus, untuk pemenangan Pilpres dan Pileg 2019. Kita bersyukur pasangan Joko Widodo -Maruf Amin sudah mendapatkan nomor urut 1 ini awal yang baik," kata Bambang Praswanto, Ketua DPD PDI Perjuangan DIY, Sabtu, (22/9/2018).

Kegiatan Rakorda pemenangan Pilpres dan Pileg 2019 disebutkan bertujuan menggerakan semua organ partai, kader dan simpatisan.

Secara resmi kegiatan dibuka oleh Ketua DPP PDI Perjuangan, Mohammad Prakosa dan pengarahan dilakukan oleh Idham Samawi, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang kaderisasi dan ideologi. 

Wakil ketua DPD PDI Perjuangan yang juga caleg DPRD DIY dapil Kota Yogyakarta Eko Suwanto menyatakan seluruh kekuatan partai dalam barisan pergerakan yang kompak dan terus bergerak menemui rakyat dan mendengarkan aspirasi rakyat dengan bermartabat dan berbudaya. 

"Kita yakin dengan bergerak terus berjuang menyatu dengan hati dan pikiran rakyat, PDI Perjuangan dan Jokowi Ma'ruf akan menangkan Pemilu 2019", ujar Politisi Muda PDI Perjuangan Eko Suwanto.

Mohammad Prakoso, Ketua DPP PDI Perjuangan menyebutkan saat ini tingkat kepercayaan rakyat kepada partai perlu dijaga. Beberapa survey yang ada dalam dinamika politik nasional perolehan angka cukup tinggi. 

"Ada rentang yang jauh dengan partai lain dari pemilu ke pemilu sejak 1999, 2004, 2009 hingga 2014. Meski merasa nyaman, kita semua harus waspada. Konsolidasi seluruh partai, ini masih ada waktu hingga jelang Pilpres dan Pileg. Kita percaya diri boleh tapi juga perlu waspada," kata Prakosa.

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan bidang Agitasi dan Propaganda, Eko Suwanto menambahkan dalam proses berdemokrasi di Pilpres dan Pileg 2019 diharapkan bisa berlangsung dengan suasana damai dan guyub. 

"Seluruh elemen kita dorong bisa mewujudkan pemilu yang damai dan aman. Rakyat bisa berpartisipasi aktif dengan memilih PDI Perjuangan untuk membawa kesejahteraan rakyat, semua bisa bersatu untuk kemenangan Joko Widodo-Maruf Amin. Kita akan berkampanye dengan gembira agar rakyat senang dan nyaman. Kita berkomitmen dukung KPU, Bawaslu, Polri dan TNI ciptakan pemilu yang berintegritas," kata Politisi PDIP yang juga Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto.

Targetkan Menang Pemilu 2019, DPD PDI Perjuangan DIY Gelar Rakorda

Pengembangan Koperasi Bisa Jawab Penyebab Rendahnya Tingkat Kesejahetaraan Masyarakat Desa

Pengembangan Koperasi Bisa Jawab Penyebab Rendahnya Tingkat Kesejahetaraan Masyarakat Desa

Pengembangan Koperasi Bisa Jawab Penyebab Rendahnya Tingkat Kesejahetaraan Masyarakat Desa

TapanuliMedia.co.id

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Braman Setyo menyoroti masalah rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Braman solusi untuk mengatasi masalah itu yakni dengan berkolaborasi membangun koperasi. 

“Karena selama ini yang mensejahterakan ekonomi masyarakat itu ya melalui koperasi,” kata Braman menanggapi pelantikan dirinya sebagai pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Jakarta, Minggu (23/9/2018).

Sebuah penelitian baru-baru ini menyebutkan bahwa, faktor penyebab tingkat kesejahteraan di desa masih rendah, diakibatkan karena masyarakat di desa tidak berdaya. Ketidak berdayaan masyarakat di desa itu di sebabkan beberapa alasan.

Di antaranya karena tidak memiliki ilmu pengetahuan, pengalaman, skill dan tidak bisa berkoordinasi dan bekerja sama dengan satu kelompok-kelompok usaha. Di tambah lagi dengan program kegiatan pemerintah yang tidak mengangkat dan mengarahkan masyarakat desa untuk menjadi lebih baik.

“Nah ini akan saya angkat dan akan jadi suatu kebijakan ke depan, bahwa perlu suatu kebijakan untuk membangun koperasi,” ujar Braman.

Braman mengakui pengembangan koperasi di Tanah Air mengalami sejumlah kendala seperti masalah sumber daya manusia (SDM), pengembangan usaha, pemanfaatan teknologi dan modal usaha (pembiayaan). Untuk mengatasi kendala itu menurut Braman perlu kolaborasi stakeholders terkait.

