Targetkan Menang Pemilu 2019, DPD PDI Perjuangan DIY Gelar Rakorda

Targetkan Menang Pemilu 2019, DPD PDI Perjuangan DIY Gelar Rakorda



TapanuliMedia.co.id

DPD PDI Perjuangan DIY menggelar rapat koordinasi daerah (Rakorda) Pemenangan Pilpres dan Pileg 2019, di Rich Hotel, DIY. 

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh pengurus DPD PDI Perjuangan DIY, DPC, PAC dan seluruh caleg yang diusung oleh PDI Perjuangan yaitu 8 caleg DPR RI, 55 caleg DPRD DIY, caleg untuk DPRD kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, Kulonprogo dan Kota Yogyakarta. 

"Rakorda Pemenangan Pilpres dan Pileg 2019 adalah untuk langkah memantapkan gerak seluruh organ partai. Rakorda ini sifatnya khusus, untuk pemenangan Pilpres dan Pileg 2019. Kita bersyukur pasangan Joko Widodo -Maruf Amin sudah mendapatkan nomor urut 1 ini awal yang baik," kata Bambang Praswanto, Ketua DPD PDI Perjuangan DIY, Sabtu, (22/9/2018).

Kegiatan Rakorda pemenangan Pilpres dan Pileg 2019 disebutkan bertujuan menggerakan semua organ partai, kader dan simpatisan.

Secara resmi kegiatan dibuka oleh Ketua DPP PDI Perjuangan, Mohammad Prakosa dan pengarahan dilakukan oleh Idham Samawi, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang kaderisasi dan ideologi. 

Wakil ketua DPD PDI Perjuangan yang juga caleg DPRD DIY dapil Kota Yogyakarta Eko Suwanto menyatakan seluruh kekuatan partai dalam barisan pergerakan yang kompak dan terus bergerak menemui rakyat dan mendengarkan aspirasi rakyat dengan bermartabat dan berbudaya. 

"Kita yakin dengan bergerak terus berjuang menyatu dengan hati dan pikiran rakyat, PDI Perjuangan dan Jokowi Ma'ruf akan menangkan Pemilu 2019", ujar Politisi Muda PDI Perjuangan Eko Suwanto.

Mohammad Prakoso, Ketua DPP PDI Perjuangan menyebutkan saat ini tingkat kepercayaan rakyat kepada partai perlu dijaga. Beberapa survey yang ada dalam dinamika politik nasional perolehan angka cukup tinggi. 

"Ada rentang yang jauh dengan partai lain dari pemilu ke pemilu sejak 1999, 2004, 2009 hingga 2014. Meski merasa nyaman, kita semua harus waspada. Konsolidasi seluruh partai, ini masih ada waktu hingga jelang Pilpres dan Pileg. Kita percaya diri boleh tapi juga perlu waspada," kata Prakosa.

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan bidang Agitasi dan Propaganda, Eko Suwanto menambahkan dalam proses berdemokrasi di Pilpres dan Pileg 2019 diharapkan bisa berlangsung dengan suasana damai dan guyub. 

"Seluruh elemen kita dorong bisa mewujudkan pemilu yang damai dan aman. Rakyat bisa berpartisipasi aktif dengan memilih PDI Perjuangan untuk membawa kesejahteraan rakyat, semua bisa bersatu untuk kemenangan Joko Widodo-Maruf Amin. Kita akan berkampanye dengan gembira agar rakyat senang dan nyaman. Kita berkomitmen dukung KPU, Bawaslu, Polri dan TNI ciptakan pemilu yang berintegritas," kata Politisi PDIP yang juga Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto.


TapanuliMedia.co.id

DPD PDI Perjuangan DIY menggelar rapat koordinasi daerah (Rakorda) Pemenangan Pilpres dan Pileg 2019, di Rich Hotel, DIY. 

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh pengurus DPD PDI Perjuangan DIY, DPC, PAC dan seluruh caleg yang diusung oleh PDI Perjuangan yaitu 8 caleg DPR RI, 55 caleg DPRD DIY, caleg untuk DPRD kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, Kulonprogo dan Kota Yogyakarta. 

"Rakorda Pemenangan Pilpres dan Pileg 2019 adalah untuk langkah memantapkan gerak seluruh organ partai. Rakorda ini sifatnya khusus, untuk pemenangan Pilpres dan Pileg 2019. Kita bersyukur pasangan Joko Widodo -Maruf Amin sudah mendapatkan nomor urut 1 ini awal yang baik," kata Bambang Praswanto, Ketua DPD PDI Perjuangan DIY, Sabtu, (22/9/2018).

Kegiatan Rakorda pemenangan Pilpres dan Pileg 2019 disebutkan bertujuan menggerakan semua organ partai, kader dan simpatisan.

Secara resmi kegiatan dibuka oleh Ketua DPP PDI Perjuangan, Mohammad Prakosa dan pengarahan dilakukan oleh Idham Samawi, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang kaderisasi dan ideologi. 

