Jokowi : Jaga Kepercayaan Internasional & Optimisme Indonesia Menjadi Negara Maju.
TapanuliMedia.co.id
Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen pemerintah pada penuntasan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Ia mengatakan pemerintah berupaya mempercepat penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu serta meningkatkan perlindungan agar kejadian yang sama tidak terulang.
"Kita harus memberikan perhatian yang kuat pada upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia," kata Presiden dalam Pidato Kenegaraan HUT RI ke-73 di Gedung DPR-MPR, Jakarta, Kamis, 16 Agustus 2018.
Presiden mengatakan, upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia menjadi semangat pemerintah dalam memperbaiki Rencana Aksi Nasional HAk Asasi Manusia.
Untuk mewujudkan komitmen itu, kata Presiden, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019.
"Dalam melakukan berbagai lompatan kemajuan, kita membutuhkan keberanian. Kita harus memiliki ketegasan untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi kepentingan rakyat Indonesia," jelasnya.
Dikutip dari Setkab.go.id, RANHAM 2015-2019 adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas rencana aksi nasional hak asasi manusia Indonesia.
RANHAM digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia selama 5 tahun.
Melalui Perpres N0.33 Tahun 2018 ini pula, Presiden membentuk Sekretariat Bersama RANHAM yang terdiri atas unsur Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
Pembentukan Sekber RANHAM itu karena salah satu catatan pada RANHAM sebelumnya yaitu kurang optimalnya koordinasi antarlembaga pelaksana.
Sekalipun sebagian besar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah membentuk RANHAM dan pokja RANHAM, namun sedikit sekali panitia RANHAM dan pokja RANHAM yang kinerjanya baik dan efektif.
Ini Pencapaian Ekonomi Selama Pemerintahan Jokowi-JK.
Presiden Joko Widodo memaparkan sejumlah pencapaian ekonomi dalam masa pemerintahannya.
Presiden mengatakan ekonomi Indonesia terus tumbuh di kisaran 5% per tahun, di tengah ketidakpastian ekonomi dunia yang sedang berlangsung. Inflasi, sambungnya, selalu pada kisaran3,5%.
"Ini sebuah pencapaian yang luar biasa untuk menjaga daya beli rakyat. Realisasi inflasi bulan Juni 2018 berhasil ditekan pada angka 0,59% atau terendah dibandingkan inflasi saat Hari Besar Keagamaan Nasional dalam tujuh tahun terakhir," paparnya.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang stabil dan pengendalian inflasi yang terjaga membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih berkualitas dan dapat dirasakan dampaknya. Angka pengangguran terbuka turun menjadi tinggal 5,13% pada Februari 2018
"Untuk pertama kalinya, persentase kemiskinan Indonesia turun ke angka satu digit, yaitu menjadi 9,82% pada Maret tahun 2018. Kita sudah berhasil menekan angka kemiskinan dari 28,59
juta atau 11,22% pada bulan Maret tahun 2015 menjadi 25,95 juta atau 9,82% pada Maret tahun 2018," paparnya.
Presiden mengatakan untuk memberikan jaminan perlindungan bagi keluarga miskin, Program Keluarga Harapan (PKH) diperluas cakupannya dari hanya 2,7 juta keluarga di tahun 2014 menjadi hampir 6 juta keluarga penerima manfaat pada tahun 2016 dan secara bertahap meningkat hingga 10 juta keluarga pada tahun 2018.
Jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN telah ditingkatkan secara bertahap, dari 86,4 juta jiwa pada tahun 2014 menjadi 92,4 juta jiwa pada bulan Mei tahun 2018.
"Total kepesertaan BPJS Kesehatan sendiri telah mencapai lebih dari 199 juta orang dan akan terus ditingkatkan agar jangan ada rakyat Indonesia yang tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan karena kendala biaya," paparnya.
Jokowi Paparkan Pencapaian Pembangunan Infrastruktur
Presiden Joko Widodo memaparkan sejumlah pencapaian dalam percepatan pembangunan infrastruktur sepanjang empat tahun pemerintahannya.
Di hadapan para anggota sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI, Presiden Jokowi menyebutkan pembangunan ekonomi tidak hanya dinikmati pada masa sekarang tetapi harus dirasakan dalam jangka panjang. Salah satu penyangga keberlanjutan pembangunan yang dimaksud adalah ketersediaan infrastruktur.
“Selama empat tahun ini, infrastruktur dibangun secara masif dan merata di seluruh pelosok tanah air. Pemerintah mempercepat pembangunan nasional, baik pembangunan infrastruktur fisik maupun infrastruktur sosial,” katanya saat memberikan pidato kenegaraan, Kamis (16/8).
Presiden Jokowi mengemukakan pelabuhan, bandara, rel kereta api, jalan, dan jalan tol dibangun terintegrasi dengan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi daerah sehingga bisa
memberi nilai tambah bagi pengembangan wilayah dan juga berdampak pada UMKM.
Salah satu program unggulan dalam masa pemerintahannya yakni pembangunan tol laut yang saat ini sudah terealisasi melalui pembangunan dan pengembangan pelabuhan yang tersebar di 477 lokasi sepanjang 2015-2017.
