Bupati Sekawasan Danau Toba dan Komisi A DPRD Sumut Desak Gubsu Keluarkan Pergub Pembagian PAP PT Inalum

TapanuliMedia Center

Terkait dengan DBH (Dana Bagi Hasil) PT.Inalaum kepada daerah di kawasan danau toba, menurut Komisi A DPRD Sumatera Utara dan 9 bupati se-kawasan Danau Toba (Dairi, Karo, Simalungun, Taput, Humbang Hasundutan, Samosir, Toba Samosir, Asahan dan Batubara) sepakat mendesak Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Air Permukaan (DBH PAP) PT Inalum senilai Rp.2,3 triliun.

"Gubsu kita desak segera mengeluarkan Pergub sebagai tindak-lanjut Undang-undang No 28/2009 dan Perda No 6/2018 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyangkut pembagian DBH PAP PT Inalum terhadap 9 kabupaten yang berada di kawasan Danau Toba,” ujar Sekretaris Komisi A DPRD Sumut, Hanafiah Harahap di Medan, Jumat (15/2/2019).Politisi dari Partai Golkar ini mengingatkan gubernur, agar Pergub tersebut sudah keluar paling lama 1 bulan ke depan. Sebab, masyarakat di 9 kabupaten kota se-Kawasan Danau Toba, sudah sangat membutuhkan pembagian DBH PT Inalum tersebut.

“Gubsu perlu bergerak cepat, jangan tunggu selesai Pilpres atau Pileg baru Pergub dikeluarkan, sebab porsi atau hitung-hitungan pembagian DBH ini tidak ada kaitannya dengan Pileg. Ini murni hak dan kebutuhan rakyat yang berada di kawasan Danau Toba,” ujarnya.

Anggota DPRD Sumut lainnya, Sarma Hutajulu, meminta Kepala BPPRD Sumut untuk membuat konsep Pergub yang mencerminkan aspirasi masyarakat dan kepala daerah dari 9 kabupaten dengan azas berkeadilan, untuk selanjutnya dikonsultasikan ke Kemenkeu maupun Kemendagri.

“Kita semua sepakat agar masalah pembagian DBH PT Inalum ini selesai. Jangan ada lagi sengketa antara Gubsu dengan 9 kabupaten menyangkut pembagiannya, sesuai dengan variabel yang sudah ditetapkan UU, yakni 50:50 dan 70:30. Yang terpenting porsinya berkeadilan,” ujar Sarma.

Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat antara Komisi A dengan 9 bupati  se-kawasan Danau Toba dan Kepala BPPRD (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah) Sumut  Sarmadan Hasibuan baru-baru ini, Bupati Samosir Mangindar Simbolon tetap berharap agar dasar penentuan pembagian DBH PAP PT Inalum itu mengacu kepada UU No28/2009 dan Perda No6/2018 agar tidak terjadi ketimpangan dan diharapkan Pemrpovsu segera menyelesaikannya dengan azas berkeadilan. 

Begitu juga Bupati Taput yang diwakili Sekda Edward R Tampubolon, mewakili Bupati Humbahas, mewakili Bupati Dairi, Karo, Asahan dan Batubara, sangat sepakat agar Gubsu segera mengeluarkan Pergub tentang pembagian DBH PAP PT Inalum dengan asas berkeadilan dalam dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. (Red-TM)

NEX-->

Gubsu Edy Sarankan PT. Inalum Produksi Bahan Otomotif di Sumut

TapanuliMedia Center
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi menyarankan kepada PT Inalum agar memproduksi bahan aluminium untuk kebutuhan otomotif, seperti mesin dan velg dilakukan di Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Sehingga memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi daerah ini.

Hal itu diungkapkan Gubsu ketika bersama Menteri Perkonomian RI Darmin Nasution berkunjung sekaligus menyaksikan penandatanganan MoU PT Inalum - PT Toyota Motors Manufacturing Indonesia (TMMIN) di pabrik peleburan Aluminium Kuala Tanjung, Barubara, Kamis (14/2/2019). 

Kerja sama PT Inalum (persero) dengan PT TMMIN antara lain bertujuan untuk mengembangkan bahan baku velg. Termasuk studi kelayakan, pengecekan komposisi unsur kimia, struktur metalurgi, hasil pengecoran ingot, evaluasi material, hingga persiapan produksi massal.

Pada kesempatan itu, Gubsu Edy Rahmayadi menyarankan, bila perlu produksi body, mesin dan velg yang menjadi langkah kerjasama/MoU antara keduanya itu bisa dilakukan di Sumut, khususnya di Kuala Tanjung, Batubara. “Kenapa tidak di Sumut saja, kok harus jauh ke Karawang buatnya? Kan kalau di sini lebih murah biaya produksinya,” saran Gubsu.

Sebelumnya, Meko Perekonomian Darmin menyebutkan bahwa penggunaan aluminium sebagai bahan dasar pembuatan mesin mobil disebutkan dapat mengurangi berat kendaraan dan secara otomatis menghemat bahan bakar. Karena itu pemerintah mendorong agar produksi untuk kebutuhan otomotif ini bisa ditingkatkan. Apalagi jika produsennya adalah perusahaan dalam negeri seperti PT Inalum yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Saya sudah bilang, supaya yang digunakan itu dari Inalum. Karena kalau pakai aluminium dia (kendaraan) lebih ringan,” ujar Darmin saat dijelaskan bagaimana kerja sama yang sudah dibangun selama ini antara PT Inalum dengan PT TMMIN dalam hal penggunaan produk aluminium

Menjawab itu, Presiden Direktur PT TMMIN Warih Andang Tjahjono menjelaskan bahwa perusahaan mereka telah menggunakan velg berbahan aluminium alloy untuk produksi velg mobil Toyota jenis Fortuner, Innova dan Sienta. Namun meskipun bahannya dari PT Inalum, produksinya masih berada di Pulau Jawa.

Kedepan pihaknya merencanakan produksi body mesin untuk mobil Toyota Kijang Innova menggunakan aluminium alloy sebagai bahan dasar yang lebih ringan dari besi yang biasa digunakan selama ini. Selain itu katanya, aluminium tidak rentan terhadap korosif atau berkarat. Sehingga jauh lebih awet.

Usai mendengarkan penjelasan pihak PT TMMIN dan Inalum terkait kerjasama dan produksi aluminium menjadi berbagai bahan kebutuhan otomotif, serta lainnya, Gubsu bersama Menteri Perekonomian pun ikut menyaksikan penandatanganan MoU antara kedua perusahaan tersebut. Selain Direktur Utama Budi Gunadi Sadikin, hadir juga jajaran direksi PT Inalum yang lain.(Yulia Amanda)

NEX-->