Wakil ketua DPD PDI Perjuangan yang juga caleg DPRD DIY dapil Kota Yogyakarta Eko Suwanto menyatakan seluruh kekuatan partai dalam barisan pergerakan yang kompak dan terus bergerak menemui rakyat dan mendengarkan aspirasi rakyat dengan bermartabat dan berbudaya. 

"Kita yakin dengan bergerak terus berjuang menyatu dengan hati dan pikiran rakyat, PDI Perjuangan dan Jokowi Ma'ruf akan menangkan Pemilu 2019", ujar Politisi Muda PDI Perjuangan Eko Suwanto.

Mohammad Prakoso, Ketua DPP PDI Perjuangan menyebutkan saat ini tingkat kepercayaan rakyat kepada partai perlu dijaga. Beberapa survey yang ada dalam dinamika politik nasional perolehan angka cukup tinggi. 

"Ada rentang yang jauh dengan partai lain dari pemilu ke pemilu sejak 1999, 2004, 2009 hingga 2014. Meski merasa nyaman, kita semua harus waspada. Konsolidasi seluruh partai, ini masih ada waktu hingga jelang Pilpres dan Pileg. Kita percaya diri boleh tapi juga perlu waspada," kata Prakosa.

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan bidang Agitasi dan Propaganda, Eko Suwanto menambahkan dalam proses berdemokrasi di Pilpres dan Pileg 2019 diharapkan bisa berlangsung dengan suasana damai dan guyub. 

"Seluruh elemen kita dorong bisa mewujudkan pemilu yang damai dan aman. Rakyat bisa berpartisipasi aktif dengan memilih PDI Perjuangan untuk membawa kesejahteraan rakyat, semua bisa bersatu untuk kemenangan Joko Widodo-Maruf Amin. Kita akan berkampanye dengan gembira agar rakyat senang dan nyaman. Kita berkomitmen dukung KPU, Bawaslu, Polri dan TNI ciptakan pemilu yang berintegritas," kata Politisi PDIP yang juga Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto.
Targetkan Menang Pemilu 2019, DPD PDI Perjuangan DIY Gelar Rakorda
Nex--
Pengembangan Koperasi Bisa Jawab Penyebab Rendahnya Tingkat Kesejahetaraan Masyarakat Desa

Pengembangan Koperasi Bisa Jawab Penyebab Rendahnya Tingkat Kesejahetaraan Masyarakat Desa



TapanuliMedia.co.id

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Braman Setyo menyoroti masalah rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Braman solusi untuk mengatasi masalah itu yakni dengan berkolaborasi membangun koperasi. 
“Karena selama ini yang mensejahterakan ekonomi masyarakat itu ya melalui koperasi,” kata Braman menanggapi pelantikan dirinya sebagai pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Jakarta, Minggu (23/9/2018).
Sebuah penelitian baru-baru ini menyebutkan bahwa, faktor penyebab tingkat kesejahteraan di desa masih rendah, diakibatkan karena masyarakat di desa tidak berdaya. Ketidak berdayaan masyarakat di desa itu di sebabkan beberapa alasan.
Di antaranya karena tidak memiliki ilmu pengetahuan, pengalaman, skill dan tidak bisa berkoordinasi dan bekerja sama dengan satu kelompok-kelompok usaha. Di tambah lagi dengan program kegiatan pemerintah yang tidak mengangkat dan mengarahkan masyarakat desa untuk menjadi lebih baik.
“Nah ini akan saya angkat dan akan jadi suatu kebijakan ke depan, bahwa perlu suatu kebijakan untuk membangun koperasi,” ujar Braman.
Braman mengakui pengembangan koperasi di Tanah Air mengalami sejumlah kendala seperti masalah sumber daya manusia (SDM), pengembangan usaha, pemanfaatan teknologi dan modal usaha (pembiayaan). Untuk mengatasi kendala itu menurut Braman perlu kolaborasi stakeholders terkait.
“Kolaborasi ini sangat penting, antar pemerintah saja kadang kita sulit. Yang menguasai teknologi itu siapa ? Kan telkom misalnya. Diajaklah berkokaborasi bagaimana pengembangan koperasi supaya mengikuti era ekonomi digital sekarang ini,” paparnya.
“Kontribusi saya selaku mewakili LPDB, kami soroti dari sisi pembiayaan ke depan bagaimana,” sambung Braman.
Namun sebagai pengurus ISEI Bidang Pemberdayaan UMKM dan Koperasi, Braman akan merumuskan kebijakan pengembangan koperasi yang bakal menjadi rule model ke depan. Sebagaimana pengalamannya membangun koperasi saat masih bertugas di Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur tahun 2009-2010.
”Sesuai dengan kompetensi dan pengalaman yang pernah saya lakukan ini akan menjadi satu model untuk saya masukan menjadi suatu bahan kebijakan khususnya untuk pengembangan UMKM dan koperasi ke depannya bagaimana,” papar dia.
Braman dilantik sebagai pengurus ISEI untuk periode 2018/2021 bersama 70 lebih sarjana ekonomi ternama lainnya di gedung Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (21/9/2018). Pelantikan ini sebagai tindaklanjut dari hasil Kongres ISEI ke XX di Bandung pada 9 Agustus 2018, yang mengamanatkan kepada ketua umum terpilih Perri Warjiwo untuk membantuk pengurus pusat.(SYARIF HASAN SALAMPESSY/Pedro Pardede)