Pada periode yang sama, Jokowi menyebut pemerintahannya sudah membangun jalur kereta api sepanjang 369 kilometer, 11 bandara baru, dan 397 kilometer jalan tol.
Tak lupa, pemerintah terus membangun dan mengintegrasikan jalan Trans Sumatera, Trans Jawa, Trans Papua, yang membuka kesempatan-kesempatan baru bagi rakyat. “Jalan-jalan baru tersebut menjadi bagian dari keberhasilan pengelolaan arus mudik Lebaran tahun ini, yang berjalan lancar, nyaman, dan penuh keriangan,” ujarnya.
Selain itu, proyek kelistrikan dengan sumber energi terbarukan diungkapkannya terus didorong untuk mencukupi kebutuhan listrik masyarakat dan meningkatkan elektrifikasi. Proyek yang dimaksud salah satunya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Sidrap di Sulawesi Selatan.
Begitu juga untuk mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia, pemerintah membangun waduk, bendungan, dan irigasi agar petani-petani dapat melakukan panen lebih dari satu kali.
Jokowi Tegaskan Komitmen Soal KUR
Presiden Joko Widodo menyampaikan komitmen pemerintah untuk terus mendorong penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sebagai bagian dari upaya mendukung ekonomi Indonesia.
Dia mengatakan, dalam 4 tahun terakhir pemerintah terus memangkas suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) hingga mencapai single digit. Dalam periode tersebut, suku bunga KUR menurun dari 22% menjadi 7% pada saat ini.
Tidak hanya melalui pemangkasan suku bunga, Pemerintah juga membantu masyarakat dengan memangkas Pajak Penghasilan (PPh) final bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari yang tadinya 1% menjadi 0,5%.
“Agar UMKM dapat lebih cepat naik kelas, sehingga yang kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar, menjadi pengusaha-pengusaha nasional yang kuat dan tangguh,” ujarnya.
Per akhir Juni, penyaluran KUR telah mencapai 55,2% dari target, atau mencapai Rp64,63 triliun. Adapun, jumlah penerima KUR yang tercatat hingga periode tersebut adalah sebanyak 2,45 juta jiwa.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menjadi bank penyalur KUR terbesar pada tahun ini dengan realisasi penyaluran hingga Juni sebesar Rp44,51 triliun. Adapun, jumlah debitur telah mencapai 2,2 juta jiwa.
Presiden Jokowi: Kualitas Kehidupan Manusia Membaik
Menurutnya, Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 68,9 di tahun 2014 menjadi 70,81 di tahun 2017. "Dengan hasil itu, Negara kita sudah masuk ke kategori High Human Development," kata Presiden.nPresiden mengatakan fokus perhatian pemerintah dalam empat tahun bukan hanya pembangunan infrastruktur. Presiden mengatakan, sebagai negara dengan jumlah penduduk hampir 260 juta jiwa, pemerintah percaya bahwa masa depan Indonesia terletak pada kemampuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia yang maju dan unggul.
"Selama ini, kita sering bicara tentang kekayaan sumber daya alam, tapi kita seakan lupa bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar dalam bentuk sumber daya manusia. Inilah sesungguhnya modal terbesar dan terkuat yang harus kita miliki, katanya.
Oleh karena itu, ujar Presiden, membangun manusia Indonesia adalah investasi untuk menghadapi masa depan, untuk melapangkan jalan menuju Indonesia maju. Presiden mengatakan pemerintah mempersiapkan manusia Indonesia menjadi manusia yang unggul sejak dalam masa kandungan sampai tumbuh secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya.
"Kita bekerja memastikan bahwa setiap anak Indonesia dapat lahir dengan sehat, dapat tumbuh dengan gizi yang cukup, bebas dari stunting atau tumbuh kerdil," kata Presiden.nKetika mereka memasuki usia sekolah, sambung Presiden, tidak boleh lagi anak-anak Indonesia, termasuk anak-anak yatim piatu, terpaksa putus sekolah karena alasan biaya pendidikan yang tidak terjangkau. Komitmen ini, ujarnya, diwujudkan melalui pembagian Kartu Indonesia Pintar, yang pada tahun 2017 sudah mencapai lebih dari 20 juta peserta didik, serta perluasan penyaluran program beasiswa Bidik Misi bagi mahasiswa.
Selain pemerataan akses dan kualitas Pendidikan, kita juga tidak lupa untuk membangun manusia Indonesia yang sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
Untuk memberikan perlindungan sosial bagi warga yang tidak mampu, ujarnya, pemerintah meningkatkan secara bertahap Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari 86,4 juta jiwa di tahun 2014 menjadi 92,4 juta jiwa pada Mei 2018.
"Kita bersyukur apa yang kita kerjakan membuahkan hasil, kualitas kehidupan manusia Indonesia dalam empat tahun terakhir terus membaik," katanya.
Menurutnya, pendidikan adalah tangga penting bagi manusia Indonesia untuk meraih kesejahteraan yang lebih baik. Proses pendidikan harus mampu membuat manusia Indonesia lebih produktif dan berdaya saing. Maka itu, dalam empat tahun ini, pemerintah fokus untuk memperkuat pendidikan serta pelatihan vokasi untuk melahirkan sumber daya manusia terampil, yang siap memasuki dunia kerja.
