Menelisik Indonesia Science Expo 2019 oleh LIPI

Tapanuli Media Center
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) kembali menyelenggarakan Indonesia Science Expo (ISE) untuk memperkenalkan hasil-hasil terkini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.

Kepala LIPI, Laksana Tri Handoko mengatakan ISE pada tahun 2019 mengambil tema besar keanekaragaman hayati Indonesia untuk kehidupan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan.

“Sebagai salah satu negara mega biodiversity di dunia, keanekaragaman hayati merupakan salah satu kekuatan Indonesia dalam aktivitas penelitian sehingga bisa berkompetisi dengan negara-negara yang lain yang lebih maju,kata Handoko di Jakarta, Jumat (18/10/2019).

ISE diselenggarakan pada Rabu sampai Sabtu, 23-26 Oktober 2019, di ICE BSD, Serpong, Tangerang Selatan.

Di ISE 2019, keanekaragaman hayati Indonesia hadir dalam berbagai sentuhan teknologi dan inovasi yang ditampilkan lewat berbagai aktivitas seperti eksibisi hasil penelitian dari lembaga penelitian, perguruan tinggi dan industry; Science Movie; Science Show; Talkshow; seminar dan konferensi internasional; temu bisnis; juga beragam kegiatan kompetisi ilmiah generasi muda dalam LIPI Youth Science Fair.

Pada tahun 2019, LIPI Youth Science Fair akan menjadi ajang kompetisi berskala nasional dan internasional. Untuk tingkat nasional, LIPI Youth Science Fair akan memberi penghargaan para peneliti muda berprestasi di LIPI Young Scientist Award, proposal penelitian dalam Lomba Karya Ilmiah Remaja, juga invensi dan inovasi pelajar dalam National Young Inventors Award.

Ajang ISE juga menjadi tuan rumah untuk kompetisi inovasi dan invensi remaja tingkat internasional, International Exhibition for Young Inventors (IEYI). “Tahun ini adalah kali ketiga Indonesia menjadi tuan rumah setelah sebelumnya pada tahun 2007 di Yogyakarta dan tahun 2014 di Jakarta,” jelas Sekretaris Utama LIPI, Nur Tri Aries Suestiningtyas.

Untuk tahun ini, IEYI diikuti 150 proyek penelitian dari 11 negara peserta yakni Indonesia, Jepang, Macau, Malaysia, Philipina, Rusia, Singapura Taiwan, Thailand, Tiongkok, dan Vietnam. “IEYI bertujuan mendorong generasi muda untuk memiliki pemikiran kritis, penyampaian penelitian kepada publik serta mendapatkan pengalaman internasional untuk memperluas jejaring ilmiah,” ujar Nur.

Senada dengan Nur, Handoko berharap penyelenggaran ISE juga kesempatan Indonesia menjadi tuan rumah IEYI akan memberi benefit khususnya untuk generasi muda sebagai basis penyiapan sumber daya manusia unggul.

“Kegiatan ISE serta penyelenggaraan IEYI akan memberikan kesempatan bagi masyarakat terutama generasi muda untuk bisa melihat kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia, membangun jejaring internasional, juga membuka kemungkinan semua pihak untuk terlibat dalam aktivitas ilmu pengetahuan serta penelitian, tutup Handoko.

Highlight Program ISE 2019 menghadirkan Kepala LIPI, Laksana Tri Handoko; Sekretaris Utama LIPI, Nur Tri Aries Suestiningtyas; dan Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik LIPI, Agus Haryono sebagai narasumber. ISE 2019 terselenggara atas kerjasama LIPI dengan QUAD Event Management.(Ali Parapat/Harapan Sagala/Lasbe Hutauruk)

NEX-->

UU KPK dan UU Jaminan Produk Halal Resmi Berlaku 17 Oktober 2019

Tapanuli Media Center
Dua undang-undang yang resmi berlaku hari ini, yakni Undang-Undang KPK baru hasil revisi yang disahkan 17 September bulan lalu, dan Undang- Undang Jaminan Produk Halal yang diundangkan 17 Oktober lima tahun lalu, nasibnya sama, yakni sedang digugat di Mahkamah Konstitusi.   

Terkait penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang penerapannya berlaku lima tahun setelah diundangkan, harusnya mulai hari ini, semua produk di tengah masyarakat sudah bersertifikat Halal. Hal ini ditegaskan pada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 pasal 4.   

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Bila tidak ada sertifikatnya, harus segera dikenakan sanksi. Dan pada kenyataanya, pada hari ini, masih banyak produk di tengah masyarakat tidak mencantumkan sertifikat halal.   

Hal penting lainnya adalah ketentuan sertifikasi produk halal tersebut. Ternyata, mulai hari ini, yang menerbitkan sertifikat Halal bukan lagi LPPOM MUI, melainkan BP JPH. Kita berterima kasih kepada LPPOM MUI karena selama bertahun-tahun melakukan registrasi dan penerbitan sertifikat halal di Indonesia. 

Namun kini, kewenangannya sudah berakhir. Statusnya. Bila masih mau terlibat, hanya LPH atau Lembaga Pemeriksa Halal. Ke depan, tidak ada lagi Stempel Logo Halal LPPOM MUI.   

Harusnya, mulai hari ini pemerintah serius menerapkan Jaminan Produk Halal ini. Padahal, sudah sejak tahun 2017 Badan Pengelola Jaminan Produk Halal dibentuk. Harusnya sudah diperkenalkan logo baru sertifikat Halal tersebut.   

Memang patut disayangkan, LPPOM MUI yang sudah bertahun-tahun menyelenggarakan sertifikasi produk halal dan kewenangannya dicabut oleh Undang-Undang Nomor 33, tidak segera diantisipasi oleh Pemerintah.   

Ini persoalan trust atau keyakinan publik. Ini persoalan halal dan haram. Bila Pemerintah tidak segera mengimplementasikan Undang-Undang tersebut dalam setiap produk yang beredar di Indonesia, maka pemerintah bisa dianggap abai.   

Sanksinya bukan sekedar hilangnya kepercayaan publik, tetapi juga hubungan dengan Sang Khalik. Ini yang sebenarnya sangat berat. (Edy Putra)

NEX-->