TapanuliMedia.co.id

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Braman Setyo menyoroti masalah rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Braman solusi untuk mengatasi masalah itu yakni dengan berkolaborasi membangun koperasi. 
“Karena selama ini yang mensejahterakan ekonomi masyarakat itu ya melalui koperasi,” kata Braman menanggapi pelantikan dirinya sebagai pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Jakarta, Minggu (23/9/2018).
Sebuah penelitian baru-baru ini menyebutkan bahwa, faktor penyebab tingkat kesejahteraan di desa masih rendah, diakibatkan karena masyarakat di desa tidak berdaya. Ketidak berdayaan masyarakat di desa itu di sebabkan beberapa alasan.
Di antaranya karena tidak memiliki ilmu pengetahuan, pengalaman, skill dan tidak bisa berkoordinasi dan bekerja sama dengan satu kelompok-kelompok usaha. Di tambah lagi dengan program kegiatan pemerintah yang tidak mengangkat dan mengarahkan masyarakat desa untuk menjadi lebih baik.
“Nah ini akan saya angkat dan akan jadi suatu kebijakan ke depan, bahwa perlu suatu kebijakan untuk membangun koperasi,” ujar Braman.
Braman mengakui pengembangan koperasi di Tanah Air mengalami sejumlah kendala seperti masalah sumber daya manusia (SDM), pengembangan usaha, pemanfaatan teknologi dan modal usaha (pembiayaan). Untuk mengatasi kendala itu menurut Braman perlu kolaborasi stakeholders terkait.
“Kolaborasi ini sangat penting, antar pemerintah saja kadang kita sulit. Yang menguasai teknologi itu siapa ? Kan telkom misalnya. Diajaklah berkokaborasi bagaimana pengembangan koperasi supaya mengikuti era ekonomi digital sekarang ini,” paparnya.
“Kontribusi saya selaku mewakili LPDB, kami soroti dari sisi pembiayaan ke depan bagaimana,” sambung Braman.
Namun sebagai pengurus ISEI Bidang Pemberdayaan UMKM dan Koperasi, Braman akan merumuskan kebijakan pengembangan koperasi yang bakal menjadi rule model ke depan. Sebagaimana pengalamannya membangun koperasi saat masih bertugas di Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur tahun 2009-2010.
”Sesuai dengan kompetensi dan pengalaman yang pernah saya lakukan ini akan menjadi satu model untuk saya masukan menjadi suatu bahan kebijakan khususnya untuk pengembangan UMKM dan koperasi ke depannya bagaimana,” papar dia.
Braman dilantik sebagai pengurus ISEI untuk periode 2018/2021 bersama 70 lebih sarjana ekonomi ternama lainnya di gedung Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (21/9/2018). Pelantikan ini sebagai tindaklanjut dari hasil Kongres ISEI ke XX di Bandung pada 9 Agustus 2018, yang mengamanatkan kepada ketua umum terpilih Perri Warjiwo untuk membantuk pengurus pusat.(SYARIF HASAN SALAMPESSY/Pedro Pardede)
Pengembangan Koperasi Bisa Jawab Penyebab Rendahnya Tingkat Kesejahetaraan Masyarakat Desa
Nex--
Kepala BKD : Kewenangan Pengangkatan Honorer K2 Ada di Pemerintah Pusat.

Kepala BKD : Kewenangan Pengangkatan Honorer K2 Ada di Pemerintah Pusat.



TapanuliMedia.co.id

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Subang, Nina Herlina menegaskan, persoalan tuntutan para Tenaga Honorer Katagori Dua bukan kewengan Pemerintah Daerah mengenai pengangkatan menjadi PNS, tetapi itu tanahnya berada di Pemerintah Pusat.
"Kami hanya bisa mengakomodir semua usulan Mereka, ke Pemerintah Pusat, dan finalnya ada di Pemerintah Pusat, baik itu diangkat atau tidaknya tenaga honorer Katagori dua tersebut," ujar Nina kepada di Subang, Sabtu (22/9/2018).
Selama Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, tidak direvisi oleh Pemerintah, maka kata Nina, nasib tenaga honorer Katagori dua selamanya tetap akan terkatung-katung, tetapi pihaknya tetap berharap pemerintah mau merevisi undang-undang tersebut.
"Nasib tenaga honorer Katagori dua itu kan tergantung dari Pemerintah, padahal revisi undang-undang itu kan sebagai pintu masuk tenaga honorer Katagori dua diangkat menjadi PNS, selama pemerintah tidak melakukannya, Kita tidak bisa apa-apa," tegasnya.
Sementara itu jika berbicara secara jujur lanjut Nina, keberadaan tenaga honorer Katagori Dua itu, secara administrasi sudah gugur dengan sendirinya, karena dalam undang-undang ASN, batasan usia 35 tahun itu menjadi ketentuan untuk diangkat menjadi PNS.
Kendati demikian Nina tetap berharap, ada solusi dan regulasi baru yang mengatur tentang tenaga honorer Katagori Dua ini, karena keberadaannya tidak hanya dibutuhkan oleh Pemkab Subang, tetapi juga sangat membantu jalannya roda pemerintahan selama ini.
"Jujur Saya katakan, keberadaan tenaga honorer Katagori dua ini tidak hanya Kita butuhkan, tetapi sangat membantu terhadap kinerja pemerintahan di daerah khususnya di Kabupaten Subang," tandas Nina.(Koresponden Subang :RUSLAN EFENDI)