"Selain itu, kita terus dorong pendidikan tinggi untuk melakukan terobosan-terobosan sehingga lulusan perguruan tinggi bisa lebih adaptif di era Revolusi Industri 4.0, termasuk kemampuan dalam literasi digital, serta mampu menumbuhkan lebih banyak lagi wirausahawan-wirausahawan muda yang kreatif dan inovatif," katanya.
Jokowi Tegaskan Fokus Pembangunan Infrastruktur untuk Bangun Peradaban
Menurutnya, percepatan pembangunan tidak hanya dimaksudkan untuk mengejar ketertinggalan dengan negara-negara lain tetapi juga menumbuhkan sentra ekonomi baru.
"[Infrastruktur] memberikan nilai tambah bagi daerah di seluruh penjuru Tanah Air.nItulah sebabnya infrastruktur tidak hanya dibangun di Pulau Jawa, tetapi juga di Pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara, hingga Papua," katanya ketika menyampaikan pidato pembukaan pada sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD, Kamis (16/8).
Untuk itu, dia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur bertujuan membangun mental dan karakter bangsa.nTidak hanya membangun secara fisik, pembangunan infrastruktur dinilainya merupakan upaya untuk membangun peradaban, membangun konektivitas budaya, membangun infrastruktur budaya baru.
"Pembangunan infrastruktur fisik harus dilihat sebagai cara untuk mempersatukan kita, mempercepat konektivitas budaya yang bisa mempertemukan berbagai budaya yang berbeda di seluruh Nusantara," ujarnya.
Namun, Presiden Jokowi menekankan fokus perhatian pemerintah dalam empat tahun terakhir bukan hanya pembangunan infrastruktur, tetapi juga mempersiapkan manusia Indonesia yang maju dan unggul.
Jokowi Ingatkan Persatuan Indonesia
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan perayaan Ulang Tahun Kemerdekaan (HUT) ke-73 Republik Indonesia sebagai momen untuk mengingat kembali semangat persatuan Indonesia.
"Saat itu, semua anak-anak bangsa menyingkirkan perbedaan politik, perbedaan suku, perbedaan agama ataupun golongan hanya untuk mewujudkan Indonesia Merdeka. Perbedaan bukanlah penghalang bagi para pejuang kemerdekaan untuk bersatu," katanya dalam pidatonya di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD, Kamis (16/8/2018).
Kini, setelah 73 tahun merdeka, ungkapnya, Indonesia harus menghadapi tantangan baru untuk menjaga persatuan dan kesatuan yang sudah diwariskan oleh pejuang-pejuang terdahulu.
"Saya yakin dengan semangat persatuan, peduli, dan berbagi, ditambah dengan kerja bersama, kita akan mampu menghadapi seluruh tantangan masa depan, mencapai prestasi bangsa, Indonesia maju yang gemilang," ujar Jokowi.
Sudah saatnya, menurut Presiden, Bangsa Indonesia mewujudkan semangat perjuangan kemerdekaan tersebut dengan kerja nyata untuk menciptakan keadilan sosial.
Pemerintah Tidak Hanya Perhatikan Usaha Besar
Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintahan yang dipimpinnya tidak hanya memperhatikan usaha besar, namun juga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
"Untuk mencapai kesejahteraan, kita ingin makmur bersama, sejahtera bersama. Untuk itu, Pemerintah tidak hanya memperhatikan usaha yang besar-besar saja, tapi juga fokus pada UMKM dan 40% lapisan masyarakat terbawah," kata Presiden.
Menurutnya, untuk menyasar 40% lapisan masyarakat terbawah, pemerintah tengah menjalankan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, serta peningkatan akses permodalan bagi usaha ultra mikro, usaha mikro, dan usaha kecil.
"Untuk mendorong perkembangan usaha UMKM, pemerintah menurunkan tarif pajak final UMKM menjadi 0,5% serta penajaman KUR yang bisa dinikmati 12,3 juta UMKM," katanya.
Presiden mengatakan tumbuh cepatnya generasi produktif mengharuskan kita bekerja lebih keras lagi untuk menciptakan dan membuka lapangan kerja baru melalui peningkatan daya saing investasi dan ekspor. Dalam empat tahun terakhir, ujar Presiden, pemerintah melakukan perombakan besar-besaran terhadap iklim kemudahan berusaha di negara kita.
"Tujuan utamanya adalah membuat perekonomian kita bisa lebih produktif dan kompetitif, sambil terus meningkatkan kemandirian bangsa, sehingga bisa memberikan nilai tambah, terutama pembukaan lapangan kerja baru, dan menyerap pengangguran. Alhamdulillah, dengan kerja bersama, tingkat pengangguran terbuka semakin menurun dari 5,7% menjadi 5,13%," kata Presiden.
Jokowi: Kita Bersyukur Tingkat Ketimpangan Terendah Dalam 6 Tahun
Presiden Joko Widodo menyatakan keadilan ekonomi menjadi perhatian yang sangat serius pemerintah, terutama keadilan bagi 40% lapisan masyarakat di bawah.
"Kita bersyukur bisa mencapai tingkat ketimpangan terendah dalam 6 tahun terakhir, yaitu Rasio Gini sudah turun menjadi 0,389. Tapi, upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak pernah berhenti," kata Presiden.