“Kolaborasi ini sangat penting, antar pemerintah saja kadang kita sulit. Yang menguasai teknologi itu siapa ? Kan telkom misalnya. Diajaklah berkokaborasi bagaimana pengembangan koperasi supaya mengikuti era ekonomi digital sekarang ini,” paparnya.

“Kontribusi saya selaku mewakili LPDB, kami soroti dari sisi pembiayaan ke depan bagaimana,” sambung Braman.

Namun sebagai pengurus ISEI Bidang Pemberdayaan UMKM dan Koperasi, Braman akan merumuskan kebijakan pengembangan koperasi yang bakal menjadi rule model ke depan. Sebagaimana pengalamannya membangun koperasi saat masih bertugas di Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur tahun 2009-2010.

”Sesuai dengan kompetensi dan pengalaman yang pernah saya lakukan ini akan menjadi satu model untuk saya masukan menjadi suatu bahan kebijakan khususnya untuk pengembangan UMKM dan koperasi ke depannya bagaimana,” papar dia.

Braman dilantik sebagai pengurus ISEI untuk periode 2018/2021 bersama 70 lebih sarjana ekonomi ternama lainnya di gedung Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (21/9/2018). Pelantikan ini sebagai tindaklanjut dari hasil Kongres ISEI ke XX di Bandung pada 9 Agustus 2018, yang mengamanatkan kepada ketua umum terpilih Perri Warjiwo untuk membantuk pengurus pusat.(SYARIF HASAN SALAMPESSY/Pedro Pardede)

TapanuliMedia.co.id

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Braman Setyo menyoroti masalah rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Braman solusi untuk mengatasi masalah itu yakni dengan berkolaborasi membangun koperasi. 

“Karena selama ini yang mensejahterakan ekonomi masyarakat itu ya melalui koperasi,” kata Braman menanggapi pelantikan dirinya sebagai pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Jakarta, Minggu (23/9/2018).

Sebuah penelitian baru-baru ini menyebutkan bahwa, faktor penyebab tingkat kesejahteraan di desa masih rendah, diakibatkan karena masyarakat di desa tidak berdaya. Ketidak berdayaan masyarakat di desa itu di sebabkan beberapa alasan.

Di antaranya karena tidak memiliki ilmu pengetahuan, pengalaman, skill dan tidak bisa berkoordinasi dan bekerja sama dengan satu kelompok-kelompok usaha. Di tambah lagi dengan program kegiatan pemerintah yang tidak mengangkat dan mengarahkan masyarakat desa untuk menjadi lebih baik.

“Nah ini akan saya angkat dan akan jadi suatu kebijakan ke depan, bahwa perlu suatu kebijakan untuk membangun koperasi,” ujar Braman.

Braman mengakui pengembangan koperasi di Tanah Air mengalami sejumlah kendala seperti masalah sumber daya manusia (SDM), pengembangan usaha, pemanfaatan teknologi dan modal usaha (pembiayaan). Untuk mengatasi kendala itu menurut Braman perlu kolaborasi stakeholders terkait.

“Kolaborasi ini sangat penting, antar pemerintah saja kadang kita sulit. Yang menguasai teknologi itu siapa ? Kan telkom misalnya. Diajaklah berkokaborasi bagaimana pengembangan koperasi supaya mengikuti era ekonomi digital sekarang ini,” paparnya.

“Kontribusi saya selaku mewakili LPDB, kami soroti dari sisi pembiayaan ke depan bagaimana,” sambung Braman.

Namun sebagai pengurus ISEI Bidang Pemberdayaan UMKM dan Koperasi, Braman akan merumuskan kebijakan pengembangan koperasi yang bakal menjadi rule model ke depan. Sebagaimana pengalamannya membangun koperasi saat masih bertugas di Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur tahun 2009-2010.

”Sesuai dengan kompetensi dan pengalaman yang pernah saya lakukan ini akan menjadi satu model untuk saya masukan menjadi suatu bahan kebijakan khususnya untuk pengembangan UMKM dan koperasi ke depannya bagaimana,” papar dia.

Braman dilantik sebagai pengurus ISEI untuk periode 2018/2021 bersama 70 lebih sarjana ekonomi ternama lainnya di gedung Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (21/9/2018). Pelantikan ini sebagai tindaklanjut dari hasil Kongres ISEI ke XX di Bandung pada 9 Agustus 2018, yang mengamanatkan kepada ketua umum terpilih Perri Warjiwo untuk membantuk pengurus pusat.(SYARIF HASAN SALAMPESSY/Pedro Pardede)

Pengembangan Koperasi Bisa Jawab Penyebab Rendahnya Tingkat Kesejahetaraan Masyarakat Desa

Kepala BKD : Kewenangan Pengangkatan Honorer K2 Ada di Pemerintah Pusat.