TapanuliMedia.co.id

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Subang, Nina Herlina menegaskan, persoalan tuntutan para Tenaga Honorer Katagori Dua bukan kewengan Pemerintah Daerah mengenai pengangkatan menjadi PNS, tetapi itu tanahnya berada di Pemerintah Pusat.
"Kami hanya bisa mengakomodir semua usulan Mereka, ke Pemerintah Pusat, dan finalnya ada di Pemerintah Pusat, baik itu diangkat atau tidaknya tenaga honorer Katagori dua tersebut," ujar Nina kepada di Subang, Sabtu (22/9/2018).
Selama Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, tidak direvisi oleh Pemerintah, maka kata Nina, nasib tenaga honorer Katagori dua selamanya tetap akan terkatung-katung, tetapi pihaknya tetap berharap pemerintah mau merevisi undang-undang tersebut.
"Nasib tenaga honorer Katagori dua itu kan tergantung dari Pemerintah, padahal revisi undang-undang itu kan sebagai pintu masuk tenaga honorer Katagori dua diangkat menjadi PNS, selama pemerintah tidak melakukannya, Kita tidak bisa apa-apa," tegasnya.
Sementara itu jika berbicara secara jujur lanjut Nina, keberadaan tenaga honorer Katagori Dua itu, secara administrasi sudah gugur dengan sendirinya, karena dalam undang-undang ASN, batasan usia 35 tahun itu menjadi ketentuan untuk diangkat menjadi PNS.
Kendati demikian Nina tetap berharap, ada solusi dan regulasi baru yang mengatur tentang tenaga honorer Katagori Dua ini, karena keberadaannya tidak hanya dibutuhkan oleh Pemkab Subang, tetapi juga sangat membantu jalannya roda pemerintahan selama ini.
"Jujur Saya katakan, keberadaan tenaga honorer Katagori dua ini tidak hanya Kita butuhkan, tetapi sangat membantu terhadap kinerja pemerintahan di daerah khususnya di Kabupaten Subang," tandas Nina.(Koresponden Subang :RUSLAN EFENDI)
Kepala BKD : Kewenangan Pengangkatan Honorer K2 Ada di Pemerintah Pusat.
Nex--
Jokowi dan Prabowo Berharap Pesta Demokrasi 2019 Berjalan Damai

Jokowi dan Prabowo Berharap Pesta Demokrasi 2019 Berjalan Damai


TapanuliMedia.co.id

Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang akan mengikuti Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 telah memperoleh nomor urutnya masing-masing. Jokowi-Ma'ruf Amin mendapatkan nomor urut 1 sementara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperoleh nomor urut dua.
Pasangan Capres tersebut diberikan waktu untuk memberikan speech atau pidato singkatnya setelah mendapatkan nomor urut.
Dalam pidatonya, Jokowi mengajak kepada pasangan yang akan menjadi lawannya di Pilpres 2019 untuk menyambut pesta demokrasi dengan beradu kontestasi yang bermanfaat.
"Saya mengajak kepada semuanya agar Pilpres kita diisi untuk pendidikan politik yang baik kepada masyarakat serta untuk kematangan berdemkorasi rakyat, kedewasaan rakyat, marilah kita berkontestasi politik ini kita beradu kontetasi program, gagasam, ide, rekam jejak, dan prestasi," jelas Presiden RI dalam sambutannya di KPU, Jakarta, Jumat (21/9/2018).
Ia berharap agar dapat terus bersilaturahmi dengan Prabowo dan Sandiaga Uno melalui sambungan telefon, Jokowi mengakui bahwa Prabowo-Uno merupakan sahabatnya sejak lama.
"Saya kenal mereka sejak lama. Memang memajukan Indonesia banyak rintangan, hambatan, dan perlawanan tetapi tidak boleh kita menyerah hanya ada satu pilihan yaitu Indonesia Maju," tuturnya dengan senyum yang semangat.
Senada dengan Jokowi, Pasangan Capres nomor urut 2 Prabowo berharap masyarakat Indonesia melaksanakan Pemilu 2019 dengan sejuk, damai, dan semangat kekeluargaan untuk mencari yang terbaik, bukan hanya mencari kesalahan atau kekurangan.
"Semoga semua pihak selalu tenang, tidak emosional dan menahan diri, mari kita menyongsong proses demokrasi dengan baik, tenang dan semua pihak menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa dan negara rakyat untuk anak cucu kita," ucap Prabowo dengan penuh harap.(Pedro Pardede)