Menurutnya, pemerintah merancang banyak program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat agar pemerataan pendapatan bisa segera diwujudkan. Pemerintah melakukan penyelesaian sertifikasi tanah bagi rakyat sehingga rakyat terhindar dari konflik kepemilikan lahan dan juga rakyat memiliki kepastian hukum atas kepemilikan aset, sehingga dapat mereka manfaatkan untuk kegiatan ekonomi produktif serta peningkatan kesejahteraan keluarga.
"Langkah percepatan ini membuat penerbitan sertifikat dari yang tadinya hanya selesai 500 ribu atau 800 ribu bidang sertifikat per tahun, saat ini sudah jutaan sertifikat tanah bisa diselesaikan setiap tahunnya. Tahun lalu, target 5 juta sertifikat tanah sudah tercapai dan pada
tahun 2018 dan tahun 2019 target yang ingin dicapai akan terus meningkat," paparnya.
Menurutnya, bersamaan dengan sertifikasi tanah, pemerintah terus menggencarkan reforma agraria dan redistribusi lahan. Sampai tahun 2017 telah dilepaskan area dari kawasan hutan negara, sekitar 977 ribu hektare. Begitu juga untuk Perhutanan Sosial, sudah diberikan 1,7 juta hektare akses kawasan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat.
"Proses pengelolaan lahan kawasan hutan itu disertai dengan pendampingan agar tujuan utama untuk peningkatan kesejahteraan dan taraf hidupmasyarakat bisa tercapai. Keberpihakan pada rakyat juga turut diwujudkan pemerintah dengan program pembangunan sejuta rumah. Untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar rakyat, Pemerintah juga memperluas akses perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah,"
Indonesia Harus Berhasil Jadi Negara Maju
Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia harus berhasil menjadi negara maju, menjadi Indonesia yang maju.
"Kita tidak boleh terjebak pada status sebagai negara berpenghasilan menengah. Kita tidak boleh terkena “middle income trap”, tapi kita harus berhasil menjadi negara maju, menjadi Indonesia yang maju," kata Presiden.
Meurutnya, Walaupun banyak yang harus kita syukuri, namun kita tidak boleh cepat berpuas diri. Indonesia harus mengejar ketertinggalannya dari negara-negara lain yang mampu berlari lebih cepat dalam menggapai kemajuan.
"Indonesia harus menjadi negara maju yang bisa berdiri sejajar dengan negara-negara maju lainnya di dunia. Indonesia harus menjadi negara yang berdaulat, bermartabat, dan dihormati negara-negara lain di dunia," paparnya.
Oleh karena itu, ujar Presiden, kita harus memperkuat fondasi dan mengumpulkan energi untuk melakukan lompatan kemajuan. Menurutnya, kita harus berani melakukan terobosan untuk
melompat jauh ke depan. Kita harus berani membuat kebijakan yang hasilnya tidak kita nikmati saat ini, tapi membuat langkah kita ke depan menjadi lebih cepat.
"Kita tidak boleh terjebak dalam pragmatisme jangka pendek, yang justru membuat jalan kita melambat di masa depan," katanya.
Kepercayaan Internasional Jadi Momentum Indonesia Pacu Investasi
Di luar pembangunan infrastruktur, Presiden Joko Widodo kembali menekankan pentingnya kemudahan berusaha adalah faktor kunci untuk peningkatan investasi.
Seperti diketahui, di setiap kesempatan, Presiden Jokowi selalu menegaskan bahwa dua hal yang dibutuhkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi adalah investasi dan ekspor.“Kemudahan berusaha dalam berbagai skala turut didorong pemerintah dengan reformasi struktural, termasuk dengan reformasi sistem perizinan,” katanya dalam pidato kenegaraan,
Baru-baru ini, pemerintah sudah meluncurkan Online Single Submission (OSS) sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota yang dilakukan secara elektronik.
Melalui reformasi sistem perizinan, dia meyakini hal tersebut akan mendorong standarisasi birokrasi perizinan di tingkat pusat dan daerah lebih mudah, lebih cepat, dan juga lebih terintegrasi.
Hasilnya bisa dilihat dari peningkatan daya saing ekonomi nasional antara lain peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia melompat 48 peringkat selama tiga tahun menjadi posisi 72 pada tahun 2018 dan kenaikan peringkat Global Competitiveness Index sebanyak 5 peringkat dari posisi 41 pada 2016 menjadi posisi 36 tahun lalu.
Dia menambahkan kepercayaan dunia internasional terhadap prospek positif ekonomi Indonesia juga terlihat dengan Indonesia sudah mendapatkan peringkat investment grade, layak investasi, dari lembaga-lembaga pemeringkat internasional ternama, misalnya Moody’s, Fitch, dan S&P
“Kepercayaan internasional tersebut adalah momentum bagi kita untuk meningkatkan investasi dan mendorong ekspor produk-produk kita, termasuk ke negara-negara non-tradisional. Peningkatan investasi dan ekspor adalah kunci apabila kita ingin memiliki ekonomi yang tangguh,” ujarnya.(Editor : Harapan Sagala)
TapanuliMedia.co.id
Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen pemerintah pada penuntasan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Ia mengatakan pemerintah berupaya mempercepat penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu serta meningkatkan perlindungan agar kejadian yang sama tidak terulang.