Kepala BKD : Kewenangan Pengangkatan Honorer K2 Ada di Pemerintah Pusat.

Kepala BKD : Kewenangan Pengangkatan Honorer K2 Ada di Pemerintah Pusat.

TapanuliMedia.co.id

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Subang, Nina Herlina menegaskan, persoalan tuntutan para Tenaga Honorer Katagori Dua bukan kewengan Pemerintah Daerah mengenai pengangkatan menjadi PNS, tetapi itu tanahnya berada di Pemerintah Pusat.

"Kami hanya bisa mengakomodir semua usulan Mereka, ke Pemerintah Pusat, dan finalnya ada di Pemerintah Pusat, baik itu diangkat atau tidaknya tenaga honorer Katagori dua tersebut," ujar Nina kepada di Subang, Sabtu (22/9/2018).

Selama Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, tidak direvisi oleh Pemerintah, maka kata Nina, nasib tenaga honorer Katagori dua selamanya tetap akan terkatung-katung, tetapi pihaknya tetap berharap pemerintah mau merevisi undang-undang tersebut.

"Nasib tenaga honorer Katagori dua itu kan tergantung dari Pemerintah, padahal revisi undang-undang itu kan sebagai pintu masuk tenaga honorer Katagori dua diangkat menjadi PNS, selama pemerintah tidak melakukannya, Kita tidak bisa apa-apa," tegasnya.

Sementara itu jika berbicara secara jujur lanjut Nina, keberadaan tenaga honorer Katagori Dua itu, secara administrasi sudah gugur dengan sendirinya, karena dalam undang-undang ASN, batasan usia 35 tahun itu menjadi ketentuan untuk diangkat menjadi PNS.

Kendati demikian Nina tetap berharap, ada solusi dan regulasi baru yang mengatur tentang tenaga honorer Katagori Dua ini, karena keberadaannya tidak hanya dibutuhkan oleh Pemkab Subang, tetapi juga sangat membantu jalannya roda pemerintahan selama ini.

"Jujur Saya katakan, keberadaan tenaga honorer Katagori dua ini tidak hanya Kita butuhkan, tetapi sangat membantu terhadap kinerja pemerintahan di daerah khususnya di Kabupaten Subang," tandas Nina.(Koresponden Subang :RUSLAN EFENDI)

TapanuliMedia.co.id

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Subang, Nina Herlina menegaskan, persoalan tuntutan para Tenaga Honorer Katagori Dua bukan kewengan Pemerintah Daerah mengenai pengangkatan menjadi PNS, tetapi itu tanahnya berada di Pemerintah Pusat.

"Kami hanya bisa mengakomodir semua usulan Mereka, ke Pemerintah Pusat, dan finalnya ada di Pemerintah Pusat, baik itu diangkat atau tidaknya tenaga honorer Katagori dua tersebut," ujar Nina kepada di Subang, Sabtu (22/9/2018).

Selama Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, tidak direvisi oleh Pemerintah, maka kata Nina, nasib tenaga honorer Katagori dua selamanya tetap akan terkatung-katung, tetapi pihaknya tetap berharap pemerintah mau merevisi undang-undang tersebut.

"Nasib tenaga honorer Katagori dua itu kan tergantung dari Pemerintah, padahal revisi undang-undang itu kan sebagai pintu masuk tenaga honorer Katagori dua diangkat menjadi PNS, selama pemerintah tidak melakukannya, Kita tidak bisa apa-apa," tegasnya.

Sementara itu jika berbicara secara jujur lanjut Nina, keberadaan tenaga honorer Katagori Dua itu, secara administrasi sudah gugur dengan sendirinya, karena dalam undang-undang ASN, batasan usia 35 tahun itu menjadi ketentuan untuk diangkat menjadi PNS.

Kendati demikian Nina tetap berharap, ada solusi dan regulasi baru yang mengatur tentang tenaga honorer Katagori Dua ini, karena keberadaannya tidak hanya dibutuhkan oleh Pemkab Subang, tetapi juga sangat membantu jalannya roda pemerintahan selama ini.

"Jujur Saya katakan, keberadaan tenaga honorer Katagori dua ini tidak hanya Kita butuhkan, tetapi sangat membantu terhadap kinerja pemerintahan di daerah khususnya di Kabupaten Subang," tandas Nina.(Koresponden Subang :RUSLAN EFENDI)

Kepala BKD : Kewenangan Pengangkatan Honorer K2 Ada di Pemerintah Pusat.