TapanuliMedia.co.id

Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang akan mengikuti Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 telah memperoleh nomor urutnya masing-masing. Jokowi-Ma'ruf Amin mendapatkan nomor urut 1 sementara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperoleh nomor urut dua.
Pasangan Capres tersebut diberikan waktu untuk memberikan speech atau pidato singkatnya setelah mendapatkan nomor urut.
Dalam pidatonya, Jokowi mengajak kepada pasangan yang akan menjadi lawannya di Pilpres 2019 untuk menyambut pesta demokrasi dengan beradu kontestasi yang bermanfaat.
"Saya mengajak kepada semuanya agar Pilpres kita diisi untuk pendidikan politik yang baik kepada masyarakat serta untuk kematangan berdemkorasi rakyat, kedewasaan rakyat, marilah kita berkontestasi politik ini kita beradu kontetasi program, gagasam, ide, rekam jejak, dan prestasi," jelas Presiden RI dalam sambutannya di KPU, Jakarta, Jumat (21/9/2018).
Ia berharap agar dapat terus bersilaturahmi dengan Prabowo dan Sandiaga Uno melalui sambungan telefon, Jokowi mengakui bahwa Prabowo-Uno merupakan sahabatnya sejak lama.
"Saya kenal mereka sejak lama. Memang memajukan Indonesia banyak rintangan, hambatan, dan perlawanan tetapi tidak boleh kita menyerah hanya ada satu pilihan yaitu Indonesia Maju," tuturnya dengan senyum yang semangat.
Senada dengan Jokowi, Pasangan Capres nomor urut 2 Prabowo berharap masyarakat Indonesia melaksanakan Pemilu 2019 dengan sejuk, damai, dan semangat kekeluargaan untuk mencari yang terbaik, bukan hanya mencari kesalahan atau kekurangan.
"Semoga semua pihak selalu tenang, tidak emosional dan menahan diri, mari kita menyongsong proses demokrasi dengan baik, tenang dan semua pihak menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa dan negara rakyat untuk anak cucu kita," ucap Prabowo dengan penuh harap.(Pedro Pardede)
Jokowi dan Prabowo Berharap Pesta Demokrasi 2019 Berjalan Damai
Nex--
Humas BKN; PPPK Mungkin Menjadi Solusi Untuk Honorer K2

Humas BKN; PPPK Mungkin Menjadi Solusi Untuk Honorer K2



TapanuliMedia.co.id

Humas Badan Kepegawaian Negara, Muhammad Riduan mengucapkan dengan segala hormat kepada senior-senior ex honorer K2 yang masih hingga hari ini bekerja, adalah suatu yang luar biasa, tapi dirinya juga turut prihatin juga dengan kasus Nasib honorer atau guru honorer K2.

Hal tersebut disampaikannya Riduan ketika dihubungi sejumlah rekan media pada , Jumat (21/9/2018).Riduan mengakui sebenarnya Badan Kepegawaian Negara tidak dalam kapasitas untuk mengambil keputusan atau kebijakan tentang masa depan K2, jadi ini ada dari Kemenpan RB.

"Jadi saya hanya akan menyebutkan beberapa fakta-fakta saja bahwa pembatasan umur usia 35 tahun, pembatasan itu memang harus ada karena perhitungan aktuaria seseorang, yang kedua, sebenarnya di 2013 sudah di tes, dan setiap penerimaan CPNS harus melalui seleksi," jelasnya.

Lebih lanjut, Riduan menyebut mungkin nantinya salah satu solusi yang ditawarkan kepada ex tenaga honorer K2 adalah dengan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), disebutkan nanti kontraknya itu persis ditempat tersebut, jadi tidak bisa pindah kontrak dan sebagainya.( RRI-KHARISMA RIZKI YULISTIADI)


TapanuliMedia.co.id

Humas Badan Kepegawaian Negara, Muhammad Riduan mengucapkan dengan segala hormat kepada senior-senior ex honorer K2 yang masih hingga hari ini bekerja, adalah suatu yang luar biasa, tapi dirinya juga turut prihatin juga dengan kasus Nasib honorer atau guru honorer K2.

Hal tersebut disampaikannya Riduan ketika dihubungi sejumlah rekan media pada , Jumat (21/9/2018).Riduan mengakui sebenarnya Badan Kepegawaian Negara tidak dalam kapasitas untuk mengambil keputusan atau kebijakan tentang masa depan K2, jadi ini ada dari Kemenpan RB.

"Jadi saya hanya akan menyebutkan beberapa fakta-fakta saja bahwa pembatasan umur usia 35 tahun, pembatasan itu memang harus ada karena perhitungan aktuaria seseorang, yang kedua, sebenarnya di 2013 sudah di tes, dan setiap penerimaan CPNS harus melalui seleksi," jelasnya.