"Kita harus memberikan perhatian yang kuat pada upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia," kata Presiden dalam Pidato Kenegaraan HUT RI ke-73 di Gedung DPR-MPR, Jakarta, Kamis, 16 Agustus 2018.
Presiden mengatakan, upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia menjadi semangat pemerintah dalam memperbaiki Rencana Aksi Nasional HAk Asasi Manusia.
Untuk mewujudkan komitmen itu, kata Presiden, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019.
"Dalam melakukan berbagai lompatan kemajuan, kita membutuhkan keberanian. Kita harus memiliki ketegasan untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi kepentingan rakyat Indonesia," jelasnya.
Dikutip dari Setkab.go.id, RANHAM 2015-2019 adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas rencana aksi nasional hak asasi manusia Indonesia.
RANHAM digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia selama 5 tahun.
Melalui Perpres N0.33 Tahun 2018 ini pula, Presiden membentuk Sekretariat Bersama RANHAM yang terdiri atas unsur Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
Pembentukan Sekber RANHAM itu karena salah satu catatan pada RANHAM sebelumnya yaitu kurang optimalnya koordinasi antarlembaga pelaksana.
Sekalipun sebagian besar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah membentuk RANHAM dan pokja RANHAM, namun sedikit sekali panitia RANHAM dan pokja RANHAM yang kinerjanya baik dan efektif.
Ini Pencapaian Ekonomi Selama Pemerintahan Jokowi-JK.
Presiden Joko Widodo memaparkan sejumlah pencapaian ekonomi dalam masa pemerintahannya.
Presiden mengatakan ekonomi Indonesia terus tumbuh di kisaran 5% per tahun, di tengah ketidakpastian ekonomi dunia yang sedang berlangsung. Inflasi, sambungnya, selalu pada kisaran3,5%.
"Ini sebuah pencapaian yang luar biasa untuk menjaga daya beli rakyat. Realisasi inflasi bulan Juni 2018 berhasil ditekan pada angka 0,59% atau terendah dibandingkan inflasi saat Hari Besar Keagamaan Nasional dalam tujuh tahun terakhir," paparnya.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang stabil dan pengendalian inflasi yang terjaga membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih berkualitas dan dapat dirasakan dampaknya. Angka pengangguran terbuka turun menjadi tinggal 5,13% pada Februari 2018
"Untuk pertama kalinya, persentase kemiskinan Indonesia turun ke angka satu digit, yaitu menjadi 9,82% pada Maret tahun 2018. Kita sudah berhasil menekan angka kemiskinan dari 28,59
juta atau 11,22% pada bulan Maret tahun 2015 menjadi 25,95 juta atau 9,82% pada Maret tahun 2018," paparnya.
Presiden mengatakan untuk memberikan jaminan perlindungan bagi keluarga miskin, Program Keluarga Harapan (PKH) diperluas cakupannya dari hanya 2,7 juta keluarga di tahun 2014 menjadi hampir 6 juta keluarga penerima manfaat pada tahun 2016 dan secara bertahap meningkat hingga 10 juta keluarga pada tahun 2018.
Jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN telah ditingkatkan secara bertahap, dari 86,4 juta jiwa pada tahun 2014 menjadi 92,4 juta jiwa pada bulan Mei tahun 2018.
"Total kepesertaan BPJS Kesehatan sendiri telah mencapai lebih dari 199 juta orang dan akan terus ditingkatkan agar jangan ada rakyat Indonesia yang tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan karena kendala biaya," paparnya.
Jokowi Paparkan Pencapaian Pembangunan Infrastruktur
Presiden Joko Widodo memaparkan sejumlah pencapaian dalam percepatan pembangunan infrastruktur sepanjang empat tahun pemerintahannya.
Di hadapan para anggota sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI, Presiden Jokowi menyebutkan pembangunan ekonomi tidak hanya dinikmati pada masa sekarang tetapi harus dirasakan dalam jangka panjang. Salah satu penyangga keberlanjutan pembangunan yang dimaksud adalah ketersediaan infrastruktur.
“Selama empat tahun ini, infrastruktur dibangun secara masif dan merata di seluruh pelosok tanah air. Pemerintah mempercepat pembangunan nasional, baik pembangunan infrastruktur fisik maupun infrastruktur sosial,” katanya saat memberikan pidato kenegaraan, Kamis (16/8).
Presiden Jokowi mengemukakan pelabuhan, bandara, rel kereta api, jalan, dan jalan tol dibangun terintegrasi dengan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi daerah sehingga bisa
memberi nilai tambah bagi pengembangan wilayah dan juga berdampak pada UMKM.
Salah satu program unggulan dalam masa pemerintahannya yakni pembangunan tol laut yang saat ini sudah terealisasi melalui pembangunan dan pengembangan pelabuhan yang tersebar di 477 lokasi sepanjang 2015-2017.
Pada periode yang sama, Jokowi menyebut pemerintahannya sudah membangun jalur kereta api sepanjang 369 kilometer, 11 bandara baru, dan 397 kilometer jalan tol.
Tak lupa, pemerintah terus membangun dan mengintegrasikan jalan Trans Sumatera, Trans Jawa, Trans Papua, yang membuka kesempatan-kesempatan baru bagi rakyat. “Jalan-jalan baru tersebut menjadi bagian dari keberhasilan pengelolaan arus mudik Lebaran tahun ini, yang berjalan lancar, nyaman, dan penuh keriangan,” ujarnya.
Selain itu, proyek kelistrikan dengan sumber energi terbarukan diungkapkannya terus didorong untuk mencukupi kebutuhan listrik masyarakat dan meningkatkan elektrifikasi. Proyek yang dimaksud salah satunya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Sidrap di Sulawesi Selatan.
Begitu juga untuk mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia, pemerintah membangun waduk, bendungan, dan irigasi agar petani-petani dapat melakukan panen lebih dari satu kali.
Jokowi Tegaskan Komitmen Soal KUR
Presiden Joko Widodo menyampaikan komitmen pemerintah untuk terus mendorong penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sebagai bagian dari upaya mendukung ekonomi Indonesia.
Dia mengatakan, dalam 4 tahun terakhir pemerintah terus memangkas suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) hingga mencapai single digit. Dalam periode tersebut, suku bunga KUR menurun dari 22% menjadi 7% pada saat ini.
Tidak hanya melalui pemangkasan suku bunga, Pemerintah juga membantu masyarakat dengan memangkas Pajak Penghasilan (PPh) final bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari yang tadinya 1% menjadi 0,5%.
“Agar UMKM dapat lebih cepat naik kelas, sehingga yang kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar, menjadi pengusaha-pengusaha nasional yang kuat dan tangguh,” ujarnya.
Per akhir Juni, penyaluran KUR telah mencapai 55,2% dari target, atau mencapai Rp64,63 triliun. Adapun, jumlah penerima KUR yang tercatat hingga periode tersebut adalah sebanyak 2,45 juta jiwa.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menjadi bank penyalur KUR terbesar pada tahun ini dengan realisasi penyaluran hingga Juni sebesar Rp44,51 triliun. Adapun, jumlah debitur telah mencapai 2,2 juta jiwa.
Presiden Jokowi: Kualitas Kehidupan Manusia Membaik
Menurutnya, Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 68,9 di tahun 2014 menjadi 70,81 di tahun 2017. "Dengan hasil itu, Negara kita sudah masuk ke kategori High Human Development," kata Presiden.nPresiden mengatakan fokus perhatian pemerintah dalam empat tahun bukan hanya pembangunan infrastruktur. Presiden mengatakan, sebagai negara dengan jumlah penduduk hampir 260 juta jiwa, pemerintah percaya bahwa masa depan Indonesia terletak pada kemampuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia yang maju dan unggul.
"Selama ini, kita sering bicara tentang kekayaan sumber daya alam, tapi kita seakan lupa bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar dalam bentuk sumber daya manusia. Inilah sesungguhnya modal terbesar dan terkuat yang harus kita miliki, katanya.
Oleh karena itu, ujar Presiden, membangun manusia Indonesia adalah investasi untuk menghadapi masa depan, untuk melapangkan jalan menuju Indonesia maju. Presiden mengatakan pemerintah mempersiapkan manusia Indonesia menjadi manusia yang unggul sejak dalam masa kandungan sampai tumbuh secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya.
"Kita bekerja memastikan bahwa setiap anak Indonesia dapat lahir dengan sehat, dapat tumbuh dengan gizi yang cukup, bebas dari stunting atau tumbuh kerdil," kata Presiden.nKetika mereka memasuki usia sekolah, sambung Presiden, tidak boleh lagi anak-anak Indonesia, termasuk anak-anak yatim piatu, terpaksa putus sekolah karena alasan biaya pendidikan yang tidak terjangkau. Komitmen ini, ujarnya, diwujudkan melalui pembagian Kartu Indonesia Pintar, yang pada tahun 2017 sudah mencapai lebih dari 20 juta peserta didik, serta perluasan penyaluran program beasiswa Bidik Misi bagi mahasiswa.
Selain pemerataan akses dan kualitas Pendidikan, kita juga tidak lupa untuk membangun manusia Indonesia yang sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
Untuk memberikan perlindungan sosial bagi warga yang tidak mampu, ujarnya, pemerintah meningkatkan secara bertahap Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari 86,4 juta jiwa di tahun 2014 menjadi 92,4 juta jiwa pada Mei 2018.
"Kita bersyukur apa yang kita kerjakan membuahkan hasil, kualitas kehidupan manusia Indonesia dalam empat tahun terakhir terus membaik," katanya.
Menurutnya, pendidikan adalah tangga penting bagi manusia Indonesia untuk meraih kesejahteraan yang lebih baik. Proses pendidikan harus mampu membuat manusia Indonesia lebih produktif dan berdaya saing. Maka itu, dalam empat tahun ini, pemerintah fokus untuk memperkuat pendidikan serta pelatihan vokasi untuk melahirkan sumber daya manusia terampil, yang siap memasuki dunia kerja.
"Selain itu, kita terus dorong pendidikan tinggi untuk melakukan terobosan-terobosan sehingga lulusan perguruan tinggi bisa lebih adaptif di era Revolusi Industri 4.0, termasuk kemampuan dalam literasi digital, serta mampu menumbuhkan lebih banyak lagi wirausahawan-wirausahawan muda yang kreatif dan inovatif," katanya.