Lebih lanjut, Riduan menyebut mungkin nantinya salah satu solusi yang ditawarkan kepada ex tenaga honorer K2 adalah dengan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), disebutkan nanti kontraknya itu persis ditempat tersebut, jadi tidak bisa pindah kontrak dan sebagainya.( RRI-KHARISMA RIZKI YULISTIADI)
Humas BKN; PPPK Mungkin Menjadi Solusi Untuk Honorer K2
Nex--
Nasib Ribuan Pegawai Honorer K2 jika Kalah Bersaing dengan Rekruitmen CPNS 2018

Nasib Ribuan Pegawai Honorer K2 jika Kalah Bersaing dengan Rekruitmen CPNS 2018



TapanuliMedia.co.id

Profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ternyata masih jadi primadona bagi sebagian orang  hal ini dapat dibuktikan dengan  perhatian masyarakat yang begitu tinggi  terhadap setiap kali pemerintah membuka kesempatan mengikuiti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil.  

Badan Kepegawaian Negara (BKN) membuka  pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 akan dimulai serentak oleh seluruh instansi pemerintahan  pada tanggal  26 September 2018 sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Pembukaan pendaftyaran  CPNS tersebut dilakukan  di  76 Kementerian  dan Lembaga  serta  525 Pemda yang resmi mengumumkan pembukaan seleksi CPNS 2018, dengan jumlah total formasi tersedia 238.015. 

Berdasarkan perhitungan tersebut, 51.271 posisi di antaranya akan ditempatkan di pemerintah pusat. Sementara 186.744 lainnya diperuntukkan bagi instansi daerah. Jumlah tersebut  memang  belum sebanding dengan  masyarakat yang  berminat untuk menjadi Pegawai Negri Sipil yang bukan   tidak  mungkin mencapai  jutaan orang termasuk  pegawai yang saat ini berada  pada posisi pegawai Honor  K2 yang juga harus mengikuti seleksi  secara online. 

Rekrutmen Penerimaan CPNS dengan  sistem Online ini memang banyak nilai positifnya yakni  akan didapatkan pegawai yang berkualitas sesuai  kebutuhan  yang diinginkan  dan  mampu menghindari terjadinya permainan  percaloan dan terjadinya  suap  di setiap  lembaga pemerintahan  dan pemerintah daerah yang selama ini menjadi ATM para pejabat  pemerintah baik pusat maupun daerah. 

Namun disisi lain  ada hal yang sedikit merugikan bagi pegawai Honor K2  yang tentu saja dengan sistem ini  harus bersaing dengan  ribuan   peminat lainnya yang jauh lebih muda, lebih cerdas  dan  lebih memahami  tentang  teknologi. 

Pertanyaannya bagaimana  nasib ribuan pegawai Honorer K2   jika  dirinya  kalah bersaing  dalam rekrutmen CPNS tersebut ?. Apakah  mereka  tetap dipekerjakan di instansi yang bersangkutan  atau  dikeluarkan  dengan adanya  pegawai baru yang lolos seleksi CPNS.  Atau  mereka  akan dijadikan pegawai dengan sistem kontrak PPK ? 

Terlepas  dari apa yang akan  dilakukan pemerintah  terhadap pegawai yang  masuk dalam pegawai  Honor  Kategori 2   perlu mendapat perhatian  pemerintah  sebab mereka telah mengabdi  selama 13  tahun  sejak 1 Januari tahun 2005. 

Dan yang tidak kalah pentingnya bagi masyarakat dalam menyikapi sistem rekrutmen  CPNS kali ini jangan percaya terhadap iming-iming  orang-orang yang ingin membantu  proses  penerimaan CPNS  dengan dalih apapun sebab  dengan sistem Online ini  lolos tidaknya  anda  dalam proses seleksi ditentukan oleh diri anda  sendiri  bukan oleh orang lain.(Litbang-TM)


TapanuliMedia.co.id

Profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ternyata masih jadi primadona bagi sebagian orang  hal ini dapat dibuktikan dengan  perhatian masyarakat yang begitu tinggi  terhadap setiap kali pemerintah membuka kesempatan mengikuiti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil.  

Badan Kepegawaian Negara (BKN) membuka  pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 akan dimulai serentak oleh seluruh instansi pemerintahan  pada tanggal  26 September 2018 sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Pembukaan pendaftyaran  CPNS tersebut dilakukan  di  76 Kementerian  dan Lembaga  serta  525 Pemda yang resmi mengumumkan pembukaan seleksi CPNS 2018, dengan jumlah total formasi tersedia 238.015. 

Berdasarkan perhitungan tersebut, 51.271 posisi di antaranya akan ditempatkan di pemerintah pusat. Sementara 186.744 lainnya diperuntukkan bagi instansi daerah. Jumlah tersebut  memang  belum sebanding dengan  masyarakat yang  berminat untuk menjadi Pegawai Negri Sipil yang bukan   tidak  mungkin mencapai  jutaan orang termasuk  pegawai yang saat ini berada  pada posisi pegawai Honor  K2 yang juga harus mengikuti seleksi  secara online. 