Jokowi Tegaskan Fokus Pembangunan Infrastruktur untuk Bangun Peradaban
Menurutnya, percepatan pembangunan tidak hanya dimaksudkan untuk mengejar ketertinggalan dengan negara-negara lain tetapi juga menumbuhkan sentra ekonomi baru.
"[Infrastruktur] memberikan nilai tambah bagi daerah di seluruh penjuru Tanah Air.nItulah sebabnya infrastruktur tidak hanya dibangun di Pulau Jawa, tetapi juga di Pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara, hingga Papua," katanya ketika menyampaikan pidato pembukaan pada sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD, Kamis (16/8).
Untuk itu, dia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur bertujuan membangun mental dan karakter bangsa.nTidak hanya membangun secara fisik, pembangunan infrastruktur dinilainya merupakan upaya untuk membangun peradaban, membangun konektivitas budaya, membangun infrastruktur budaya baru.
"Pembangunan infrastruktur fisik harus dilihat sebagai cara untuk mempersatukan kita, mempercepat konektivitas budaya yang bisa mempertemukan berbagai budaya yang berbeda di seluruh Nusantara," ujarnya.
Namun, Presiden Jokowi menekankan fokus perhatian pemerintah dalam empat tahun terakhir bukan hanya pembangunan infrastruktur, tetapi juga mempersiapkan manusia Indonesia yang maju dan unggul.
Jokowi Ingatkan Persatuan Indonesia
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan perayaan Ulang Tahun Kemerdekaan (HUT) ke-73 Republik Indonesia sebagai momen untuk mengingat kembali semangat persatuan Indonesia.
"Saat itu, semua anak-anak bangsa menyingkirkan perbedaan politik, perbedaan suku, perbedaan agama ataupun golongan hanya untuk mewujudkan Indonesia Merdeka. Perbedaan bukanlah penghalang bagi para pejuang kemerdekaan untuk bersatu," katanya dalam pidatonya di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD, Kamis (16/8/2018).
Kini, setelah 73 tahun merdeka, ungkapnya, Indonesia harus menghadapi tantangan baru untuk menjaga persatuan dan kesatuan yang sudah diwariskan oleh pejuang-pejuang terdahulu.
"Saya yakin dengan semangat persatuan, peduli, dan berbagi, ditambah dengan kerja bersama, kita akan mampu menghadapi seluruh tantangan masa depan, mencapai prestasi bangsa, Indonesia maju yang gemilang," ujar Jokowi.
Sudah saatnya, menurut Presiden, Bangsa Indonesia mewujudkan semangat perjuangan kemerdekaan tersebut dengan kerja nyata untuk menciptakan keadilan sosial.
Pemerintah Tidak Hanya Perhatikan Usaha Besar
Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintahan yang dipimpinnya tidak hanya memperhatikan usaha besar, namun juga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
"Untuk mencapai kesejahteraan, kita ingin makmur bersama, sejahtera bersama. Untuk itu, Pemerintah tidak hanya memperhatikan usaha yang besar-besar saja, tapi juga fokus pada UMKM dan 40% lapisan masyarakat terbawah," kata Presiden.
Menurutnya, untuk menyasar 40% lapisan masyarakat terbawah, pemerintah tengah menjalankan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, serta peningkatan akses permodalan bagi usaha ultra mikro, usaha mikro, dan usaha kecil.
"Untuk mendorong perkembangan usaha UMKM, pemerintah menurunkan tarif pajak final UMKM menjadi 0,5% serta penajaman KUR yang bisa dinikmati 12,3 juta UMKM," katanya.
Presiden mengatakan tumbuh cepatnya generasi produktif mengharuskan kita bekerja lebih keras lagi untuk menciptakan dan membuka lapangan kerja baru melalui peningkatan daya saing investasi dan ekspor. Dalam empat tahun terakhir, ujar Presiden, pemerintah melakukan perombakan besar-besaran terhadap iklim kemudahan berusaha di negara kita.
"Tujuan utamanya adalah membuat perekonomian kita bisa lebih produktif dan kompetitif, sambil terus meningkatkan kemandirian bangsa, sehingga bisa memberikan nilai tambah, terutama pembukaan lapangan kerja baru, dan menyerap pengangguran. Alhamdulillah, dengan kerja bersama, tingkat pengangguran terbuka semakin menurun dari 5,7% menjadi 5,13%," kata Presiden.
Jokowi: Kita Bersyukur Tingkat Ketimpangan Terendah Dalam 6 Tahun
Presiden Joko Widodo menyatakan keadilan ekonomi menjadi perhatian yang sangat serius pemerintah, terutama keadilan bagi 40% lapisan masyarakat di bawah.
"Kita bersyukur bisa mencapai tingkat ketimpangan terendah dalam 6 tahun terakhir, yaitu Rasio Gini sudah turun menjadi 0,389. Tapi, upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak pernah berhenti," kata Presiden.
Menurutnya, pemerintah merancang banyak program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat agar pemerataan pendapatan bisa segera diwujudkan. Pemerintah melakukan penyelesaian sertifikasi tanah bagi rakyat sehingga rakyat terhindar dari konflik kepemilikan lahan dan juga rakyat memiliki kepastian hukum atas kepemilikan aset, sehingga dapat mereka manfaatkan untuk kegiatan ekonomi produktif serta peningkatan kesejahteraan keluarga.
"Langkah percepatan ini membuat penerbitan sertifikat dari yang tadinya hanya selesai 500 ribu atau 800 ribu bidang sertifikat per tahun, saat ini sudah jutaan sertifikat tanah bisa diselesaikan setiap tahunnya. Tahun lalu, target 5 juta sertifikat tanah sudah tercapai dan pada
tahun 2018 dan tahun 2019 target yang ingin dicapai akan terus meningkat," paparnya.
Menurutnya, bersamaan dengan sertifikasi tanah, pemerintah terus menggencarkan reforma agraria dan redistribusi lahan. Sampai tahun 2017 telah dilepaskan area dari kawasan hutan negara, sekitar 977 ribu hektare. Begitu juga untuk Perhutanan Sosial, sudah diberikan 1,7 juta hektare akses kawasan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat.
"Proses pengelolaan lahan kawasan hutan itu disertai dengan pendampingan agar tujuan utama untuk peningkatan kesejahteraan dan taraf hidupmasyarakat bisa tercapai. Keberpihakan pada rakyat juga turut diwujudkan pemerintah dengan program pembangunan sejuta rumah. Untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar rakyat, Pemerintah juga memperluas akses perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah,"
Indonesia Harus Berhasil Jadi Negara Maju
Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia harus berhasil menjadi negara maju, menjadi Indonesia yang maju.
"Kita tidak boleh terjebak pada status sebagai negara berpenghasilan menengah. Kita tidak boleh terkena “middle income trap”, tapi kita harus berhasil menjadi negara maju, menjadi Indonesia yang maju," kata Presiden.
Meurutnya, Walaupun banyak yang harus kita syukuri, namun kita tidak boleh cepat berpuas diri. Indonesia harus mengejar ketertinggalannya dari negara-negara lain yang mampu berlari lebih cepat dalam menggapai kemajuan.
"Indonesia harus menjadi negara maju yang bisa berdiri sejajar dengan negara-negara maju lainnya di dunia. Indonesia harus menjadi negara yang berdaulat, bermartabat, dan dihormati negara-negara lain di dunia," paparnya.
Oleh karena itu, ujar Presiden, kita harus memperkuat fondasi dan mengumpulkan energi untuk melakukan lompatan kemajuan. Menurutnya, kita harus berani melakukan terobosan untuk
melompat jauh ke depan. Kita harus berani membuat kebijakan yang hasilnya tidak kita nikmati saat ini, tapi membuat langkah kita ke depan menjadi lebih cepat.
"Kita tidak boleh terjebak dalam pragmatisme jangka pendek, yang justru membuat jalan kita melambat di masa depan," katanya.
Kepercayaan Internasional Jadi Momentum Indonesia Pacu Investasi
Di luar pembangunan infrastruktur, Presiden Joko Widodo kembali menekankan pentingnya kemudahan berusaha adalah faktor kunci untuk peningkatan investasi.
Seperti diketahui, di setiap kesempatan, Presiden Jokowi selalu menegaskan bahwa dua hal yang dibutuhkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi adalah investasi dan ekspor.“Kemudahan berusaha dalam berbagai skala turut didorong pemerintah dengan reformasi struktural, termasuk dengan reformasi sistem perizinan,” katanya dalam pidato kenegaraan,
Baru-baru ini, pemerintah sudah meluncurkan Online Single Submission (OSS) sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota yang dilakukan secara elektronik.
Melalui reformasi sistem perizinan, dia meyakini hal tersebut akan mendorong standarisasi birokrasi perizinan di tingkat pusat dan daerah lebih mudah, lebih cepat, dan juga lebih terintegrasi.
Hasilnya bisa dilihat dari peningkatan daya saing ekonomi nasional antara lain peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia melompat 48 peringkat selama tiga tahun menjadi posisi 72 pada tahun 2018 dan kenaikan peringkat Global Competitiveness Index sebanyak 5 peringkat dari posisi 41 pada 2016 menjadi posisi 36 tahun lalu.
Dia menambahkan kepercayaan dunia internasional terhadap prospek positif ekonomi Indonesia juga terlihat dengan Indonesia sudah mendapatkan peringkat investment grade, layak investasi, dari lembaga-lembaga pemeringkat internasional ternama, misalnya Moody’s, Fitch, dan S&P
“Kepercayaan internasional tersebut adalah momentum bagi kita untuk meningkatkan investasi dan mendorong ekspor produk-produk kita, termasuk ke negara-negara non-tradisional. Peningkatan investasi dan ekspor adalah kunci apabila kita ingin memiliki ekonomi yang tangguh,” ujarnya.(Editor : Harapan Sagala)
Jokowi : Jaga Kepercayaan Internasional & Optimisme Indonesia Menjadi Negara Maju.
https://4.bp.blogspot.com/-rBb4MtionWI/W3UqfwO2ggI/AAAAAAAAF1I/VIFIAeFt3g0JBjxyLsuTh5kRVGRWq49kwCLcBGAs/s72-c/mpr.jpg