Rekrutmen Penerimaan CPNS dengan  sistem Online ini memang banyak nilai positifnya yakni  akan didapatkan pegawai yang berkualitas sesuai  kebutuhan  yang diinginkan  dan  mampu menghindari terjadinya permainan  percaloan dan terjadinya  suap  di setiap  lembaga pemerintahan  dan pemerintah daerah yang selama ini menjadi ATM para pejabat  pemerintah baik pusat maupun daerah. 

Namun disisi lain  ada hal yang sedikit merugikan bagi pegawai Honor K2  yang tentu saja dengan sistem ini  harus bersaing dengan  ribuan   peminat lainnya yang jauh lebih muda, lebih cerdas  dan  lebih memahami  tentang  teknologi. 

Pertanyaannya bagaimana  nasib ribuan pegawai Honorer K2   jika  dirinya  kalah bersaing  dalam rekrutmen CPNS tersebut ?. Apakah  mereka  tetap dipekerjakan di instansi yang bersangkutan  atau  dikeluarkan  dengan adanya  pegawai baru yang lolos seleksi CPNS.  Atau  mereka  akan dijadikan pegawai dengan sistem kontrak PPK ? 

Terlepas  dari apa yang akan  dilakukan pemerintah  terhadap pegawai yang  masuk dalam pegawai  Honor  Kategori 2   perlu mendapat perhatian  pemerintah  sebab mereka telah mengabdi  selama 13  tahun  sejak 1 Januari tahun 2005. 

Dan yang tidak kalah pentingnya bagi masyarakat dalam menyikapi sistem rekrutmen  CPNS kali ini jangan percaya terhadap iming-iming  orang-orang yang ingin membantu  proses  penerimaan CPNS  dengan dalih apapun sebab  dengan sistem Online ini  lolos tidaknya  anda  dalam proses seleksi ditentukan oleh diri anda  sendiri  bukan oleh orang lain.(Litbang-TM)
Nasib Ribuan Pegawai Honorer K2 jika Kalah Bersaing dengan Rekruitmen CPNS 2018
Nex--
Mendagri : Kepala Daerah Jadi Timses, Harus Bisa Tempatkan Posisi.

Mendagri : Kepala Daerah Jadi Timses, Harus Bisa Tempatkan Posisi.



TapanuliMedia.co.id

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, memperbolehkan kepala daerah untuk menjadi anggota tim sukses atau tim pemenangan salah satu calon pada Pemilu Legislatif dan Pilpres Tahun 2019.
Tjahjo menilai, dukungan kepala daerah terhadap salah satu calon merupakan representasi dari aspirasi masyarakat yang dipimpinnya.
Dalam kunjungan kerjanya di Palembang, Jumat (21/9/2018) Tjahjo mengungkapkan, bentuk dukungan terhadap salah satu calon merupakan hal yang wajar. Bahkan, tidak menutup kemungkinan kepala daerah mengambil sikap berseberangan dengan pilihan pribadi karena harus mengakomodir aspirasi masyarakatnya.
Tjahjo mengatakan, KPU atau pun Bawaslu tidak mempermasalhkan keterlibatan kepala daerah dalam mendukung salah satu calon pada Pemilu. Hanya saja, kepala daerah harus mampu nmenempatkan posisinya secara bijaksana dan profesional dalam menjalankan tugasnya.
“Sebagai anggota timses boleh saja, misalnya seperti di NTB atau Jawa Timur kepala daerahnya mendukung Jokowi, sah-sah saja tapi pisahkan antara jabatan Gubernur dan pribadi. Dia (kepala daerah-red) punya pendukung atau masyarakat yang aspirasinya harus dia bawakan, sebagaimananya posisinya sebagai kepala daerah,” ujar Tjahjo.
Tjahjo juga mengizinkan para kepala daerah untuk turun langsung berkampanye mendukung salah satu capres. Namun, dalam pelaksanaannya tetap harus mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri. Meski demikian, Selama berkampanye, kepala daerah harus tunduk pada peraturan Pemliu seperti tidak menggunakan fasilitas dalam berkampanye.(Koresponden :Andi Tambunan)


TapanuliMedia.co.id

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, memperbolehkan kepala daerah untuk menjadi anggota tim sukses atau tim pemenangan salah satu calon pada Pemilu Legislatif dan Pilpres Tahun 2019.
Tjahjo menilai, dukungan kepala daerah terhadap salah satu calon merupakan representasi dari aspirasi masyarakat yang dipimpinnya.
Dalam kunjungan kerjanya di Palembang, Jumat (21/9/2018) Tjahjo mengungkapkan, bentuk dukungan terhadap salah satu calon merupakan hal yang wajar. Bahkan, tidak menutup kemungkinan kepala daerah mengambil sikap berseberangan dengan pilihan pribadi karena harus mengakomodir aspirasi masyarakatnya.
Tjahjo mengatakan, KPU atau pun Bawaslu tidak mempermasalhkan keterlibatan kepala daerah dalam mendukung salah satu calon pada Pemilu. Hanya saja, kepala daerah harus mampu nmenempatkan posisinya secara bijaksana dan profesional dalam menjalankan tugasnya.
“Sebagai anggota timses boleh saja, misalnya seperti di NTB atau Jawa Timur kepala daerahnya mendukung Jokowi, sah-sah saja tapi pisahkan antara jabatan Gubernur dan pribadi. Dia (kepala daerah-red) punya pendukung atau masyarakat yang aspirasinya harus dia bawakan, sebagaimananya posisinya sebagai kepala daerah,” ujar Tjahjo.
Tjahjo juga mengizinkan para kepala daerah untuk turun langsung berkampanye mendukung salah satu capres. Namun, dalam pelaksanaannya tetap harus mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri. Meski demikian, Selama berkampanye, kepala daerah harus tunduk pada peraturan Pemliu seperti tidak menggunakan fasilitas dalam berkampanye.(Koresponden :Andi Tambunan)
Mendagri : Kepala Daerah Jadi Timses, Harus Bisa Tempatkan Posisi.
Nex--
Elemen Masyarakat Taput Deklarasi Pileg dan Pilpres 2019 Aman,Damai Dan Sejuk.

Elemen Masyarakat Taput Deklarasi Pileg dan Pilpres 2019 Aman,Damai Dan Sejuk.



TapanuliMedia.co.id

FKPD Plus Taput,Parpol,Penyelenggara Pemilu dan Elemen Masyarakat Tapanuli Utara dari Organisasi Kepemudaan (OKP), Tokoh agama dan Tokoh masyarakat di Kab.Tapanuli Utara  bersama dan disaksikan pihak Kodim 0210/TU dan Polres Taput melakukan deklarasi damai pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) 2019 bertemakan Deklarasi Damai Pileg dan Pilpres 2019 yang Aman, Damai dan Sejuk di Lapangan Tangsi Tarutung pada Rabu (19/09/2018)

Usai orasi politik, kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi damai pileg dan pilpres dan diikuti oleh seluruh OKP, ormas, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Ratusan peserta yang terdiri dari ,IPK, KNPI,KARANG TARUNA,FKPPI,AMPI dan OKP,ormas, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. lainnya di  Tapanuli Utara itu membentangkan spanduk disertai tanda tangan oleh masing-masing peserta deklarasi. 

Menurut Salah seorang Tokoh Pemuda dari IPK Taput,Ombun Simajuntak  mengatakan, terlaksananya pileg dan pilpres 2019 yang aman dan damai tidak hanya tanggung jawab aparat keamanan, tapi juga tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. 

Untuk itu kami menyampaikan kepada masyarakat Tapanuli Utara bahwa rangkaian deklarasi damai pileg dan pilpres 2019 merupakan tanggung jawab dan bagian dari pemuda Tapanuli  Utara,"Seluruh jajaran organisasi kepemudaan (OKP), organisasi kemasyarakatan (ormas), tokoh agama serta tokoh masyarakat mari menciptakan pileg dan pilpres 2019 yang aman dan sejuk, kata Ombun.(Ganda.H/Gihon Nainggolan)




TapanuliMedia.co.id

FKPD Plus Taput,Parpol,Penyelenggara Pemilu dan Elemen Masyarakat Tapanuli Utara dari Organisasi Kepemudaan (OKP), Tokoh agama dan Tokoh masyarakat di Kab.Tapanuli Utara  bersama dan disaksikan pihak Kodim 0210/TU dan Polres Taput melakukan deklarasi damai pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) 2019 bertemakan Deklarasi Damai Pileg dan Pilpres 2019 yang Aman, Damai dan Sejuk di Lapangan Tangsi Tarutung pada Rabu (19/09/2018)

Usai orasi politik, kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi damai pileg dan pilpres dan diikuti oleh seluruh OKP, ormas, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Ratusan peserta yang terdiri dari ,IPK, KNPI,KARANG TARUNA,FKPPI,AMPI dan OKP,ormas, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. lainnya di  Tapanuli Utara itu membentangkan spanduk disertai tanda tangan oleh masing-masing peserta deklarasi. 

Menurut Salah seorang Tokoh Pemuda dari IPK Taput,Ombun Simajuntak  mengatakan, terlaksananya pileg dan pilpres 2019 yang aman dan damai tidak hanya tanggung jawab aparat keamanan, tapi juga tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. 

Untuk itu kami menyampaikan kepada masyarakat Tapanuli Utara bahwa rangkaian deklarasi damai pileg dan pilpres 2019 merupakan tanggung jawab dan bagian dari pemuda Tapanuli  Utara,"Seluruh jajaran organisasi kepemudaan (OKP), organisasi kemasyarakatan (ormas), tokoh agama serta tokoh masyarakat mari menciptakan pileg dan pilpres 2019 yang aman dan sejuk, kata Ombun.(Ganda.H/Gihon Nainggolan)


Elemen Masyarakat Taput Deklarasi Pileg dan Pilpres 2019 Aman,Damai Dan Sejuk.
Nex--

TOPIK NASIONAL

PILPRES 2019

 
Site Office: TAPANULI MEDIA.CO.ID | Email:redaksitapanulimedia@gmail.com
Copyright-2015: © Tlp.081265186770 . Tapanuli Media -Media Center Tapanuli Raya - All Rights Reserved